Mahasiswa 2019 Vs Pemimpin (Tegas?)

Mahasiswa pun selayaknya melakukan evaluasi atas gerakannya mulai tuntutan yg lebih fokus (meningkatkan literasi dan diskusi internal atas hal2 yg akan dituntut), membuat koordinasi lapangan yg memudahkan deteksi kekerasan dari oknum internal mahasiswa maupun penyusup dari luar mahasiswa. Fasilitas umum yang rusak, perusakan sarana pendukung lalu lintas, kendaraan yang dibakar, kaca-kaca gedung yang pecah, semua itu dibangun dari pajak yang dibayar oleh rakyat. Tentu jika hal ini diteruskan, akan bikin kesal dan gerakan mahasiswa tidak akan mendapat simpati publik.

Beberapa kali pihak kepolisian menyatakan ada pihak di luar mahasiswa yg menunggangi aksi. Kalau memang polisi mempunyai cukup bukti, tangkap dan sampaikan ke publik, siapapun itu (nggak usah ewuh pakewuh karena misalnya penunggang adalah unsur dari para mantan pejabat baik sipil maupun militer, dari parpol baik yg kontra atau bahkan pro pemerintah, atau bahkan misalnya kelompok yg menggunakan simbol2 agama sebagai gerakan politik yg inkonstitusional).

Di masa transisi ini, banyak pihak yg bermain untuk kekuasaan yg bahkan sudah menyampingkan hati nurani dan kemanusiaan. Seolah politik kekuasaan dan nurani kemanusiaan tidak dalam satu irisan bahkan saling menegasikan. Kepemimpinan yang tegas dan berpihak pada rasa keadilan publik yg saat ini dibutuhkan.

Seorang pemimpin sudah selayaknya berani mengambil keputusan di saat saat yang diperlukan. Memahami persoalan dan paham pada keberpihakan (yang tentu saja seharusnya berpihak pada nilai nilai moral dan rasa keadilan publik) adalah kunci yang mengiringi ketegasan dalam pengambilan keputusan. 

Arahan pada para pembantunya terkait hal hal teknis seharusnya bisa diimplementasikan oleh pembantu  pembantu yang obyektif dan kompeten. jika ternyata apa yg dilakukan pembantunya menyimpang dari arah kebijakan sang pemimpin, punishment yg tegas harus berani dilakukan mulai peringatan hingga pencopotan jabatan.

Parpol melalui DPR sudah beberapa kali melalui survey terbukti menjadi institusi yang tidak dipercaya oleh publik. So, bukan putusan yang sulit bagi sang pemimpin jika pilihannya adalah mengakomodasi parpol atau berpihak pada publik/rakyat.