Merosotnya Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Jokowi

Merosotnya Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Jokowi

Pemerintahan Jokowi-JK sudah berlangsung selama enam bulan namun tingkat kepercayaan masyarakat kepada Jokowi justru menurun. Hal tersebut diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dinilai tidak pro-rakyat. Misalnya naiknya harga kebutuhan pokok, gas, listrik, serta diserahkannya harga BBM pada harga minyak dunia yang mengakibatkan harga BBM di dalam negeri tidak stabil karena mengikuti harga minyak dunia. Padahal BBM merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh pada harga-harga kebutuhan pokok lainnya serta harga jasa terutama jasa angkutan. Sehingga pemerintah diharapkan dapat menjaga kestabilan harga BBM, bukan malah menyerahkan harga BBM mengikuti harga minyak dunia.

Selain itu, sistem diplomasi Indonesia juga belum berjalan dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan adanya eksekusi mati tenaga kerja Indonesia (TKI) oleh negara lain, maka semakin memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi dianggap 'lembek'. Seperti eksekusi TKI kemarin menunjukkan adanya ketidakhormatan kepada presiden Jokowi karena tidak perlu diberi pemberitahuan terlebih dahulu mengenai pelaksanaan eksekusi mati dua WNI di Arab Saudi.

Janji-janji manis Jokowi pada saat kampanye pilpres 2014 seolah-olah hanya instrumen untuk mengambil hati rakyat, tanpa ada usaha maksimal untuk mewujudkan janji-janji tersebut. Akibatnya pemerintah gagal dalam mengemban amanah rakyat yang selama ini telah berharap perubahan yang lebih baik kepada pemerintahan Jokowi. Rakyat menaruh harapan besar pada Jokowi karena Jokowi dianggap sosok yang merakyat sehingga diharapkan dapat memahami aspirasi rakyat, namun kenyataannya kebijakan yang dibuat pemerintahan Jokowi kurang pro-rakyat. Di sini lah kekecewaan masyarakat pada pemerintahan Jokowi mulai menyeruak.

Untuk memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Jokowi, perlu langkah nyata untuk mewujudkan janji-janji kampanye misalnya dengan menjaga kestabilan ekonomi, politik, hukum, dan pertahanan keamanan. Apabila satu demi satu janji-janji kampanye bisa terwujud dan terlihat progresnya maka tingkat kepercayaan publik kepada pemerintahan Jokowi akan naik dengan sendirinya. Sebaliknya, apabila janji-janji manis saat kampanye Pilpres 2014 tidak terlihat progresnya maka tingkat kepercayaan publik pada pemerintahan Jokowi akan semakin menurun.

Selain itu, upaya pemberantasan korupsi juga menjadi pekerjaan berat bagi pemerintahan Jokowi karena saat ini modus korupsi sudah semakin canggih, sistematis dan terstruktur. Namun upaya pemberantasan korupsi saat ini tidak bisa hanya bertumpu pada aparat penegak hukum. Tetapi dibutuhkan sinergitas antara aparat penegak hukum, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan semua elemen masyarakat. Apabila semua pihak dapat bersinergi dengan baik dalam memberantas korupsi maka ruang gerak koruptor akan semakin sempit dan pada akhirnya dapat mengurangi angka korupsi. Semoga pemerintahan Jokowi kedepannya dapat memperbaiki ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan terutama dalam bidang ekonomi dengan membangun pemerintahan dan membuat kebijakan yang benar-benar pro-rakyat.