Kebijakan Pemerintah terhadap Ekonometrika di Indonesia

Kebijakan Pemerintah Terhadap Ekonometrika di Indonesia

Kata ekonometrika terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu economy dan measure. Kata economy berarti kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhannya melalui usaha pengorbanan sumber daya yang efisien dan efektif untuk mendapatkan tujuan yang optimal. Sedangkan kata measure berarti pengukuran. 

Menurut Sihabudin, dkk (2021: 2) menjelaskan bahwa ekonometrika merupakan ilmu mengenai pengukuran aktivitas ekonomi dengan menggunakan berbagai bidang ilmu yang terdiri dari teori ekonomi, matematika ekonomi, statistika ekonomi. Pengukuran yang dilakukan ini bertujuan untuk melakukan analisis fenomena (variabel) ekonomi. Ilmu yang berkaitan dengan ekonometrika harus melakukan pengukuran dalam ekonomi.

Perkembangan ekonometrika di Indonesia merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggabungkan teori ekonomi dengan statistik dan matematika. Perkembangan ini telah berkembang menjadi komponen penting dari analisis kebijakan ekonomi. 

Pemerintah memainkan peran penting dalam memajukan sektor ini di era digital dan globalisasi saat ini melalui berbagai kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan analisis data dan bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu kebijakan pemerintah yang harus di lakukan adalah meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan ekonometrika. Pemerintah menggunakan teknik ekonometrika untuk mempelajari data ekonomi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, program pelatihan yang profesional dan pendidikan tinggi di sektor ini ditingkatkan. 

Pemerintah bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan aktual dan relevan.

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan infrastruktur pada teknologi yang mendukung ekonometrika. Pemerintah berinvestasi dalam pembangunan sistem informasi ekonomi dan pusat data nasional karena kemampuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis sejumlah besar data. 

Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi analisis data, tetapi juga memastikan bahwa data yang digunakan dalam proses ekonometrika memiliki kualitas yang tinggi dan dapat diandalkan. 

Di samping itu, kemajuan ekonometrika juga dipengaruhi oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Regulasi yang mendukung keterbukaan data dan transparansi informasi ekonomi membuat data yang tersedia lebih mudah diakses oleh peneliti dan analis.

Kebijakan pemerintah terhadap perkembangan ekonometrika di Indonesia sangat berfokus kepada peningkatan kualitas data. Peningkatan kualitas data adalah proses memperbaiki dan meningkatkan keakuratan, keabsahan, serta keterbacaan data. pemerintah melakukan evaluasi data dari kesalahan dan kekurangan yang ada pada data. Untuk meningkatkan kualitas data, pemerintah juga melakukan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi atribut data seperti kelengkapan, ketepatan waktu, konsistensi, dan akurasi. Mengverifikasi data melalui survei lapangan atau metode validasi juga penting dilakukan untuk memastikan kondisi eksisting bidang tanah atau objek lainnya. Pemerintah juga memberikan pelatihan kepada pegawai dan operator untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengumpulkan, merekam, dan memproses data dengan benar.

Tujuan peningkatan kualitas data, yaitu data yang mempunyai kualitas tinggi akan mempengaruhi pada pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efektif dalam kebijakan publik. Kualitas data yang baik penting untuk melacak kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan target kesehatan nasional. Dengan data yang valid dan terstruktur, alokasi sumber daya dapat dilakukan dengan lebih efisien. Selain itu, data yang berkualitas juga mendukung peningkatan layanan kesehatan dan sektor lainnya untuk memastikan bahwa intervensi dilakukan berdasarkan informasi yang akurat.

Gambar: Peningkatan Kualitas Data (Sumber Gambar: harian Muba)