Revitalisasi food estate yang diumumkan pada tahun 2020 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan nasional dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan makanan. Program ini melibatkan pengembangan kawasan pertanian besar-besaran di beberapa wilayah, terutama di Kalimantan dan Pulau Papua. Berikut sejarah singkatnya:
Konteks Perumusan Rencana: Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia menghadapi tekanan untuk mencapai ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Ketergantungan terhadap impor bahan makanan telah menjadi masalah yang mendesak, terutama dalam rangka memitigasi risiko pasokan pangan selama krisis global seperti pandemi COVID-19.
Fokus pada Kalimantan dan Papua: Dalam rencana revitalisasi food estate, pemerintah berfokus pada pengembangan kawasan pertanian besar-besaran di Kalimantan dan Pulau Papua. Wilayah-wilayah ini dipilih karena memiliki lahan yang relatif luas dan potensi untuk meningkatkan produksi pangan.
Program Pengembangan Lahan: Program revitalisasi food estate melibatkan pengembangan lahan pertanian yang luas di wilayah-wilayah tersebut. Proyek-proyek ini mencakup pengembangan tanah dan infrastruktur, termasuk irigasi, jaringan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya.Â
Dampak Lingkungan dan Kontroversi: Rencana revitalisasi food estate telah menimbulkan kontroversi terutama karena dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh penggusuran hutan alam dan ekosistem lainnya. Banyak pihak, termasuk LSM dan aktivis lingkungan, mengkhawatirkan bahwa program ini bisa merusak lingkungan alam dan mengancam keanekaragaman hayati.
Evaluasi dan Implementasi: Sejak pengumuman rencana revitalisasi, pemerintah telah melakukan upaya untuk mengimplementasikan program ini, sementara berbagai pihak terus memantau perkembangannya dan meminta agar dampak sosial dan lingkungan dipertimbangkan secara serius.
4. Kontroversi
 Rencana revitalisasi food estate ini menuai kontroversi karena berbagai alasan, termasuk konflik lahan, dampak lingkungan, dan pergeseran sosial di antara penduduk setempat. Beberapa pihak juga mengkhawatirkan bahwa program ini mungkin lebih menekankan pada aspek bisnis daripada kesejahteraan petani.
Kontroversi seputar rencana revitalisasi food estate di Indonesia melibatkan berbagai faktor dan permasalahan yang mencakup konflik lahan, dampak lingkungan, pergeseran sosial, dan prioritas ekonomi. Berikut adalah sejarah dan latar belakang kontroversi tersebut:
Konflik Lahan: Pengembangan lahan untuk food estate seringkali melibatkan pengambilan alih lahan dari penduduk setempat atau komunitas adat yang telah tinggal dan mengelola lahan tersebut secara tradisional. Konflik lahan sering muncul ketika hak tanah dan pemilik asli lahan merasa terpinggirkan atau tidak mendapat kompensasi yang memadai.
Dampak Lingkungan: Proyek food estate dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan, terutama ketika hutan alam dan ekosistem alam lainnya digusur untuk memberikan tempat bagi pertanian besar-besaran. Penggusuran hutan alam dapat mengancam keanekaragaman hayati dan berdampak pada iklim dan kualitas air.
Pergeseran Sosial: Pengalihan penduduk dari wilayah asal ke wilayah food estate sering kali mengakibatkan perubahan sosial dan budaya yang signifikan. Perubahan ini bisa memengaruhi identitas dan keberlangsungan komunitas lokal.
