Indonesia sebagai negara berkembang memiliki berbagai tantangan dalam mengatasi polusi udara dalam pengelolaan kualitas udara perkotaan. Hal ini dikarenakan negara berkembang seperti Indonesia yang menjadi prioritas pembangunan adalah perekonomiannya. Oleh sebab itu sektor manufaktur seperti industri dan transportasi bisa meningkat secara drastis yang berdampak pada meningkatnya polusi udara yang ditimbulkan oleh emisi termasuk bahan bakar fosil.
Menurut Ririn Radiawati Kusuma, Indonesia Country Coordinator for Environmental Health at Vital Strategies mengungkapkan bahwa sebenarnya tantangan pada negara berkembang dapat diimbangi dengan pembangunan yang ramah lingkungan seperti penerapan green economy, mengontrol cerobong pabrik industri penyumbang emisi, dan kontrol terhadap transportasi di perkotaan. Kemudian, tantangan umum di negara berkembang dalam mengatasi polusi udara yaitu kualitas ambien udara masih jauh untuk memenuhi standar kualitas ambien udara yang aman untuk kesehatan. Meningkatnya polusi udara yang modern seperti kendaraan pribadi atau pun umum menjadi tantangan tersendiri, begitu juga dengan sumber pencemar tradisional seperti penggunaan kayu bakar untuk keperluan memasak atau pembakaran sampah oleh masyarakat maupun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun, pembakaran sampah di Jakarta telah mengalami penurunan karena terdapat larangan dari Pemerintah Kota Jakarta.Â
Selanjutnya yaitu aktivitas pengendalian prioritas yang tidak terlalu linear dengan sumber terbesar. Saat ini telah banyak riset yang membahas terkait dengan polusi udara, sehingga untuk aksi yang dilakukan sesuai dengan data riset yang telah ada. Pengukuran sumber emisi terdapat dua pendekatan, yaitu top down dan bottom up. Nantinya dapat ditemukan sumber polusi terbesar sehingga dalam melakukan pengelolaan kualitas udara perkotaan dapat lebih fokus. Terdapat tantangan lain dalam pengelolaan kualitas udara perkotaan di Jakarta, yaitu aksi tingkat kota yang terbatas. Pergerakan polutan yang bergantung pada arah angin, curah hujan, kelembaban dan lainnya yang memungkinkan polusi yang berasal dari luar masuk ke wilayah Jakarta.Â
Selain itu, kompleksitas, yaitu merupakan biaya untuk pemantauan dan modelling limited capacity for enforcement juga menjadi salah satu tantangannya. Terakhir, yaitu fokus yang belum jelas dalam pengelolaan kualitas udara dan polusi udara perkotaan yang terjadi musiman, serta penegakan hukum yang terbatas. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh negara berkembang dalam mengatasi polusi udara yaitu bekerja sama dengan berbagai stakeholder termasuk akademisi dan juga NGO (Non Government Organization), ditambah tagline Jakarta Kota Kolaborasi.Â
Kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan di Jakarta hendaknya mengacu pada peraturan yang dibuat bersama oleh instansi terkait. Dengan demikian, peraturan tersebut dapat digunakan sebagai acuan bersama. Selain itu, terdapat pengembangan rencana strategis yang hendaknya dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh instansi terkait. Selain itu perlu dilakukan upaya yang secara kontinyu atau berkelanjutan yang mampu memobilisasi sumber pendanaan program melalui sistem pembiayaan mandiri dan alternatif sumber dana lain.Â
Penulis: Edbert Lintang P.N.S, Fitri Alicia, Haidar Abdu Z, dan Rifvanda Helmi.
Daftar Pustaka:
IQAir. 2022. Diakses pada 6 Juli 2022 dari https://www.iqair.com/indonesia/jakartaÂ
Mukhtar, R., Aprishanty, R., & Fauzy, R. (2018). Perhitungan Indeks Kualitas Udara DKI Jakarta Menggunakan Berbagai Baku Mutu. Ecolab, 12(1), 32-41.
Pramudi, A., Nadiroh, N., & Samadi, S. (2020). KETAATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI INDUSTRI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA. In SINASIS (Seminar Nasional Sains), 1(1), 1-11.
