Mohon tunggu...
Fitri anamukti
Fitri anamukti Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kasus Wilayah Perbatasan Kashmir

5 Oktober 2023   20:40 Diperbarui: 5 Oktober 2023   21:41 271
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Republica(https://internasional.republika.co.id/berita/qv3s17382/polisi-india-latih-penduduk-desa-untuk-keamanan-perbatasan

Kashmir disebut-sebut sebagai wilayah paling berbahaya di dunia, tempat dua kekuatan nuklir, India dan Pakistan, berselisih. Semuanya dimulai dengan pemisahan  pada tahun 1947 ketika Pakistan memperoleh yurisdiksi dan menjadi negara  terpisah dari India. Konflik ini kemudian menimbulkan ketidakbahagiaan baik dalam bentuk konflik sosial, regional, dan berbagai  konflik horizontal. Pada akhirnya, kekacauan tersebut memakan banyak korban, yang sebagian besar adalah Muslim Kashmir (Khan dan Ali, 2019). Seperti disebutkan, konflik ini menimbulkan sengketa wilayah antara India dan Pakistan yang berujung pada perang antara keduanya. tanah Wajar jika konflik ini menimbulkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. 

Pelanggaran hak asasi manusia di Jammu dan Kashmir meliputi penculikan, penyiksaan, kekerasan, pemerkosaan dan perusakan rumah penduduk. Sasaran operasi ini adalah pemberontak, namun sebagian besar korbannya adalah umat Islam. Krisis kemanusiaan ini juga dibarengi dengan  diskriminasi yang melemahkan posisi komunitas Muslim di Jammu dan Kashmir. Akibatnya, tekanan di bidang ini  meningkat. Pada saat yang sama, penghinaan terhadap komunitas Kashmir di Pakistan tidak berujung pada kekerasan. Protes anti-pemerintah juga berhubungan dengan faktor ekonomi dan sosial.

Konflik antara India dan Pakistan terkait wilayah Kashmir disebabkan oleh beberapa faktor seperti alasan politik, geografis, ekonomi, dan agama. Wilayah Kashmir sendiri merupakan wilayah yang sangat potensial secara ekonomi dan geografis. Kawasan ini justru menjadi tempat bertemunya kepentingan  berbagai pihak. Dalam hal ini wilayah Kashmir terbagi menjadi tiga bagian seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Mencakup 45 persen wilayah Kashmir, wilayah tersebut dikelola oleh India, yaitu Jammu dan Kashmir. Sementara itu, 35 wilayah Kashmir, termasuk Azad Kashmir, Baltistan, dan Gilgit, jatuh ke tangan Pakistan. Selain itu, 20 persen wilayah Kashmir adalah milik Tiongkok dan wilayahnya.

Pelanggaran HAM di KAshmir

Kekerasan, diskriminasi dan pembunuhan hanyalah beberapa contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Kashmir sejak tahun 1947 hingga saat ini. Konflik Kashmir tidak hanya menyebabkan krisis kemanusiaan tetapi juga  ketidakseimbangan  ekonomi, sosial dan politik di India dan Pakistan. Mendalamnya hubungan antara India dan Pakistan serta memperdalam hubungan akibat konflik merupakan salah satu akibat dari konflik  Kashmir. Memburuknya hubungan ini juga berkontribusi pada meningkatnya  pelanggaran hak asasi manusia. Konflik di Kashmir telah menjadi  potret krisis kemanusiaan, dengan banyaknya pembunuhan, penyiksaan, penangkapan ilegal, vandalisme, perusakan tempat ibadah, pembatasan kegiatan keagamaan, kekerasan seksual, serta pembatasan komunikasi dan internet. Selain itu, konflik bersenjata yang berkepanjangan juga memperburuk keadaan. Akhirnya masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan dan hidup dalam ketakutan yang berkepanjangan. 

