Tantangan Pilkada Serentak 2024 di Sumatera Barat

Pemiilihan Kepala Daerah atau lebih akrab dikenal dengan nama Pilkada adalah proses pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat untuk memilih pemimpin daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, beserta wakil-wakilnya. Dalam pelaksanaannya, pemilih yang memenuhi syarat di daerah administratif setempat berhak memberikan suara secara langsung. Proses ini dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pada tahun 2024, Pilkada akan dilaksanakan serentak di Indonesia yang akan melibatkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di 545 daerah, termasuk 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Pilkada serentak merupakan bagian dari sistem demokrasi Indonesia, di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pilkada serentak dilakukan sebagai tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mendukung penyelenggaraan pemilu secara bersamaan untuk memperkuat sistem presidensial.

Tujuan utama dari pelaksanaan Pilkada serentak adalah:

• Menyelaraskan Masa Jabatan: Menghindari tumpang tindih masa jabatan kepala daerah di berbagai daerah.
• Meningkatkan Efisiensi: Mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu.
• Mendorong Partisipasi Masyarakat: Dengan melaksanakan pemilihan secara bersamaan, diharapkan lebih banyak warga yang terlibat dalam proses demokrasi.

Pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat kelancaran proses pemilihan. Berikut adalah beberapa kendala umum yang sering ditemui:

• Masalah Makro

Ketentuan Hukum yang Multitafsir, yaitu Adanya ketentuan dalam undang-undang pemilu dan pilkada yang dapat ditafsirkan berbeda-beda membuat penyelenggara rentan terhadap masalah etik dan hukum, termasuk potensi tuntutan pidana.

• Kendala Teknis

Irisan Tahapan Pemilu dan Pilkada, yaitu Pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada yang bersamaan sering kali menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam koordinasi

Kesulitan Akses Teknologi Informasi, yaitu Di beberapa daerah, terutama di wilayah Indonesia timur, akses terhadap jaringan teknologi informasi masih terbatas, yang menghambat komunikasi dan pelaporan data.

Keterbatasan Logistik, yaitu Masalah dalam ketersediaan logistik pemilu, seperti surat suara dan perlengkapan pemungutan suara, sering kali menyebabkan keterlambatan dan perluasan waktu pemungutan suara

• Kendala Geografis

Daerah Terisolir, yaitu pada Beberapa daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau dapat mengalami kesulitan dalam distribusi logistik dan pelaksanaan pemungutan suara.

• Sumber Daya Manusia (SDM)

Rekrutmen SDM Ad, yaitu adanya Kesulitan dalam merekrut petugas ad hoc yang berkualitas dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas dengan baik menjadi tantangan tersendiri.

Beban Kerja yang Tinggi, yaitu Petugas KPPS sering kali harus bekerja dalam durasi yang panjang, hingga 20-24 jam pada hari pemungutan suara, yang dapat mengakibatkan kelelahan fisik dan menurunkan kualitas pelayanan.

• Masalah Administratif

Keterlambatan Pembukaan TPS, yaitu adanya Keterlambatan dalam pembukaan tempat pemungutan suara (TPS) akibat persiapan logistik yang tidak lengkap dapat mengganggu proses pemungutan suara

Minimnya Transparansi, pada Beberapa TPS tidak memasang daftar pemilih tetap atau informasi pasangan calon, yang mengurangi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

• Praktik Politik Uang

Politik Uang, masih terdapatnya Praktik politik uang masih menjadi masalah signifikan dalam pilkada, di mana calon atau tim sukses berusaha mempengaruhi pemilih dengan imbalan finansial. Ini berpotensi merusak integritas proses demokrasi.

• Partisipasi Pemilih

Rendahnya Partisipasi, yaitu pada Beberapa daerah mengalami partisipasi pemilih yang rendah, menunjukkan perlunya upaya lebih untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Menghadapi berbagai kendala ini, penting bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistematis agar pelaksanaan Pilkada serentak dapat berjalan lebih efektif dan demokratis di masa mendatang.

Pada wilayah sumatera barat sendiri, juga melaksanakan pilkada serentak. Yaitu meliputi keseluruhan 19 kabupaten/kota serta juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Berikut adalah rincian wilayah yang akan melaksanakan Pilkada serentak:

• Kabupaten Agam
• Kabupaten Dharmasraya
• Kabupaten Kepulauan Mentawai
• Kabupaten Lima Puluh Kota
• Kabupaten Padang Pariaman
• Kabupaten Pasaman
• Kabupaten Pasaman Barat
• Kabupaten Pesisir Selatan
• Kabupaten Sijunjung
• Kabupaten Solok
• Kabupaten Solok Selatan
• Kabupaten Tanah Datar
• Kota Bukittinggi
• Kota Padang
• Kota Padang Panjang
• Kota Pariaman
• Kota Payakumbuh
• Kota Sawahlunto
• Kota Solok

Terkait pelaksanaan pilkada serentak di Sumatera Barat, Pelaksanaannya sendiri menghadapi sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan proses pemilihan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi:

Pelaksanaan Pilkada serentak di Sumatera Barat menghadapi sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan proses pemilihan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi:

• Kerawanan Politik

Sumatera Barat dinyatakan sebagai wilayah paling rawan di Pulau Sumatera terkait pelaksanaan Pilkada 2024, menurut Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang disusun oleh Bawaslu. Hal ini menunjukkan potensi konflik dan ketidakstabilan yang dapat mengganggu proses pemilihan.

• Masalah Teknis

Keterbatasan Akses Teknologi, Banyak daerah di Sumatera Barat mengalami kesulitan akses jaringan teknologi informasi, yang dapat menghambat komunikasi dan pengolahan data pemilih.

Kendala Logistik, Masalah dalam penyediaan logistik pemilu, termasuk surat suara dan perlengkapan lainnya, sering kali menjadi kendala. Keterlambatan dalam distribusi logistik dapat mengganggu pelaksanaan pemungutan suara.

• Partisipasi Pemilih yang Rendah

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada di Sumatera Barat cenderung rendah, berkisar antara 50-60%. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi ini termasuk pengurangan jumlah tempat pemungutan suara (TPS), yang membuat jarak tempuh bagi pemilih semakin jauh. Selain itu, ada juga faktor ketidakpuasan terhadap calon yang tersedia, yang membuat pemilih enggan untuk datang ke TPS.

• Politik Uang

Praktik politik uang masih menjadi masalah serius dalam pelaksanaan Pilkada. Temuan menunjukkan adanya indikasi politik uang di beberapa daerah, yang dapat merusak integritas proses pemilu dan mempengaruhi pilihan pemilih.

• Sumber Daya Manusia (SDM)

Rekrutmen dan pelatihan SDM ad hoc untuk penyelenggaraan pilkada sering kali menghadapi tantangan. Kualitas dan kapasitas petugas KPPS sangat mempengaruhi kelancaran proses pemungutan suara dan penghitungan suara.

• Kendala Geografis

Wilayah Sumatera Barat memiliki berbagai kondisi geografis yang dapat menyulitkan aksesibilitas, terutama di daerah terpencil. Hal ini berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam pembukaan TPS dan distribusi logistik.

Menghadapi tantangan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Sumatera Barat, berbagai solusi dapat diterapkan untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan proses pemilihan. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat diambil:

• Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Sosialisasi dan Edukasi : Melakukan kampanye sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Ini termasuk menjelaskan visi dan misi calon serta dampak pemilihan terhadap pembangunan daerah.

Pemanfaatan Media Sosial : Menggunakan platform media sosial untuk menjangkau pemilih muda dan kelompok yang sulit dijangkau, serta memberikan informasi yang jelas mengenai proses pemungutan suara.

• Penguatan Pengawasan Pemilu

Peningkatan Kapasitas Bawaslu : Menguatkan kapasitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan, termasuk pelatihan bagi pengawas pemilu untuk mengidentifikasi dan menangani potensi pelanggaran seperti politik uang dan ujaran kebencian.

Koordinasi dengan Penegak Hukum : Membangun kerjasama yang lebih baik antara Bawaslu dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran secara cepat dan efektif.

• Optimalisasi Logistik

Perencanaan Logistik yang Matang : Menyusun rencana logistik yang lebih baik untuk memastikan semua kebutuhan pemilu, seperti surat suara dan perlengkapan TPS, tersedia tepat waktu dan dalam jumlah yang cukup.

Distribusi yang Efisien : Memastikan distribusi logistik ke daerah terpencil dilakukan dengan baik agar tidak ada keterlambatan dalam pembukaan TPS.

• Peningkatan Aksesibilitas TPS

Penambahan Jumlah TPS : Mengupayakan penambahan jumlah TPS di daerah dengan kepadatan tinggi atau jarak tempuh yang jauh untuk memudahkan akses pemilih.

Penggunaan Teknologi Informasi : Menerapkan sistem pendaftaran online dan informasi lokasi TPS melalui aplikasi mobile agar pemilih dapat dengan mudah menemukan tempat mereka mencoblos.

• Menghindari Praktik Politik Uang

Kampanye Anti Politik Uang : Melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang, serta mengajak masyarakat melaporkan praktik tersebut kepada pihak berwenang.

Pendidikan Demokrasi : Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan kualitas calon daripada iming-iming materi.

• Membangun Budaya Demokrasi

Pemilu Badunsanak : Mengimplementasikan konsep "Pemilu Badunsanak" yang mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, saling menghargai, dan menjaga persatuan meskipun berbeda pendapat politik. Ini dapat membantu meredakan ketegangan sosial yang mungkin muncul selama periode pemilihan.