Di tengah gelombang perlawanan ini, muncul pertanyaan besar mengenai peran Semahabar (Sentral Mahasiswa Halmahera Barat). Sebagai organisasi mahasiswa yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam menyuarakan kepentingan masyarakat Halmahera Barat, keberadaan Semahabar justru terasa sunyi.
Di manakah Semahabar? Saat hutan-hutan kita terancam, laut yang menjadi sumber kehidupan masyarakat bisa tercemar, dan hak masyarakat lokal diabaikan, suara mereka seharusnya lantang terdengar. Apakah mereka terlalu sibuk dengan agenda internal hingga lupa akan tanggung jawabnya? Ataukah ada kepentingan tertentu yang membungkam suara mereka?
Pernyataan Tegas dari F.M.G
Menanggapi polemik ini, saya, Fitrah Maulana Guret, pernyataan tegas:
"Kita sudah melihat sendiri bagaimana tambang menghancurkan wilayah lain di Maluku Utara. Apakah kita harus menunggu Halmahera Barat mengalami nasib yang sama? Jika tambang tetap masuk tanpa pengawasan dan perhitungan yang matang, kita harus siap kehilangan hutan, laut, dan sumber daya alam yang selama ini menjadi warisan leluhur kita. Ini bukan lagi soal ekonomi, tetapi soal keberlanjutan hidup masyarakat di daerah kita!"
Saya juga mengkritik keras sikap organisasi mahasiswa yang diam dalam isu ini. "Semahabar harusnya menjadi garda terdepan dalam perjuangan ini. Jika mereka tetap diam, maka mereka telah mengkhianati tanggung jawab mereka terhadap masyarakat Halmahera Barat. Jangan sampai mereka hanya menjadi organisasi yang besar dalam nama, tetapi kecil dalam aksi!"
Kesimpulan dan Rekomendasi
Rencana pertambangan di Halmahera Barat bukanlah isu yang bisa dipandang sebelah mata. Jika tidak dikaji dengan matang, dampaknya akan jauh lebih besar daripada manfaat yang dijanjikan. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang harus segera diambil:
Evaluasi dan Transparansi Perizinan -- Pemerintah daerah harus mengkaji ulang izin tambang yang telah diberikan dan memastikan bahwa ada transparansi dalam setiap tahap perizinan.
Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan -- Sektor pertanian, perikanan, dan ekowisata yang lebih ramah lingkungan harus dikembangkan sebagai alternatif utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Partisipasi Aktif Masyarakat -- Keputusan terkait pertambangan harus melibatkan masyarakat lokal, bukan hanya menjadi kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan.
