Narasumber:
Muhammad Isyroqi Basil
Kepala Divisi Advokasi Malang Corruption Watch
Apakah para elit politik ini belum sadar bahwa korupsi dapat merugikan rakyat dan negara? Apa tindakan mereka itu dapat dikatakan tidak berperikemanusiaan? Kehidupan para elit politik memang memiliki gayanya tersendiri dalam menggerus kekayaan negara tanpa pandang ampun dengan kehidupan rakyatnya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
Korupsi yang sering terjadi setiap daerah wilayah provinsi dan memiliki karakteristik masing-masing. Kebanyakan kasus korupsi yang terjadi meliputi pengadaan barang dan jasa, sedangkan di luar pulau Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain. Kasus korupsi meliputi kasus perijinan karena faktor sumber daya mineral pada daerah tersebut sangat besar.
Indikasi adanya korupsi meliputi adanya dua persoalan, yaitu mark up dan mark down. Mark up merupakan kegiatan menaikkan anggaran belanja yang hasil dari kegiatan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau disalurkan. Sedangkan mark down pengurangan harga jual. Contoh buku laporan buku anggaran barang seperti kayu yang seharusnya di tulis 3 meter ditulis 2.5 meter. Jadi bisa disimpulkan di Malang ini korupsi yang sering terjadi adalah persoalan pengadaan barang dan jasa yang biasanya dibeberapa daerah.
Selama 5 tahun kedepan Indonesia mengalami kenaikan korupsi yang menyebabkan masyarakat tidak percaya dengan tata kelola pemerinatahan Indonesia, adanya kenaikan korupsi di Indonesia menggambarkan bahwa penegakan hukum di negara ini kurang dan semakin kemah. Dengan adanya kenaikan ini menambah catatan bahwa banyak kasus korupsi yang pernah ditangani oleh pemerintah dan banyak juga kasus yang belum tertangani adanya kenaikan kasus korupsi di Indonesia tercatat jelas pada indeks persepsi korupsi.
Cara memberantas korupsi sendiri sangat mudah namun cara mempraktekannya sangat sulit, karena korupsi sendiri terjadi adanya dua hal yaitu pertama adalah pembuat kebijakan seperti orang yang diberikan amanah merupakan orang yang memiliki jiwa jiwa korupsi sendiri atau kebiajakan publik/sistem yang buruk. Kunci cara pemberatas korupsi sendiri adalah sistem yang berjalan, namun yang terjadi di Indonesia termasuk di Kota Malang sistem yang ada sering kali sama sama punya potensi untuk melakukan korupsi. Sistem yang ada tidak di perbaiki secara utuh dan pemimpin yang diberikan amanah tidak memiliki porsi yang sesuai. Cara untuk mencegah terjadinya korupsi dengan menyaring individu yang akan membuat kebijakan merupakan benar benar orang yang jujur, adil dan bersih. Yang kedua perbaikan sistem yang ada melalui dari dalam yaitu orang orang yang memiliki kebijakan itu sendiri dan dari luar seperi organisasi masyarakat sipil yang ada seperti NGO. NGO memiliki peran untuk mengawasi agar sistem yang ada terus menerus dibenahi.
Adanya organisasi suatu organisasi dibeberapa daerah dapat membantu rakyat dalam menampung aspirasi dan keluhan yang mereka rasakan namun tidak dapat langsung diajukan pada pemerintah yang paling tinggi, sehingga dibutuhkan adanya perantara untuk menyampaikannya pada pemerintah yang berwenang. Salah satu organisasi yang ada di Malang berperan dalam membantu menyampaikan keluhan dan aspirasi masyarakat ke lembaga pemerintahan yang berwenang, yaitu organisasi Malang Corruption Watch ini memiliki peran dalam mengawasi dari luar merupakan tindakan memperkuat posisi masyarakat, semangat organisasi anti korupsi yang terdapat dalam motto organisasi yaitu “bersama rakyat memberantas korupsi” dengan cara pendidikan publik kepada masyrakat seperti forum warga atau berkerjasama dengan organisasi keagamaan untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat bahwa masyarakat perlu turut mengawasi jalannya pemerintah termasuk masyarakat yang menjadimkorban dengan adanya kebiajakn tertentu yang terkait dengan kasus korupsi. sebagai organisasi yang biasa menaungi membantu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.
Korupsi kerap terjadi di bidang bantuan sosial yang harusnya kegiatan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun hal tersebut dilakukan oleh beberapa oknum pemerintah manfaatkan meraup keuntungan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau golongannya, karena modal yang digunakan hanya berpa selisih data seperti pada daerah yang memiliki selisih data yang sangat mudah disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh oknum pemerintah, serta perlawanan dari masyarakt yang ada masih sangat kecil.
Bentuk rasionalisasi lembaga pemerintah agar tidak tumpang tindih dapat dilakukan pada pemerintahan daerah antara dinas pendidikan dan kebudayaan dengan dinas pemuda olahraga dan pariwisata memiliki kesinambungan namun ketika melakukan perencanaan program diawal tahun kedua dinas tersebut tidak komunikasi baik yang menyebabkan tumpang tindih dan mau menjadi paling menonjol. Seharusnya dinas satu dengan lainnya saling berkerjasama untuk mengelola pemerintahan agar terciptanya suatu bentuk rasionalisasi lembaga pemerintahan yang dapat bekerja sacara sistematis dan memiliki keterbukaan dengan masyarakatnya.
