F.M.G Mencurigai Korupsi dan Salah Gunakan APBD di Balik Tertinggal-Nya Infrastruktur Maluku Utara

"Fitrah Maulana Guret Curigai Korupsi dan Salah Gunakan APBD di Balik Tertinggalnya Infrastruktur Maluku Utara"Ternate, Maluku Utara -- Tokoh muda Maluku Utara, Fitrah Maulana Guret, mengungkapkan pandangan yang mengejutkan terkait lambatnya pembangunan infrastruktur di Maluku Utara, yang ia duga bukan hanya disebabkan oleh ketidakpedulian pemerintah pusat, tetapi juga karena adanya potensi korupsi dan salah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pihak-pihak terkait.

"Dana APBD yang sudah ada setiap tahunnya harusnya cukup untuk memperbaiki setidaknya jalan-jalan utama dan beberapa fasilitas dasar, namun kenyataannya sangat sedikit yang terealisasi di lapangan," ujar Fitrah dengan nada skeptis. "Kemana sebenarnya uang rakyat ini dibelanjakan?"

Fitrah mengungkapkan kecurigaan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur mungkin tidak sepenuhnya digunakan untuk proyek-proyek yang tepat sasaran. Ia mempertanyakan transparansi dan pengawasan atas anggaran yang seharusnya diprioritaskan untuk jalan, fasilitas kesehatan, jaringan listrik, dan akses air bersih bagi masyarakat Maluku Utara.

Kurangnya Hasil Nyata, Munculnya Dugaan Penyimpangan
Dalam pandangannya, lambatnya realisasi infrastruktur di Maluku Utara selama bertahun-tahun ini bisa jadi karena anggaran yang bocor atau tidak digunakan sesuai peruntukan. "Warga tahu ada proyek yang berjalan, tapi saat melihat hasilnya, masyarakat bisa langsung merasakan ketidaklayakan proyek tersebut. Inilah yang menimbulkan kecurigaan," katanya.

Menurut Fitrah, hal ini menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam di kalangan masyarakat. Mereka mulai curiga bahwa dana pembangunan ini mungkin digunakan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu atau dialihkan ke proyek yang sebenarnya tidak penting. "Saya mendesak adanya audit menyeluruh pada APBD Maluku Utara untuk melihat sejauh mana anggaran ini telah digunakan dengan benar," ujar Fitrah.

Contoh Nya Seperti Halmahera Barat, Mahasiswa dan Masyarakat Halmahera Barat Mendesak Persoalan APBD 1.8 Milyar Yang Kemudian Itu Di salah Gunakan, kepentingan Elit Politik Bupati Dan Wakil Bupati Di Duga Penggunaan APBD 1.8 Milyar Untuk Pendidikan Anak-anak Mereka Dan Kepentingan Kampanye partai, Ini seharusnya Di alokasikan Dana-Nya Kepada Infrastruktur Dan Pengembangan SDM kepada Anak-anak Yang Orang Tua Tidak Mampu Dalam Aspek Pendidikan Mereka.

Bandingkan dengan Gorontalo: Realisasi Nyata Tanpa Kecurigaan  
Ia membandingkan dengan Provinsi Gorontalo, yang berusia sama dengan Maluku Utara namun telah jauh lebih maju dalam infrastruktur. "Di Gorontalo, warga bisa melihat langsung hasil dari APBD mereka: jalanan teraspal, jaringan listrik stabil, air bersih tersedia, dan fasilitas umum bertambah. Namun, di Maluku Utara, progresnya sangat lambat dan tidak jelas," katanya.

Tuntutan Investigasi dan Transparansi  
Sebagai suara dari masyarakat, Fitrah mendesak adanya investigasi mendalam dan transparansi penggunaan anggaran daerah. "Sudah saatnya pihak berwenang, termasuk KPK, untuk lebih fokus pada daerah-daerah yang selama ini tertinggal secara pembangunan. Kami ingin tahu kemana uang kami dibelanjakan," tegasnya.

Menurutnya, langkah ini sangat penting agar Maluku Utara tidak terus menjadi provinsi tertinggal akibat kemungkinan korupsi dan salah kelola dana. Fitrah berharap agar masyarakat Maluku Utara juga bisa bersuara lebih lantang dalam menuntut keadilan dan transparansi penggunaan anggaran.