 Livable City sebagai Agenda Baru Perkotaan
Â
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ditargetkan bisa masuk ke dalam daftar 10 besar kota paling layak huni (livable city) di 2045.Jika melihat roadmap Pembangunan Perkotaan Nasional tahun 2015-2045 yang telah disusun oleh Bappenas,livable city yang dimaksud pada tahun 2045 mengacu pada konsep smart city.Sedangkan target di tahun 2035 adalah terwujudnya kota hijau (green city) dan layak huni (livable city) di seluruh kota Indonesia.Sebagian dari kita mungkin mulai bertanya,bagiamana sebenarnya konsep livable city itu?Apakah istilah tersebut mengacu pada indikator green city dan smart city atau justru ketiganya merupakan konsep perkotaan yang berbeda?
 Dalam rangka perwujudan Smart City di Indonesia, target kota hijau (Green City) merupakan pijakan awal.Kota layak huni (Liveable City) merujuk pada satu wilayah yang dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan warganya sehingga dapat mencapai kesejahteraan dengan lebih mudah tanpa mengorbankan lingkungannya.Smart City mengacu pada kemampuan sebuah kota dalam memaksimalkan penggunaan SDM dan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas kehidupan tinggi,serta mampu mengelola sumber daya agar efisien dan efektif melalui partispasi masyarakat.
 Pada dasarnya slogan-slogan tersebut saling terikat satu sama lain meskipun memiliki fokus yang berbeda.Namun,kota yang layak huni sudah pasti peduli terhadap perubahan iklim dan tidak mengabaikan manfaat penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.Seperti yang disampaikan sebelumnya,livable city berbicara tentang pemenuhan kebutuhan dasar seperti air,listrik,pangan,perumahan,transportasi,dan jaringan telekomunikasi sehingga masyarakat bisa hidup secara sehat dan memiliki kesempatan bermobilisasi dengan mudah.Ketika dikombinasikan dengan konsep green city dan smart city,maka hal itu akan memberikan nilai tambah pada kelayakan sebuah kota.
 Misalkan,dalam meminimalisir terjadinya degradasi lingkungan akibat polusi udara,Sinar Mas Land sebagai developer yang mengusung konsep Eco Friendly mengambil langkah konkret melalui penyediaan sepeda listrik zero pollution di kawasan perkantoran BSD Green Office Park dan sejumlah kawasan residental di BSD City.Prof Dr Ir Heru Setyawan M Eng mengatakan bahwa sektor transportasi merupakan penyumbang 16% emisi karbon global (ITS News).Penggunaan kendaraan listrik sebagai alat transportasi harian akan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan emisi karbon.Langkah tersebut diharapakan bisa mengurangi tingginya tingkat polusi di Indonesia yang mencapai 44%.Diperkirakan 3 juta orang di Negara berkembang Asia meninggal setiap tahunnya akibat buruknya kualitas udara perkotaan (IEA 2016).
 Tidak hanya menyebabkan gangguan kesehatan akibat polusi udara yang buruk,kepadatan kendaraan di jalan raya juga bisa menghambat aktivitas masyarakat.Diperkirakan 3% PDB berkurang karena kemacetan lalu lintas (ADB,2019).Sebagai pengembang yang peduli terhadap kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui penyediaan akses jalan yang lancar tanpa hambatan,Sinar Mas Land menyadari betul bagaimana penerapan teknologi bisa mewujudkan hal itu.Dengan mengimplementasikan pengawasan lalu lintas berbasis AI,para pengendara yang melewati BSD tidak perlu menghabiskan banyak waktu di jalan karena lampu merah yang ada disana bersifat dynamic tergantung volume kendaraan,kepadatan dan panjang antrean.
 "Jadi di area BSD Barat itu sudah tidak ada area lampu hijau itu,kendaraan kosong tapi masih dikasih lampu hijau.Semuanya dynamic untuk efisensi waktu orang berkendara,"kata Smart City Specialist,Denny Eka Permana sebagiamana yang dikutip dari wartaekonomi.co.id.
 Penerapan konsep pembangunan livable city di Indonesia pada dasarnya mengacu pada kesepakatan agenda-agenda global,yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) dan Agenda Baru Perkotaan (NUA).Agenda global yang dicanangkan dapat diadaptasi dan diinternalisasikan ke dalam kebijakan pembangunan perkotaan layak huni sesuai kebutuhan kota-kota di Indonesia.
 Untuk mewujudkan livable city di Indonesia dibutuhkan kerjasama semua pihak baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat sipil, akademisi, professional, sektor swasta, dan pihak lainnya yang bergerak di bidang perkotaan.Berikut adalah prinsip-prinsip pembangunan perkotaan yang ingin dicapai,sebagaimana disebutkan dalam NUA.Prinsip-prinsip berikut akan membantu kita untuk menilai kelayakhunian sebuah kota.
