Pilkada Banten di Masa Pandemi, Haruskah?

Negara yang dianggap sukses dalam mengatasi Covid-19 ini melakukan penundaan pemilu sekitar satu bulan, awalnya pemilu akan dilakukan pada bulan September dan ditunda akhirnya terlaksana pada bulan Oktober.

Dari dua negara tersebut kita bisa melihat bahwa pemilu atau pilkada bukanlah suatu keharusan yang mendesak untuk dilaksanakan dalam masa pandemi seperti ini, yang harus menjadi prioritas utama saat ini adalah kesehatan bukan hanya kekuasaan dalam hal politik. Indonesia sendiri pun sudah pernah melakukan penundaan pemilu dalam waktu yang lama, jadi seharusnya untuk melakukannya kembali bukanlah hal  sulit.

Dari segi anggaran yang dikeluarkan pun akan menjadi lebih banyak apabila tetap melaksanakan pilkada di masa pandemi seperti ini, karena lebih banyak hal yang harus dipersiapkan demi menghindari persebaran virus. Semula anggaran yang akan dikeluarkan dari kementrian keuangan adalah Rp15,23 triliun yang kemudian naik menjadi Rp20,46 triliun.

Dilansir dari news.detik.com dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Abdul Gaffar juga menyetujui bahwa pilkada ini harus ditunda, bahkan kalau perlu tunda sampai Juni atau September tahun depan setidaknya sampai Covid-19 ini jelas urusannya. Dalam situasi seperti ini masyarakat sudah tidak mementingkan hal politik lagi. 

Di Indonesia sendiri apabila menunda pilkada maka itu tidak akan menjadi masalah karena suda diatur dalam undang-undang tidak akan terjadi kevakuman pemerintahan karena akan ada pejabat sementara. Sebenarnya banyak pihak yang setuju pilkada ini ditunda, tetapi apa boleh buat yang berkuasa sudah bersuara.

Benarkah pilkada ini dilaksanakan semata-mata untuk melaksanakan hak memilih dan dipilih? atau justru ada kepentingan pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi?.

*Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa