Pinjaman Daerah untuk Mendukung Pembangunan

Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia menerapkan penyelenggaraan negara yang desentralisasi. Di dalam asas tersebut setiap daerah memiliki wewenang untuk menjalankan otonomi daerahnya untuk mengatur rumah tangganya. 

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, beberapa wilayah pasti tidak luput dari masalah paling vital yakni keuangan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah. pembangunan daerah sangat berkaitan erat dengan kemampuan pembiayaan daerah dan ketersediaan sarana infrastruktur dan fasilitas yang dimiliki pemerintah daerah. 

Pembangunan infrastruktur di Indonesia sampai saat ini juga terus dilakukan, terutama di daerah-daerah sebagai upaya untuk meratakan pembangunan. Pembangunan jembatan layang, jalan tol, jaringan drainase, dan fasilitas lainnya guna mendukung mobilitas rakyat tentu membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. 

Di setiap pemerintah daerah selalu menyediakan anggaran untuk pembangunan wilayahnya, namun karena ada limit penerimaan daerah sehingga diperlukan sumber-sumber eksternal lainnya. Salah satu alternatif guna mengatasi masalah keuangan ialah dengan melakukan pinjaman daerah.

Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, pinjaman daerah didefinisikan sebagai semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 

Pinjaman daerah dapat bersumber dari mana saja, antara lain pemerintah daerah lain, pemerintah pusat, badan keuangan baik bank maupun bukan bank yang mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah NKRI, masyarakat, atau pun pengadaan pinjaman dari luar negeri yang berupa pinjaman bilateral maupun multilateral.

Pinjaman daerah dilakukan bila dirasa dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarananya yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan bagi daerahnya. Pinjaman daerah bisa menjadi alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah. 

Dengan pengelolaan pinjaman yang tepat, maka target program pembangunan daerah dan infrastruktur dapat dipercepat, sekaligus dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang memberikan profit secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Pinjaman daerah ini prinsipnya ialah bisa dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Bila diklasifikasikan secara general pinjaman daerah jenisnya ada 3, yang pertama yaitu pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek biasanya dilakukan dengan jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran. Kewajiban pembayaran kembali pinjaman ini meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pinjaman jangka pendek bisa bersumber dari pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank dan bukan bank. Pinjaman jangka pendek ini hanya digunakan untuk menutupi kekurangan pada arus kas.

Yang kedua yakni pinjaman janka menengah, yang jangka waktunya bisa lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjamannya meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi dalam kurun waktu tidak boleh melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah (gubernur, bupati, aau walikota) yang bersangkutan.  Pinjaman jangka menengah bersumber dari pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank maupun bukan bank. Pinjaman jangka menengah ini biasanya digunakan sebagai pembiayaan pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

Yang ketiga adalah pinjaman daerah jangka panjang. Pinjaman daerah ini dilakukan dalam jangka waktu lebih dari sau tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjamannya meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran selanjutnya. 

Pinjaman ini harus sesuai dengan peryaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan. Sumber pinjaman jangka panjang sama dengan pinjaman jangka menengah, namun untuk pinjaman jangka panjang bisa berasal dari masyarakat. Kegunaan dari pinjaman jangka panjang yakni untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.

Untuk melakukan pinjaman daerah tentu saja tidak bisa dengan mudah didapatkan. Perlu adanya analisis mengenai kelayakan pada suatu daerah, yaitu dengan melakukan analisis perhitungan kemampuan suatu daerah dan menentukan besaran jumlah pinjaman serta batas maksimum yang diperbolehkan. Pemerintah juga tidak bisa memberikan pinjaman daerah secara mudah. Pemerintah mengatur jalannya perekonomian dengan cara mengatur jumlah penerimaan serta pengeluaran suatru daerah tiap tahun. 

Hal tersebut tercermin dari dokumen Anggaran Pendapatan dan belanja Nasional (APBN) untuk nasional dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) untuk daerah. Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengembalikan modal anggaran pinjaman daerah yang berupa angsuran pokok pinjaman, bunga, biaya administrasi serta denda. Maka dari itu dalam melakukan pinjaman pada pihak lain harus dilakukan secara hati-hati oleh pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, beberapa pemerindah daerah memiliki keterbatasan pembiayaan jika hanya dari potensinya sendiri terutama dari pendapatan asli daerah maupun sumber daya alamnya. Potensi pembiayaan daerah yang belum terolah secara baik adalah pembiayaan yang berasal dari pinjaman daerah. 

Pinjaman daerah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan maupun perbaikan infrastruktur ini merupakan pendukung kegiatan ekonomi sosial yang menjadi investasi daerah itu sendiri. 

Diharapkan dengan semakin baiknya infrastruktur ekonomi yang disediakan suatu daerah maka dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakatnya pula. Dengan begitu pinjaman daerah bisa dipandang sebagai alternatid pembiayaan pembangunan yang potensial bagi pemerintah daerah.

Salah satu contoh pelaksanaan pinjaman daerah di Indonesia yaitu kabupaten Slema, Yogyakarta. Debt Service Coverage ratio penerimaan Kabupaten Sleman pada tahun 2009 sebesar 2,5 yang artinya setiap 1 rupiah utang berupa angsuran pokok, bunag, dan biaya lainnya dapat dibayarkan dengan pendapatan daerah sebesar 2,5 rupiah. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa pendapatan Kabupaten Sleman cukup untuk menutup beban pinjaman jangka panjang  berupa angsuran pokok dan bunga pinjaman di setiap tahunnya. Untuk memperoleh pinjaman jangka panjang ini memiliki syarat, yaitu untuk Debt Service Coverage Ratio paling sedkit 2.5 yang berarti pada tahun tersebut pemerintah daerahnya layak untuk memperoleh pinjaman daerah dan membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman yang jatuh tempo setiap tahunnya. 

Sesuai dengan PP no. 54 tahun 2005, syarat untuk memperoleh pinjaman jangka panjang ini akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan kegiatan yang sifatnya meningkatkan penerimaan daerah. nantinya pendapatan tersebut juga digunakan untuk mengembalikan pinjaman serta memberikat manfaat bagi sarana pelayanan masyarakat.