Komunikasi Politik di Era Digital

Disusun Oleh : Florence Margaretha,Fikom-UBJ

Dosen Pengampu : Saeful Mujab,M.I.KOM.;

Abstrak : Tujuan artikel komunikasi politik Indonesia di era internet ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan konsep dan praktik terkait komunikasi politik di era digital dan menawarkan wawasan baru. Peran apa yang dimainkan oleh proses komunikasi politik di era digital?. Media telah menggunakan jaringan internet, yang dikenal di masyarakat luas, untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Proses penulisan menggabungkan tinjauan literatur dan strategi analitis deskriptif kualitatif. 

Fenomena baru yang tidak ada di era sebelumnya adalah temuan pemikiran, pemahaman, dan praktik komunikasi politik di Indonesia di era digital. Penggunaan internet dapat mendukung komunikasi politik yang lebih luas, tepat, dan peka waktu. Tulisan ini diharapkan dapat membantu para pembaca untuk lebih memahami bagaimana konsep dan teknik komunikasi politik berkembang di era digital.

Pendahuluan

Dengan meningkatkan kemungkinan kontak antara komponen-komponen penting di dalamnya---yakni partai dan lembaga negara yang dikenal sebagai elit dan warga negara atau non-elit---media digital menciptakan ruang komunikasi dan keterlibatan politik. Berdasarkan karakteristik baru Internet---interaktif, aktif, dan kreatif---yang tidak dimiliki oleh media massa tradisional, inilah yang diusulkan. jaringan, mengarahkan, dan memastikan ekuitas (Dijk, 2013). 

Untuk mendukung pernyataan ini, Tsagarousianou (1999) membuat tiga klaim afirmatif tentang kontribusi yang dibuat oleh Internet untuk demokrasi selama 25 tahun terakhir, termasuk penciptaan forum pertukaran dan konfirmasi informasi, promosi wacana publik dan pembentukan musyawarah, dan keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Menurut Tsagarousianou, wacana politik merupakan komponen penting dari proses demokrasi.

Gagasan besar Dahlberg & Siepera (2007, 7) tentang demokrasi radikal---demokrasi yang berfokus pada upaya mengkonseptualisasikan proses demokrasi dari perspektif demokrasi klasik, yaitu kesetaraan dan kebebasan---diperkenalkan dalam konteks diskusi tentang internet dan demokrasi.

Di sini, komunikasi politik, salah satu elemen penting dalam proses demokrasi, juga mengalami perubahan. Dampak dari praktik wacana politik yang terjadi baik di ruang nyata maupun melalui komunikasi yang dimediasi oleh ruang virtual telah dibawa oleh internet sebagai media baru. 

Misalnya, politik siber mengacu pada aktivitas politik yang kini dimediasi melalui internet, seperti e-voting, petisi, e-mail, e-poll, dan partisipasi (Dijk, 2013). Di Internet, kompetisi menggantikan protes jalanan besar-besaran, ePoll menggantikan pemungutan suara langsung, dan partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan dimungkinkan. Politik dulu dikomunikasikan melalui pidato atau pidato yang ditujukan untuk pemimpin masa depan, tetapi hari ini juga dilakukan secara terbuka dan melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube.

Internet baru-baru ini memainkan peran yang lebih besar dalam politik Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Jelas bahwa selalu ada persilangan antara komunikasi politik Indonesia dan teori komunikasi politik online ketika mempertimbangkan komunikasi politik Indonesia di masa depan. Ini berdasarkan percakapan. Pertama, jumlah pengguna dan teknologi Internet di Indonesia terus berkembang. 

Penetrasi internet di Indonesia meningkat dari 1% dari seluruh penduduk pada tahun 1998 (Lim, 2003, 275) menjadi lebih dari 50% dari seluruh penduduk saat ini (APJII, 2016). Maraknya aktivitas yang dikenal dengan cyberpolitik---penggunaan media online sebagai sarana komunikasi politik---dipengaruhi oleh populasi pengguna internet di Indonesia yang sangat besar. Penggunaan internet, khususnya media sosial, dalam proses komunikasi politik terlihat jelas pada pemilu federal tahun 2014 lalu. 

