Bela Myanmar dengan Aksi Digital, #WhatsHappeningInMyanmar Kembali Dicuitkan

Tagar ini kemudian menjadi sorotan dan mengundang simpati masyarakat internasional. Masyarakat internasional memberikan berbagai dukungan mulai dari dukungan pengisian petisi, dukungan moral hingga dukungan bantuan dana. Tidak hanya itu, aksi ini juga mengundang simpati dari petinggi-petinggi negara. Dilansir dari CNN Indonesia Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan Amerika Serikat menentang setiap upaya yang mengubah hasil pemilu. 

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga mendesak militer Myanmar membebaskan pejabat pemerintah dan masyarakat sipil yang mereka tahan. Selain Amerika Serikat petinggi-petinggi internasional juga memberikan kecaman yang sama diantaranya Inggris, India, China, Jepang, Australia, negara-negara ASEAN, Norwegia, Kanada, Turki, Bangladesh, dan Skandinavia.

Pada tanggal 28 Februari 2021, Junta menembaki pengunjuk rasa pada aksi demo damai. Sebanyak 18 orang dilaporkan tewas dan 30 orang luka-luka. Tagar #WhatsHappeningInMyanmar kembali viral dengan berbagai foto dan video yang menunjukkan keganasan Junta. Masyarakat Internasional kemudian mengecam kejadian tersebut dan mendesak pemerintahan militer Myanmar untuk menghentikan aksi represif kepada demonstran.

Kejadian tersebut tidak membuat Junta melunak, namun justru semakin membatasi akses masyarakat mulai dari akses internet hingga mobilitas masyarakat, terhitung korban demonstrasi semakin bertambah dengan total 183 orang tewas. 1856 luka-luka, dan 2175 orang ditangkap. Hal ini berimbas pula pada keadaan ekonomi masyarakat Myanmar.

 Aksi media sosial yang dilakukan oleh masyarakat Myanmar menarik perhatian internasional. Terbukti dengan simpati-simpati yang dilontarkan oleh netizen dunia untuk masyarakat Myanmar. Selain itu postingan-postingan berisikan dokumentasi aksi terus dikirimkan oleh masyarakat Myanmar dan dapat diakses pada tumblr ataupun platform lain dengan tagar #WhatsHappeningInMyanmar.

Kudeta yang kembali dilakukan oleh militer pada awal 2021 merupakan hal yang mengejutkan dan disayangkan karena merupakan bentuk pelecehan demokrasi. Masyarakat sipil yang menolak kudeta melakukan perlawanan melalui aksi unjuk rasa yang menyebabkan korban dari pihak sipil. 

Melihat perkembangan kasus pengambil-alihan kekuasaan oleh Junta nampaknya akan sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan kembali kekuasaan pemerintahan terpilih, kecaman masyarakat baik domestik maupun internasional terhadap kekerasan yang terjadi seakan tidak berarti apa--apa. 

Walaupun terdapat sanksi yang mulai dijatuhkan terhadap Myanmar akibat kudeta, minimnya intervensi langsung pihak internasional menyebabkan pihak junta merasa leluasa. 

Belajar dari sejarah Junta Myanmar baru akan melonggarkan aturan junta setelah berada dalam posisi yang sangat terdesak karena mendapat sanksi ekonomi dari berbagai pihak yang menyebabkan negara ini mengalami kemunduran ekonomi.

Junta militer merupakan sebuah bukti nyata lunturnya demokrasi bagi negara Myanmar. Mulai dari segi "kehendak rakyat" sebagai sumbernya, "kebaikan bersama" sebagai tujuannya hingga "metode demokratis" dalam seremonial politik, pemerintahan yang ditunggangi oleh militer tidak dapat mencakup unsur-unsur demokrasi itu sendiri. 

Rezim Aung San Suu Kyi yang telah memperjuangkan demokrasi sejak era Ne Win, selalu dikalahkan oleh oposisi yang memiliki angkatan bersenjata sebagai penyokongnya.