Konflik Agraria Pulau Rempang: Hak Masyarakat Adat Terkait Proyek Strategis Nasional

N, S. A. (2023, September 25). Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat. Retrieved from ugm.ac.id: https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/

Novita, C. (2022, September 27). Apa Itu BPN: Dasar Hukum, Fungsi, Tugas Badan Pertanahan Nasional. Retrieved from tirto.id: https://tirto.id/apa-itu-bpn-dasar-hukum-fungsi-tugas-badan-pertanahan-nasional-gwDx

Pemerintah Pusat. (1960, September 24). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Retrieved from peraturan.go.id: https://peraturan.go.id/id/uu-no-5-tahun-1960

Pemerintah Pusat. (1999, September 23). Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Retrieved from peraturan.go.id: https://peraturan.go.id/id/uu-no-39-tahun-1999

Pemerintah Pusat. (1999, September 30). Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Retrieved from peraturan.go.id: https://peraturan.go.id/id/uu-no-41-tahun-1999

Redaksi, T. (2023, September 27). Mencari Solusi untuk Pulau Rempang. Retrieved from voi.id: https://voi.id/tulisan-seri/314523/mencari-solusi-untuk-pulau-rempang

Siringoringo, L. (2023, September 19). Pakar Menyebut Status Tanah Rempang Bukan Pemukiman Tanah Adat. Retrieved from nasional.kontan.co.id: https://nasional.kontan.co.id/news/pakar-menyebut-status-tanah-rempang-bukan-pemukiman-tanah-adat