Selain itu, isu lain yang muncul adalah alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran. Seringkali, proyek-proyek pembangunan yang dijalankan tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan wilayah. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan menghambat tercapainya tujuan penataan ruang yang diinginkan.
Perencanaan pembangunan yang baik seharusnya didasarkan pada analisis mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas masyarakat di suatu wilayah. Namun, tidak jarang terjadi kesalahan dalam memetakan kebutuhan tersebut, sehingga proyek-proyek yang dijalankan kurang relevan atau bahkan tidak diperlukan sama sekali. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung perencanaan wilayah dan kota justru terbuang sia-sia.
Selain itu, alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kepentingan politik atau intervensi pihak-pihak tertentu dalam proses perencanaan pembangunan. Terkadang, proyek-proyek yang diprioritaskan lebih didasarkan pada pertimbangan politik daripada kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan wilayah dan kota yang berkelanjutan.
Untuk mengatasi permasalahan pembiayaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan, diperlukan langkah-langkah strategis yang terukur dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan ketersediaan sumber daya keuangan, memperbaiki manajemen dan pengawasan anggaran, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan.
Selain itu, penting juga untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dan masyarakat dalam membangun kemitraan yang saling menguntungkan dalam pembiayaan pembangunan. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, diharapkan dapat menciptakan solusi yang holistik dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan pembiayaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan berencana untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan program-program pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
"Kami juga akan terus mendorong kemitraan dengan pihak swasta dan investor dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dapat menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan anggaran," tambah Budi.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, diharapkan setiap rupiah anggaran pembangunan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.
Permasalahan pembiayaan pembangunan dalam perencanaan wilayah dan kota memang bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan. Namun, dengan upaya yang konsisten dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, tantangan tersebut dapat diatasi secara bertahap. Pada akhirnya, pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang yang optimal dapat terwujud di Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, diharapkan Kabupaten Pasuruan dapat mengatasi problem pembiayaan pembangunan yang selama ini menghambat kemajuan daerah. Dengan adanya pembenahan dalam pengelolaan anggaran dan peningkatan kerjasama antar sektor, Kabupaten Pasuruan akan dapat meraih kemajuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk masyarakatnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