Pembatasan komunikasi yang diberlakukan oleh pemerintah India pada tahun 2016 menyebabkan warga Kashmir kehilangan akses terhadap layanan telepon seluler dan internet. Pemerintah India mengklaim tindakan ini dilakukan untuk mencegah meluasnya gerakan separatis. Namun, pelanggaran terhadap hak-hak tersebut justru meningkat seiring dengan adanya pembatasan kebebasan berekspresi, yang juga menyangkut media dan  jurnalis. Tindakan pembatasan ini terus dilakukan bahkan hingga  jam malam diberlakukan, yang tentu saja mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Proses belajar mengajar pun terhenti, sehingga hak  belajar anak hilang. Hal ini disebabkan penutupan sekolah akibat meningkatnya kejahatan seperti penculikan. Munculnya berbagai konflik di Kashmir juga disebabkan oleh pemisahan wilayah tersebut.

Pada tanggal 9 Juli 2016, tepat satu hari setelah kematian Burhan Wani, 15 orang terbunuh dan sekitar 200 orang terluka dalam protes yang dipimpin oleh masyarakat sipil. Korban tewas merupakan warga sipil yang menjadi korban kekerasan aparat saat bentrokan. Insiden tersebut menambah jumlah korban tewas di Jammu dan Kashmir, di mana jumlah korban tewas meningkat sebanyak 83 orang selama setahun terakhir. Selain itu, tahun 2016 merupakan tahun dengan jumlah kasus terbanyak dalam  lima tahun terakhir, yaitu sekitar 322 kasus sepanjang tahun.

Krisis kemanusiaan  di Jammu dan Kashmir diakibatkan oleh berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan, penahanan ilegal, penyiksaan, pelecehan seksual, vandalisme, pembakaran, pembatasan kegiatan keagamaan, larangan komunikasi dan internet, dll. Sengketa wilayah di Kashmir merupakan konflik yang muncul akibat pelanggaran aturan PBB yang ditandatangani antara India dan Pakistan untuk perdamaian. Meskipun PBB berusaha menyelesaikan konflik Kashmir secara damai, tidak ada yang berhasil. India dan Pakistan mengadakan referendum. Oleh karena itu, cara damai bukanlah cara yang  terlalu efektif untuk menyelesaikan masalah Kashmir antara India dan Pakistan, mengingat cara damai tidak mencegah pecahnya dua perang besar lainnya di Kashmir.

Konflik  Kashmir juga menyangkut siapa yang paling berkuasa di wilayah Kashmir. Untuk mencapai tujuannya, India dan Pakistan berusaha untuk saling menjatuhkan  dan hal ini menimbulkan konflik yang panjang dan tidak ada habisnya karena India dan Pakistan terus berusaha mempertahankan dan meningkatkan posisi serta mempertahankan dominasinya. Kelompok ini mencoba membentuk negara tersendiri, pemerintahan India tersendiri. Secara teritorial, Kashmir berada di bawah Pemerintahan India. Namun, warga Kashmir menderita karena penindasan India. Jadi ada peluang bagi Pakistan untuk turun tangan agar konflik di Kashmir semakin memanas, karena ada tiga kelompok yang terlibat, yakni kelompok nasionalis Kashmir yang berupaya membentuk negara Kashmir, Front Pembebasan Jammu-Kashmir, kelompok irredentis Hizbul Mujahideen yang pro-Pakistan. Jammu. . - Kelompok Kashmir yang ingin bergabung dengan Pakistan dan kelompok irredentis pro-India yang ingin bergabung dengan India. Seiring berjalannya waktu, kontroversi ini terus meluas. Perselisihan yang meluas menimbulkan peperangan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam hal ini India dan Pakistan. Isu perang merupakan salah satu penyebab umum terjadinya konflik perbatasan. 

Dinobatkan sebagai tempat paling berbahaya di dunia, kawasan Kashmir rupanya menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang menarik minat dari berbagai daerah. Daya tarik Kashmir diperkuat oleh letak geografisnya yang strategis serta keberadaan logam mulia dan permata. Terletak di  kaki pegunungan Himalaya, wilayah ini  terbagi menjadi tiga  pemerintahan di bawah tiga negara yakni India, Pakistan, dan China. Jammu Kashmir adalah sebuah wilayah di India. Sedangkan Jammu-Ladakh dan Kashmir-Pakistan merupakan bagian dari Tiongkok dan Pakistan. Namun dari ketiga bagian wilayah Kashmir, Jammu-Kashmir menjadi wilayah yang paling kontroversial akibat gerakan kemerdekaan yang menimbulkan beberapa konflik vertikal mulai dari perang saudara hingga perang antarnegara.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun