Meneropong Dinamika Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia

Utang luar negeri Indonesia timbul bukan hanya dari kegiatan pemerintahan saja. Utang luar negeri Indonesia terdiri dari utang pemerintah, utang bank sentral, serta utang swasta. 

Utang pemerintah adalah utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, diantaranya yaitu utang bilateral, multilateral, komersial, suplier, dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan baik di luar maupun dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. Utang luar negeri bank sentral merupakan utang milik Bank Indonesia yang ditujukan untuk mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa. 

Lalu ada juga utang kepada pihak non-penduduk yang telah menempatkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), utang dalam bentuk kas dan simpanan serta kewajiban lainnya kepada bukan penduduk. Sementara itu untuk utang luar negeri swasta merupakan utang yang dilakukan penduduk Indonesia  kepada bukan penduduk Indonesia dalam bentuk valuta asing dan/ rupiah.

Jika dilihat dari sejarahnya, utang negara Indonesia sejak era Soekarno hingga sekarang yang dipimpin Jokowi mengalami fluktuatif yang cukup signifikan. Pada awalnya presiden pertama Indonesia, Soekarno menolak untuk berutang, utang yang dimiliki Indonesia saat itu merupakan peninggalan dari pemerintahan Hindia Belanda.

 Namun kemudian pada akhirnya pemerintahan Soekarno melakukan utang luar negeri juga sebesar US$ 2,3 miliar. Kemudian pada masa orde baru yang dipimpin Soeharto lonjakan utang yang terjadi cukup besar. 

Pinjaman tersebut sebagian besar digunakan untuk proyek pembangunan infrastruktur serta fasilitas negara. tetapi sekitar 30% dari dana tersebut dikorupsi oleh oknum-oknum penguasa pada saat itu yang kemudian mengakibatkan chaos karena krisis moneter dan masyarakat geram dengan keadaan yang terjadi di ujung masa orde baru itu. setelah terjadi pertentangan dan Soeharto lengser dari jabatannya, Indonesia pada tahun 1998 yang dibarengi dengan reformasi politik, krisis moneter berdampak pada ketidakstabilan perekonomian Indonesia. 

Hal tersebut menyebabkan utang pemerintah berada di porsi yang cukup bahaya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Terjadi peningkatan porsi bunga utang terhadap pendapatan dan belanja negara. Dan dalam kondisi politik-ekonomi yang mengkhawatirkan tersebut Habibie sebagai wakil presiden memimpin pemerintahan sementara. Ketika itu terjadi penurunan utang karena ada pemilu peralihan dari orde baru ke era reformasi, selain itu penurunan utang merupakan pengaruh dari iklim bisnis yang tak kondusif.

Beralih ke pemerintahan selanjutnya, utang luar negeri Indonesia menurun secara signifikan sampai dari periode sebelumnya di bawah kepemimpinan Gus Dur. Penurunan tersebut terjadi karena kebijakan strategi pertumbuhan (growth story) yang di dalam perumusannya beliau dibantu oleh tim ekonominya yang andal. 

Selanjutnya pada pemerintahan Megawati posisi utang Indonesia dan rasio utang terhadap PDB Indonesia mengalami penurunan. Megawati mengambil jalan tengah dengan membayar utang luar negeri menggunakan dana hasil menjual beberapa aset negara. Sisi lainnya hal ini menyebabkan pendapatan menjadi berkurang.

 Usai pemerintahan Megawati, tongkat baton diserahkan pada era SBY dan Jusuf Kalla. Pada masa pemerintahan ini utang luar negeri Indonesia bertambah dalam jumlah yang besar. Besarnya utang tersebut erat dikait-kaitkan dengan subsidi berbagai harga sembako dan BBM.

Dari SBY, kini Indonesia dipimpin oleh Jokowi yang juga menambah ULN Indonesia untuk fokus pendanaan pembangunan infrastruktur. Sebelumnya pada tahun 2014 porsi anggaran infrastruktur hanya sebesar 9,5% dari total belanja negara, kemudian pada APBN-P 2017 total anggaran infrastruktur mencapai Rp 388,30 triliun.