Normalisasi dengan Israel, Perubahan Geopolitik Timur Tengah

Dunia perpolitikan Timur Tengah sepertinya mulai memasuki fase baru. Negara-negara Arab yang selama ini dapat dikatakan "anti Israel" mulai membuka diri dan bahkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, seperti yang dilakukan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain baru-baru ini. UEA membuat kesepakatan damai dan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel pada tanggal 13 Agustus 2020, disusul oleh Bahrain pada tanggal 11 September 2020. Kedua hal ini tentu tidak lepas dari prakarsa Amerika Serikat.

Selanjutnya, selain menandatangani perjanjian normalisasi bilateral terpisah antara UEA-Israel  dan Bahrain-Israel, ketiga negara juga menandatangani perjanjian trilateral di Gedung Putih, Amerika Serikat pada tanggal 15 September 2020, yang diwakili oleh PM Israel Benjamin Netanyahu, Menlu UEA Abdullah bin Zayed, dan Menlu Bahrain Abdullatif bin Rashid al Zayani.

Perjanjian trilateral tersebut kemudian dinamakan sebagai "Abraham Accord (Kesepakatan Ibrahim)", diambil dari nama Nabi Ibrahim, yang merupakan nenek moyang agama samawi dan disebut sebagai "Bapak dari seluruh Nabi", yang dihormati oleh tiga agama monoteistik utama dunia yaitu Islam, Yahudi dan Nasrani. 

Kesepakatan dalam "The Abraham Accord" antara lain membahas mengenai kesadaran akan pentingnya menjaga dan memperkuat perdamaian di Timur Tengah dan seluruh dunia; mendorong upaya untuk mempromosikan dialog antaragama dan antarbudaya untuk memajukan budaya perdamaian di antara tiga agama Ibrahim dan seluruh umat manusia; mengatasi tantangan melalui kerjasama dan dialog dan bahwa mengembangkan hubungan persahabatan antarnegara memajukan kepentingan perdamaian abadi di Timur Tengah dan seluruh dunia; mencari toleransi dan rasa hormat kepada setiap orang untuk menjadikan dunia sebagai tempat dimana semua orang dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan harapan tanpa memandang ras, kepercayaan dan etnis mereka; mendukung sains, seni, kedokteran, dan perdagangan untuk menginspirasi umat manusia, memaksimalkan potensi manusia, dan mendekatkan bangsa; berusaha untuk mengakhiri radikalisasi dan konflik untuk memberikan masa depan yang lebih baik kepada semua anak; dan mengejar visi perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di Timur Tengah dan di seluruh dunia. Disamping itu, dari kesepakatan tersebut Israel dilaporkan setuju untuk menghentikan upaya aneksasi wilayah Palestina, namun tak lama kemudian Netanyahu mengatakan bahwa dia hanya menunda aneksasi Tepi Barat Palestina, bukan membatalkannya.

UEA dan Bahrain merupakan negara pertama dan kedua yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel pasca perjanjian Arab-Israel tahun 2002 terkait dengan konflik Israel-Palestina. Namun apabila dilihat dari sejarah, UEA dan Bahrain merupakan negara Arab ketiga dan keempat yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. 

Jauh sebelumnya, Mesir telah melakukan perjanjian damai dengan Israel di Camp David, Amerika Serikat pada tanggal 17 September 1978, yang dilanjutkan dengan deklarasi di Gedung Putih pada tanggal 26 Maret 1979, ditandatangani oleh Presiden Mesir Anwar Sadat, PM Israel Menachem Begin, dan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter. Dengan demikian, Mesir merupakan negara Timur Tengah pertama yang berdamai dengan Israel. 

Negara kedua adalah Yordania yang melakukan perjanjian damai dengan Israel pada 26 Oktober 1994, yang ditandatangani di Arabah, Israel, oleh PM Israel Yitzhak Rabin dan PM Yordania, Abdelsalam Majali. Dilanjutkan dengan Deklarasi Washington yang ditandatangani oleh PM Israel Yitzhak Rabin, Raja Hussein dari Yordania, dan Presiden AS Bill Clinton di Gedung Putih. Namun berbeda dengan dua negara pendahulunya, perjanjian damai antara UEA, Bahrain dan Israel tidak didahului oleh peperangan.

Secara historis, hubungan negara-negara Arab dan Israel diwarnai oleh sejarah peperangan. Konflik panjang tersebut tak terlepas dari ketegangan politik, konflik militer dan perselisihan sejak abad ke-19. Konflik bermula dari klaim yang saling bertentangan atas tanah yang saat itu dimandatkan ke Inggris dan oleh bangsa Yahudi diklaim sebagai tanah air leluhur mereka, dan di sisi lain gerakan Pan Arab menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Palestina. 

Konflik sektarian antara bangsa Yahudi dan Arab Palestina meningkat saat terjadi perang sipil pada 15 Mei 1948. Perang ini merupakan konflik senjata pertama antara Israel dan negara-negara tetangga Arab, dan kemudian di susul oleh konflik-konflik senjata lainnya.

Seperti pada 29 Oktober 1965, Israel dengan dukungan militer Inggris dan Perancis menginvansi Semenanjung Sinai, serangan Israel ke Mesir 5 Juni 1967, perang enam hari pada 5-10 Juni 1967 yang melibatkan Israel, Mesir, Suriah dan Yordania, yang diakhiri dengan kemenangan Israel yang berkonsekuensi pada eksodus 300 ribu warga Palestina yang dipaksa angkat kaki dari Tepi Barat dan 100 ribu warga Suriah yang dipaksa meninggalkan dataran tinggi Golan. 

Pada akhir tahun 1967, pemimpin negara Arab melakukan pertemuan di Khartoum untuk membahas posisi terhadap Israel atas kemenenangan Israel dalam peperangan enam hari, dan disepakati bahwa tidak boleh ada pengakuan, perdamaian dan negosiasi dari negara-negara Arab dengan Israel. Konflik senjata selanjutnya adalah perang Attrisi yang dilancarkan oleh Mesir ke Israel dalam rangka merebut kembali Semenanjung Sinai dari tangan Israel, dan serangan Mesir dan Suriah kepada Israel pada 6 Oktober 1973, yang mendorong negara-negara Arab sepakat memberikan bantuan untuk memperkuat militer Mesir dan Suriah.