General Review TAS Sosiologi Hukum

1. PENGERTIAN SOSIOLOGI HUKUM  DAN OBJEK DALAM SOSIOLOGI

• Definisi Sosiologi, Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dalam kelompok, interaksi sosial, dan struktur sosial.  Beberapa definisi sosiologi mencakup:
•   - Hubungan antara gejala sosial dan non-sosial (Piritim Sorokin).
•   - Kajian tentang struktur dan proses sosial (Selo Sormarjan).

Definisi Hukum, Hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Menurut beberapa ahli, hukum berfungsi untuk mengendalikan, mencegah, dan mengikat perilaku manusia.

Dengan demikian sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya.

Objek Kajian Sosiologi Hukum, Beroperasinya hukum di masyarakat (ius operatum) dan pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat.

• Objek kajian meliputi:
• Hukum dan interaksi sosial.
• Hukum dengan kelompok sosial.
• Hukum dan kebudayaan.
• Hukum dan lembaga sosial.
• Hukum dan stratifikasi sosial.
• Hukum dan kekuasaan.
• Hukum dan masalah sosial.

Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

• - Pola perilaku warga masyarakat.
• - Hubungan antara hukum dan pola perilaku sosial.
• - Interaksi antara perubahan hukum dan perubahan sosial

2. HUKUM DAN MASYARAKAT

• Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik yang signifikan, di mana hukum berfungsi sebagai pengatur perilaku sosial dan mencerminkan nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perubahan sosial, yang mencakup perubahan dalam struktur dan interaksi sosial, dapat mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum, sementara hukum itu sendiri juga dapat mendorong perubahan sosial dengan mengatur perilaku individu dan kelompok. Sosiologi hukum mengkaji fenomena ini secara empiris dan analitis, menyoroti bagaimana hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan formal tetapi juga sebagai produk budaya yang berinteraksi dengan dinamika sosial yang ada.

3. YURIDIS EMPIRIS DAN YURIDIS NORMATIF

• Penelitian yuridis empiris dan normatif membahas metode penelitian hukum. Pendekatan yuridis empiris  menggabungkan penelitian normatif dan empiris, fokus pada implementasi hukum dalam peristiwa nyata melalui studi lapangan. Objek kajiannya mencakup efektivitas hukum, kepatuhan masyarakat, dan pengaruh sosial terhadap aturan hukum. Sementara itu, yuridis normatif menelaah kaidah, norma, dan aturan hukum melalui studi kepustakaan, dengan objek seperti perundang-undangan, doktrin hukum, dan dokumen resmi. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menganalisis isu hukum dengan mengintegrasikan teori dan data empiris.

4. MADZAB PEMIKIRAN HUKUM  POSITIVISM

• Positivisme hukum adalah aliran dalam filsafat hukum yang menekankan pemisahan tegas antara hukum dan moral. Hukum yang berlaku (das sein) dipisahkan dari hukum yang seharusnya (das sollen).

Karakteristik Positivisme Hukum:**

• Mengagungkan hukum tertulis sebagai satu-satunya sumber hukum.
• Beranggapan bahwa kekuasaan menciptakan hukum tertulis dan merupakan sumber hukum.

Jenis Positivisme Hukum :

• Positif Analitis, Dipelopori oleh John Austin, menekankan hukum sebagai   aturan yang ditetapkan oleh kekuasaan.
• Hukum Murni (Reine Rechtslehre),  Dipelopori oleh Hans Kelsen, yang mengidentifikasi hukum dengan undang-undang tanpa mempertimbangkan keadilan.

Prinsip-Prinsip Positivisme Yuridis ;

• Hukum sama dengan undang-undang.
• Tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral.

Kritik terhadap Positivisme. Dikenakan kritik karena mengabaikan aspek Moral dan keadilan yang tidak tertulis dalam undang-undang. Aliran lain menekankan bahwa hukum harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai yang ada.