Mengingat menurunnya kepercayaan publik terhadap media tradisional dan media yang lebih didominasi oleh pasar dan kekuasaan, langkah kedua adalah melihat masyarakat sebagai komponen penting dalam komunikasi politik dan mengintegrasikan Internet ke dalam masyarakat Indonesia. Nugroho (2012); Patri (2013). politik).

Seperti yang diketahui, masa reformasi agama berhasil mengadopsi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers, menciptakan ruang yang signifikan bagi pembentukan media massa bagi masyarakat Indonesia. Akibat represi media selama puluhan tahun oleh Suharto, media massa Indonesia mengalami apa yang dikenal sebagai euforia setelah reformasi. Namun, media massa menghadapi kesulitan baru sekitar sepuluh tahun setelah reformasi. Hanya individu yang bertugas mengontrol pers dan media massa saja yang berubah. 

Berdasarkan tujuan politik dan ekonominya, negara menguasai media selama masa reformasi Orde Baru. Dalam sistem media massa saat ini, organisasi berita dan media massa tidak memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk mengekspresikan dirinya secara politis, melainkan memberikan platform kepada para elit untuk melakukannya. Dari sini, fungsi internet menjadi krusial, terutama dalam menawarkan arena alternatif demokrasi. Artikel ini menjelaskan kumpulan karya saat ini tentang teori komunikasi politik di era digital dan kumpulan karya yang diharapkan dapat membantu dalam studi komunikasi politik online.

Adapun yag menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu perkembangan konsep dan praktik terkait komunikasi politik di era digital. Tujuan artikel komunikasi politik Indonesia di era internet ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan konsep dan praktik terkait komunikasi politik di era digital dan menawarkan wawasan baru.

Tinjauan Pustaka

Menurut Gabriel Almond, infrastruktur politik (masyarakat, rakyat, dan publik, serta iklim politik) membedakan struktur politik. Suprastruktur politik (struktur politik pemerintah, sektor pemerintahan, lingkungan pemerintahan, sektor politik: pemerintah) dan masyarakat/rakyat/publik (sektor politik: komunitas/rakyat/publik) juga disebutkan (Kantaprawira, 1977:54). Media massa, serta lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, merupakan dua jenis struktur politik yang sangat menentukan tujuan dan fungsi komunikasi politik.

Almond mengklaim komunikasi itu. Salah satu dari empat fungsi input sistem politik adalah politik. Sosialisasi dan perekrutan politik, artikulasi kepentingan atau perumusan kepentingan, dan agregasi kepentingan atau penyatuan kepentingan adalah tiga fungsi input lainnya. Menurut pendekatan komunikasi politik terhadap politik, komunikasi politik merupakan alasan mengapa setiap aspek sistem politik berjalan sebagaimana mestinya (Alfian, 1993:1). Komunikasi politik itulah yang membuat sistem politik tetap hidup, seperti sirkulasi darah yang menjaga tubuh tetap hidup---bukan darah itu sendiri, melainkan apa yang terkandung di dalam darah.

Komunikasi politik, seperti darah, membawa pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes, dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke pusat proses sistem politik. Hasil dari proses tersebut kemudian diringkas dalam fungsi keluaran, yang dialirkan kembali oleh komunikasi politik berikutnya untuk memberikan umpan balik sistem politik. 

hanya itu, sistem politik hidup dan dinamis karena komunikasi politik. Demikianlah peran komunikasi politik dalam aktivitas politik yang sebenarnya. Praktik komunikasi politik saat ini yang berada di era reformasi dan memasuki era digital dimungkinkan dengan luasnya penggunaan internet yang memungkinkannya menjangkau pelosok dunia sekalipun. Komunikasi politik semakin meluas dan intensif. Dua dekade lalu, praktik komunikasi politik masih bertumpu pada media massa tradisional yang hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat. Namun, dengan semakin meluasnya jaringan internet, kini masyarakat dapat dijangkau secara nasional bahkan internasional.

