Bersama Melawan Korupsi

Disusun oleh Kelompok 7 

Korupsi adalah suatu permasalahan yang sangat kompleks dan berbahaya yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, korupsi telah menyebar luas dan menjadi suatu masalah yang sulit diatasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran dan berperilaku anti korupsi.

Nilai-nilai anti korupsi adalah dasar dari berbagai upaya pemberantasan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, nilai-nilai anti korupsi yang diharapkan menumbuhkan budaya anti korupsi termasuk di lingkungan kerja adalah kejujuran, kepedulian, mandiri, dan disiplin. 

Kejujuran berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Kepedulian berarti mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan orang lain. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain. Disiplin berarti mematuhi aturan dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Perilaku anti korupsi adalah suatu cara untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Menghindari tindakan korupsi sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Tindakan korupsi dapat berupa penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain-lain. 

Mengharamkan perilaku korupsi adalah suatu cara untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Perilaku korupsi dapat berupa mengambil, memiliki, dan merampas hak orang lain dengan cara apapun. Mengembangkan kesadaran tentang korupsi sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Kesadaran dapat diwujudkan dengan membaca berita dan informasi tentang korupsi, serta mengikuti berbagai upaya pemberantasan korupsi.

Berikut beberapa kasus korupsi yang baru saja terjadi di tahun 2024:

Januari:

*Mengutip dari Emedia DPR RI, terdapat dugaan korupsi pengadaan emas di PT Antam Tbk yang merugikan negara sebesar Rp1,266 triliun.

*Mengutip dari Kompas, telah terjadi suap RAPBN-P 2023 dan Dana Otonomi Khusus Aceh yang dilakukan oleh mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, H. A. Muzakkir Manaf, didakwa menerima suap Rp45 miliar.

Februari:

Mengutip dari detikcom, terdapat korupsi pengadaan gandum di Bulog yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama Perum Bulog, Komjen (Purn) Budi W. Supriyadi dan didakwa merugikan negara Rp17,9 miliar.

Maret:

*Mengutip dari Nasional Kompas, telah terjadi suap AKBP Raden Broto Pramono terkait kasus narkoba. Mantan Kepala Kepolisian Resor Kota (Polres) Pasuruan, AKBP Raden Broto Pramono, didakwa menerima suap Rp50 juta.

*Mengutip dari Regional Kompas, telah terjadi korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Mantan Ketua KONI, Taufik Basri, didakwa merugikan negara Rp32,4 miliar.

April:

Mengutip dari Nasional Kompas, telah terjadi korupsi pengadaan kartu identitas anak (KIA) yang dilakukan oleh mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrullah, didakwa merugikan negara Rp62,8 miliar.

Mei:

Mengutip dari Kompas, telah terjadi suap hakim agung Sudrajad Dimyati. Hakim Agung Sudrajad Dimyati didakwa menerima suap Rp2,6 miliar terkait kasus perselisihan tanah.

Korupsi memiliki pengaruh yang sangat buruk terhadap masyarakat. Penghambatan pembangunan, penghambatan kualitas pelayanan, dan penghambatan kesadaran masyarakat adalah beberapa contoh pengaruh korupsi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran dan berperilaku anti korupsi. 

Nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, kepedulian, mandiri, dan disiplin sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anti korupsi seperti menghindari tindakan korupsi, mengharamkan perilaku korupsi, mengembangkan kesadaran, dan mengambil peran sangat penting dalam pemberantasan korupsi.

Solusi korupsi adalah suatu cara untuk mengatasi korupsi. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi sangat penting. Kesadaran dapat diwujudkan dengan membaca berita dan informasi tentang korupsi, serta mengikuti berbagai upaya pemberantasan korupsi. Meningkatkan disiplin pegawai negeri sangat penting. 

Disiplin dapat diwujudkan dengan mematuhi aturan dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Meningkatkan transparansi sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Transparansi dapat diwujudkan dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang pengelolaan sumber daya. Meningkatkan pengawasan sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Pengawasan dapat diwujudkan dengan memantau kegiatan pegawai negeri dan mengikuti berbagai upaya pemberantasan korupsi.