5. MADZAB PEMIKIRAN HUKUM (Sociological Jurisprudence)

• Materi ini membahas tentang Madzhab Pemikiran Hukum, khususnya Sociological Jurisprudence, yang merupakan aliran dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini memisahkan antara hukum positif dan hukum yang hidup, serta menyatakan bahwa efektivitas hukum bergantung pada keselarasan dengan norma sosial. Tokoh-tokoh penting dalam aliran ini, seperti Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound, mengemukakan bahwa hukum harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan menciptakan ketertiban, sehingga hubungan antara hukum dan masyarakat sangatlah penting dalam memahami dan mengembangkan sistem hukum yang adil dan efektif.

6. MADZAB PEMIKIRAN HUKUM (living law & Utilitarianisme)

• Materi ini membahas tentang Madzhab Pemikiran Hukum, khususnya konsep "Living Law" dan Utilitarianisme. "Living Law" merujuk pada hukum yang ditemukan dalam masyarakat, yang berkembang dari tradisi dan kebiasaan, meskipun sering kali tersisih oleh hukum positif di negara modern. Sementara itu, Utilitarianisme, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan bagi masyarakat. Kedua konsep ini menyoroti pentingnya hubungan antara hukum dan nilai-nilai sosial dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif.HDG

7. PEMIKIRAN HUKUM DAVID EMILE DURKHEIM

• David mile Durkheim (1858--1917) merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam sosiologi modern dan pendiri fakultas sosiologi pertama di Eropa. Ia bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya di tengah perubahan yang cepat dalam masyarakat modern, di mana ikatan-ikatan tradisional seperti latar belakang keagamaan dan etnis semakin melemah. Dalam upayanya untuk menganalisis kehidupan sosial, Durkheim menciptakan pendekatan ilmiah yang berfokus pada "fakta sosial," yaitu fenomena yang eksis secara independen dari individu dan dapat dijelaskan melalui interaksi sosial lainnya.
• Durkheim percaya bahwa fakta sosial memiliki keberadaan yang objektif dan lebih besar daripada tindakan individu, sehingga memerlukan analisis yang berbeda dibandingkan pendekatan individualistis seperti yang dilakukan oleh Max Weber. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan dalam mempertahankan solidaritas sosial, di mana pendidikan berfungsi untuk menyatukan individu dalam kelompok dan mengurangi kecenderungan untuk melanggar norma-norma. Selain itu, pendidikan di sekolah berperan sebagai miniatur masyarakat, mendidik individu untuk memenuhi peran sosial dan membagi kerja berdasarkan kecakapan mereka. Dengan demikian, Durkheim berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana struktur sosial dan pendidikan saling berinteraksi dalam membentuk masyarakat yang teratur.

8. PEMIKIRAN HUKUM MAX WEBER, H.L.A HART

• Max Weber, seorang sosiolog Jerman, memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran hukum dengan mengaitkan hukum dengan struktur sosial dan kekuasaan. Ia berpendapat bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan formal, tetapi juga merupakan produk dari interaksi sosial dan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Weber membedakan antara tiga tipe otoritas: otoritas tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Otoritas rasional-legal, yang menjadi ciri utama masyarakat modern, berlandaskan pada norma-norma yang ditetapkan secara formal dan diakui oleh masyarakat, seperti undang-undang dan peraturan. Dalam pandangan Weber, hukum berfungsi untuk mengatur perilaku sosial dan menciptakan stabilitas, tetapi juga dapat menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol sosial.
• Weber juga mengembangkan konsep "rasionalisasi," di mana masyarakat modern semakin menggunakan logika dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum. Ia memperingatkan bahwa proses ini dapat mengarah pada "penjara besi," di mana individu terjebak dalam birokrasi dan rutinitas yang mengurangi kebebasan. Dengan demikian, pemikiran Weber menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya dalam hukum, serta hubungan antara hukum, kekuasaan, dan struktur sosial.
• Sedangkan H.L.A. Hart (1907--1992) adalah seorang filsuf hukum Britania yang diakui sebagai salah satu pemikir terpenting dalam bidang filsafat hukum abad ke-20. Karya terkenalnya, "The Concept of Law" (1961), menjadi landasan utama dalam pemikiran positivisme hukum. Dalam bukunya, Hart mengkritik pandangan John Austin yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang didukung oleh ancaman hukuman. Hart berargumen bahwa definisi tersebut terlalu sempit dan tidak mencakup kompleksitas hukum yang sebenarnya.
• Hart memperkenalkan pemisahan antara peraturan primer, yang mengatur perilaku individu (seperti hukum pidana), dan peraturan sekunder, yang berhubungan dengan prosedur untuk menegakkan peraturan primer. Ia membagi peraturan sekunder menjadi tiga kategori:
• Peraturan Pengakuan (Rule of Recognition), yang membantu mengetahui hukum mana yang berlaku dalam masyarakat.
• Peraturan Perubahan (Rule of Change), yang mengatur bagaimana peraturan baru dibuat atau yang sudah ada diubah.
• Peraturan Adjudikasi (Rule of Adjudication), yang menetapkan cara mengidentifikasi pelanggaran dan solusi yang tepat.

Hart juga menekankan bahwa hukum tidak perlu memiliki hubungan langsung dengan moralitas. Ia berargumen bahwa analisis konseptual hukum adalah penting dan bermanfaat, serta menyoroti bahwa sistem hukum bersifat logis dan tertutup. Dengan pendekatan ini, Hart memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan positivisme hukum dan pemahaman tentang fungsi serta struktur hukum dalam masyarakat modern

9. EFFECTIVENESS OF LAW

• Efektivitas hukum adalah sejauh mana hukum diterapkan dan diikuti dalam masyarakat, mencakup penerapan oleh otoritas, kepatuhan masyarakat, dan dampak hukum terhadap perilaku sosial. Ini tidak hanya tergantung pada kualitas penulisan hukum, tetapi juga pada implementasi dan kepatuhan di lapangan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum 

• Kualitas Hukum,  Hukum yang jelas dan konsisten lebih mudah diimplementasikan.
• Penegakan Hukum,  Kualitas lembaga penegak hukum sangat menentukan efektivitas.
• Sosialisasi Hukum, Pemahaman masyarakat tentang hukum penting untuk kepatuhan.
• Budaya dan Nilai Sosial, Hukum yang sejalan dengan nilai masyarakat lebih mudah diterima.
• Sanksi dan Imbalan, Sistem sanksi yang jelas dapat meningkatkan kepatuhan.

Dampak Efektivitas Hukum 

• Ketertiban Sosial,  Hukum yang diikuti menjaga stabilitas dalam masyarakat.
• Perlindungan Hak, Efektivitas hukum meningkatkan perlindungan hak asasi manusia.
• Kepercayaan Publik, Hukum yang adil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Tantangan dalam Meningkatkan Efektivitas Hukum

• Korupsi, Dapat merusak kepercayaan dan efektivitas hukum.
• Keterbatasan Sumber Daya, Menghambat penegakan hukum yang efektif.
• Perubahan Sosial, Hukum yang tidak relevan dapat mengurangi efektivitas.

10. LAW AND SOCIAL CONTROL

• Hukum adalah sistem norma yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Sebagai alat pengendalian sosial, hukum menetapkan batasan untuk perilaku yang dianggap merugikan ketertiban sosial.
• Fungsi Hukum dalam Pengendalian Sosial : Memberikan sanksi terhadap pelanggaran untuk menegakkan norma social, Mendorong masyarakat menghindari tindakan kriminal melalui sanksi yang tegas, Menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan melalui pengadilan, Mengatur perilaku dalam berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan stabilitas, Melindungi hak-hak individu dan kelompok.
• Metode Pengendalian Sosial
• Formal, Dilakukan melalui hukum dan lembaga resmi (pengadilan, polisi).
• Informal, Melibatkan norma dan nilai sosial yang ditegakkan oleh masyarakat..

11. SOCIO-LEGAL STUDIES

• Socio-Legal Studies adalah disiplin ilmu yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Ini mencakup analisis bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial dan bagaimana faktor sosial mempengaruhi hukum.

Tujuan social-legal studies

- Membantu memahami interaksi antara norma hukum dan norma sosial.

- Meneliti dampak hukum terhadap perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat.

- Mengidentifikasi kekurangan atau ketidakadilan dalam penerapan hukum.