Metode Penulisan

Jenis tulisan ini memadukan alat analisis kualitatif dengan tulisan deskriptif. Informasi dikumpulkan dari temuan-temuan studi pustaka yang dikaitkan dengan isu inti. Masalah utama dengan menulis secara menyeluruh dan mendalam dijelaskan oleh deskripsi kualitatif. Oleh karena itu, level deskripsi dapat menjawab fenomena yang diangkat dalam topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan Media baru dan Era Digital

Media sosial (media sosial) adalah platform yang disediakan oleh media baru berupa internet, yang memiliki jaringan global. Media sosial telah memungkinkan interaksi, dan komunikasi telah menjadi penuh dengan kode simbolik yang secara virtual menghubungkan orang satu sama lain sementara juga memungkinkan transmisi teks dan komunikasi visual. Hasilnya, pesan yang ditampilkan lebih menarik, sehingga memungkinkan orang lain untuk mengomentarinya. Interaksi media sosial antara orang-orang bisa cepat tetapi melibatkan banyak orang sekaligus, dan mereka bisa intim dan impersonal. 

Segala sesuatu dalam telematika adalah digital, dimulai dengan gagasan media baru yang terhubung melalui jaringan internet global. Melalui internet, individu telah memasuki era digital yang membuat hidup mereka lebih mudah dan memenuhi berbagai tuntutan setiap harinya. Internet saat ini digunakan untuk penjangkauan dan kampanye politik, serta untuk media baru dan media sosial di bidang komunikasi politik.

Pengaruh Media Sosial Terhadap Komunikasi Politik

Dampak media sosial terhadap politik global, khususnya dalam hal politik komunikasi dan kampanye pemilu. Sangat penting bagi institusi politik untuk secara aktif terlibat dalam wacana politik online, terutama selama kampanye pemilu. Selanjutnya, media sosial digambarkan sebagai metode dan sumber informasi terbaik untuk pemikiran masyarakat umum tentang sudut pandang dan kebijakan politik, serta untuk menggalang dukungan publik bagi kandidat yang sedang mencalonkan diri.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa politisi di seluruh dunia telah memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan ikatan dengan konstituen, terlibat dalam komunikasi langsung dengan publik, dan memengaruhi percakapan politik. Media sosial menjadi alat yang semakin penting bagi politisi karena kapasitasnya untuk mendorong keterlibatan politisi publik dan menarik pemilih muda dan pemilih yang tidak berpengalaman (Stieglitz & DangXuan, 2012).

Politisi menggunakan internet untuk berkampanye sebelum mengadopsi media sosial. Internet mungkin menjadi alat yang berguna untuk membongkar politik demokrasi massa dari bawah ke atas yang menindas yang seringkali didasarkan pada kepemilikan kekuasaan dan digunakan oleh kelas penguasa untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Internet diprediksi akan berkembang menjadi saluran komunikasi dua arah interaktif pesan-pesan politik antara kandidat dan pendukungnya. Internet menjanjikan untuk menyediakan tempat yang luas bagi kelompok kepentingan pembangunan serta alat penyebaran pendapat (Asih, 2011). 

Pemanfaatan internet di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak pemilu tahun 1997, ketika Working Group, Partai Demokrat Indonesia, dan Persatuan Pembangunan semua memiliki website resmi. data di situs web

Ini terdiri dari platform partai, deklarasi politik, keanggotaan dewan pusat/daerah, AD/ART, dan kesempatan staf administrasi untuk terlibat dalam wacana. Partai politik, calon legislator perseorangan, calon presiden, dan calon wakil presiden semuanya meningkatkan penggunaan Internet mereka pada pemilu 2004 dan 2009 (Putra, 2011).

Akar Komunikasi Politik Indonesia

Kajian komunikasi politik masih terkendala oleh pertimbangan sejarah dan budaya ketika membahas ilmu sosial. Dengan kata lain, wacana politik tidak bebas nilai. Para ahli ilmu sosial dan politik mulai memberikan perhatian lebih kepada Indonesia sejak tahun 1950-an. Pertumbuhan komunikasi politik di negara yang baru merdeka secara konsisten melampaui prediksi para ahli Barat, membuat mereka kecewa. 

Misalnya, praduga demokrasi tidak lebih dari kecenderungan tertentu (parokial) di kalangan pakar ilmu sosial barat. Artinya, proses demokrasi tidak bersifat universal karena tidak mungkin mengabaikan karakteristik lokal, seperti faktor sejarah dan budaya. Kenyataannya, semakin jelas bahwa pengaruh budaya dan sejarah akan mempengaruhi karakter komunikasi politik. Budaya politik merupakan topik kajian bidang budaya (culture) yang semakin meluas dalam komunikasi politik.

Bagaimana komunikasi politik mempengaruhi merek demokrasi Indonesia? Para founding fathers Republik Indonesia memiliki ketertarikan yang kuat terhadap demokrasi karena melihat bagaimana kolektivisme dan keadilan sosial dipadukan dengan demokrasi dalam Pancasila. Dalam hal ini filsafat politik demokrasi yang bercirikan kearifan dalam debat dan representasi didasarkan pada filsafat sosial kolektivisme dan filsafat ekonomi sosialisme (kedaulatan rakyat). Menurut para local genius, Indonesia adalah satu-satunya negara yang memiliki konsep kedaulatan rakyat karena dapat mencampurkan nilai-nilai barat dengan nilai-nilai timur. 

Jurnal Diakom, Desember 2019, Vol. 2 No. 2, hlm. 167--175 Dengan kata lain, nilai lama dengan nilai baru. DOI: 10.17933/diakom.v2i2.63 | e-ISSN: 2623-1212 (online) 173. Anwar Arifin (2003) menegaskan bahwa kata "demokrasi" tidak muncul dimanapun dalam bahasa asli UUD 1945. Istilah "populis" dan "kedaulatan rakyat" adalah persis apa yang ada. Makna "demokrasi" tercermin atau berkaitan dengan konsep demokrasi dan kedaulatan rakyat. Infrastruktur politik dan suprastruktur politik harus sama-sama mendorong komunikasi politik ke arah kehidupan demokrasi.

Simpulan dan Saran

Dengan adanya internet, taktik komunikasi politik tradisional tidak lagi digunakan dalam proses komunikasi politik saat ini. Namun, pesan politik dan komunikator, atau pemain dalam komunikasi, adalah substansinya. Penggunaan politik masih penting, sama seperti gagasan komunikasi sebelumnya. Dengan demikian, gagasan komunikasi politik masih berlaku; Namun media komunikasi yang digunakan saat ini berbeda karena adanya internet, khususnya berupa media online dan media sosial. 

Praktik komunikasi politik pada masa Orde dapat memberikan pelajaran penting bagi kita tentang bagaimana sebuah rezim yang memerintah akan selalu menjaga dan mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan berbagai teknik "pencitraan" untuk tampil dekat dengan rakyat.

Semua lapisan masyarakat, dari kelas bawah hingga kelas atas, dapat dengan mudah berpartisipasi dalam demokrasi saat ini karena adanya media sosial seperti internet. Pemilih diharapkan dapat lebih jeli dalam menggunakan media sosial, namun tetap memastikan bahwa informasinya tepat dan jelas. Partai politik dan caleg yang didukungnya harus mampu bersaing dan kreatif dalam memanfaatkan media sosial untuk meraih simpati publik. Kompetisi branding politik harus ada. sehingga penggunaan media sosial memiliki dampak yang menguntungkan pada lanskap politik saat ini.

Daftar Pustaka

Hasfi, N. (2019). Komunikasi Politik Di Era Digital. POLITIKA, 10(1).

Hia, E. F., & Siahaan, C. (2021). Komunikasi Politik Di Era Digital. Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 1(1), 6-18.

Anshari, F. (2013). Komunikasi politik di era media sosial. Jurnal komunikasi, 8(1), 91-101.

Waluyo, D. (2019). Pemahaman dan Praktik Komunikasi Politik pada Era Digital. Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi, 2(2), 160-167.