Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Maluku Utara: Respon! Fitrah Maulana Guret (F.M.G)

Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Maluku Utara: RESPON.!! Fitrah Maulana Guret (F.M.G)

Ternate, 8 Desember 2024 -- Provinsi Maluku Utara, yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alam dan keindahan alamnya, masih menghadapi tantangan besar dalam hal infrastruktur. Dalam sebuah dialog publik di Ternate, Fitrah Maulana Guret (F.M.G), tokoh muda asal Ternate yang aktif menyuarakan isu pembangunan, menyampaikan pandangan mendalamnya tentang pentingnya infrastruktur berkelanjutan sebagai kunci untuk memajukan provinsi ini.

"Maluku Utara telah mengalami kemajuan signifikan dalam 25 tahun terakhir, tetapi banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Kita tidak hanya berbicara tentang pembangunan jalan atau jembatan, tetapi bagaimana infrastruktur itu bisa menjangkau semua wilayah, memberikan manfaat jangka panjang, dan ramah terhadap lingkungan," kata F.M.G.

Tantangan di Berbagai Daerah Maluku Utara

F.M.G menyoroti beberapa wilayah yang hingga kini masih tertinggal dalam hal infrastruktur:

1. Pulau Obi (Halmahera Selatan):
   Meskipun Pulau Obi merupakan salah satu daerah kaya tambang, akses jalan di pulau ini masih minim. Penduduk setempat sering mengeluhkan sulitnya distribusi hasil pertanian dan perikanan karena buruknya kondisi jalan dan terbatasnya transportasi umum.

2. Pulau Morotai:
   Sebagai salah satu destinasi wisata unggulan, Morotai sebenarnya memiliki peluang besar untuk berkembang. Namun, fasilitas pendukung seperti pelabuhan, jaringan listrik, dan air bersih masih sangat terbatas di beberapa kecamatan. "Bagaimana kita bisa mempromosikan Morotai sebagai tujuan wisata internasional jika infrastrukturnya belum memadai?" tanya F.M.G.

3. Pulau Bacan (Halmahera Selatan):
   Di Bacan, masalah terbesar adalah konektivitas antarpulau. Banyak desa yang masih terisolasi karena minimnya transportasi laut yang memadai, apalagi di musim cuaca buruk.

4. Halmahera Utara dan Tengah:
   Wilayah pedalaman Halmahera, terutama di sekitar Tobelo dan Weda, masih kekurangan infrastruktur dasar seperti akses jalan ke desa-desa terpencil, sekolah, dan puskesmas.

5. Kepulauan Sula dan Taliabu:
   Dua kabupaten ini sering dianggap sebagai daerah terpinggirkan. Jalan raya yang menghubungkan antar-kecamatan di Sula masih berupa jalan tanah yang sulit dilewati saat musim hujan.

Pembangunan Berkelanjutan: Apa yang Harus Dilakukan?

Menurut F.M.G, pendekatan pembangunan di Maluku Utara harus berfokus pada keberlanjutan. Ia mengusulkan tiga pilar utama yang harus menjadi perhatian pemerintah:

1. Transportasi dan Konektivitas:
   "Jangan hanya membangun infrastruktur di kota besar seperti Ternate atau Tidore. Kita perlu memperluas konektivitas hingga ke desa-desa terpencil," ujarnya. Ia mencontohkan pentingnya membangun dermaga tambahan di Pulau Taliabu agar kapal pengangkut barang dapat berlabuh tanpa kendala.

2. Energi Terbarukan:
   F.M.G juga menekankan perlunya investasi pada energi terbarukan. Beberapa pulau kecil di Maluku Utara masih bergantung pada genset diesel yang mahal dan tidak ramah lingkungan. Ia mengusulkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Sula dan Morotai untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

3. Pendidikan dan Kesehatan:
   Selain fisik, pembangunan infrastruktur sosial seperti sekolah dan rumah sakit juga harus menjadi prioritas. Di Weda, misalnya, banyak anak-anak yang harus berjalan puluhan kilometer untuk bisa bersekolah.

Isu Lingkungan dalam Pembangunan

F.M.G mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur sering kali mengabaikan dampak lingkungan. Pembukaan lahan besar-besaran untuk proyek tambang, misalnya, telah merusak ekosistem di Pulau Obi. Di wilayah Halmahera Timur, kegiatan pertambangan nikel menyebabkan pencemaran air yang berdampak pada nelayan setempat.

"Kita harus belajar dari daerah lain yang sudah merasakan dampak buruk pembangunan yang tidak terkontrol. Maluku Utara punya peluang besar untuk menjadi model pembangunan yang harmonis antara manusia dan alam," tegasnya.

Kolaborasi untuk Masa Depan

F.M.G menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan pembangunan. Ia juga menyerukan transparansi dalam pengelolaan anggaran pembangunan.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus lebih proaktif menggandeng investor dan memanfaatkan dana desa untuk membangun infrastruktur skala kecil yang berdampak besar bagi masyarakat lokal," tambahnya.

Harapan Menuju 2025

Sebagai salah satu pengamat yang aktif di Maluku Utara, F.M.G berharap pemerintah baru pasca-Pilkada 2024 dapat membawa angin segar bagi pembangunan infrastruktur di provinsi ini. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar pembangunan tidak hanya menjadi janji politik semata.

"Jika kita serius membangun infrastruktur yang berkelanjutan, Maluku Utara bisa menjadi provinsi yang tidak hanya dikenal karena sumber daya alamnya, tetapi juga karena kualitas hidup masyarakatnya," pungkas F.M.G.

Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, pandangan F.M.G memberikan perspektif segar tentang bagaimana pembangunan infrastruktur di Maluku Utara harus diarahkan untuk mencapai kemajuan yang merata dan berkelanjutan.