Socio-Legal Studies sangat relevan dalam memahami dinamika hukum dalam masyarakat modern, terutama dalam konteks globalisasi, perubahan sosial, dan isu-isu keadilan sosial. Socio-Legal Studies berfokus pada interaksi antara hukum dan masyarakat, memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum berfungsi dalam praktik dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Disiplin ini penting untuk menciptakan hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

12. PROGRESSIVE LAW

Hukum progresif merupakan respons terhadap kekakuan hukum positif yang sering kali tidak mencapai keadilan substantif. Diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dan menekankan adaptasi hukum dengan perubahan sosial.

• Prinsip-Prinsip Hukum Progresif:

Keadilan Substantif : Fokus pada hasil yang adil, bukan hanya pada kepastian prosedural.

Hukum sebagai Alat Perubahan Sosial :  Hukum harus mampu beradaptasi dan mengatasi ketidakadilan social.

Fleksibilitas dan Responsivitas :  Hukum harus dapat diinterpretasikan sesuai konteks sosial yang dinamis.

Pemberdayaan Masyarakat :  Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembentukan dan penerapan hukum.

Kritik terhadap Formalisme : Menolak pandangan bahwa hukum harus selalu pasti dan tidak berubah.

Peran Etika dan Moral : Penegakan hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat.

Pentingnya Hukum Progresif

Hukum progresif dianggap penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kelompok rentan, seperti masyarakat adat, dan untuk memastikan hukum berfungsi sebagai alat pembebasan dan kesejahteraan. Pendekatan ini mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif dalam penegakan hukum..

13. LEGAL PLURALISME

Materi ini membahas tentang legal pluralisme, yaitu keberadaan berbagai sistem hukum dalam masyarakat, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Legal pluralisme menekankan keragaman hukum yang ada, berbeda dengan sentralisme hukum yang menganggap bahwa hanya ada satu hukum negara yang berlaku. Kritik terhadap legal pluralisme mencakup kurangnya batasan istilah hukum dan pengabaian aspek keadilan. Perkembangan pluralisme hukum di Indonesia juga terkait dengan pengakuan masyarakat adat dan pengaruhnya terhadap regulasi hukum nasional, sehingga menciptakan tantangan dan peluang dalam pengaturan hukum di masyarakat yang majemuk.

14. PENDEKATAN SOSIOLOGI DALAM STUDI HUKUM ISLAM

Pendekatan sosiologis dalam studi Hukum Islam berfokus pada interaksi antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi penerapan dan pemahaman hukum Islam.

• Aspek Utama Pendekatan Sosiologis :

- Hukum sebagai Produk Sosial,  Hukum Islam dipandang sebagai hasil dari interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat Muslim. Ini mencakup bagaimana norma-norma hukum dibentuk, diterima, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

- Konteks Budaya dan Tradisi, Pendekatan ini mempertimbangkan pengaruh budaya lokal dan tradisi terhadap penerapan Hukum Islam. Misalnya, praktik-praktik adat bisa berinteraksi dengan hukum syariah, menghasilkan suatu bentuk hukum yang relevan dengan konteks lokal.

- Perubahan Sosial,  Hukum tidak statis; ia berubah sejalan dengan dinamika sosial. Pendekatan sosiologis menganalisis bagaimana perubahan dalam masyarakat, seperti modernisasi dan globalisasi, memengaruhi interpretasi dan penerapan Hukum Islam.

- Fungsi Hukum dalam Masyarakat,  Hukum Islam berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini mengeksplorasi bagaimana hukum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga harmoni sosial.

- Analisis Kelembagaan, Memperhatikan lembaga-lembaga yang menerapkan Hukum Islam, seperti pengadilan syariah, lembaga fatwa, dan organisasi masyarakat. Ini melibatkan studi tentang bagaimana lembaga-lembaga tersebut beroperasi dalam konteks sosial yang lebih luas.

- Pendekatan sosiologis penting untuk memahami Hukum Islam sebagai fenomena sosial yang kompleks. Ini membantu dalam: Menerapkan hukum secara lebih relevan dan kontekstual, Mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan Hukum Islam, Mendorong dialog antara hukum dan masyarakat untuk mencapai keadilan yang lebih substantif.