Mohon tunggu...
Andi Firmansyah
Andi Firmansyah Mohon Tunggu... -

Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Irman Gusman : Daerah Tertinggal Harus Dapat Dana Besar

25 November 2014   03:38 Diperbarui: 17 Juni 2015   16:56 15
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman mengatakan pemerintah mengenali dan mengakomodasi aspirasi dari daerah. Ini menjadi penting untuk mencari solusi, misalnya, dalam penyusunan alokasi anggaran pembangunan, yang diatur berdasarkan nilai indeks pembangunan manusia di tiap daerah.


"Daerah yang lebih tertinggal harusnya mendapatkan alokasi anggaran pembangunan yang lebih tinggi," katanya.


Untuk diketahui, IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.


IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang.


Ini juga untuk mengukur pengaruh kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM Indonesia tetap bertengger di urutan ke-108 dari 287 negara. Gusman juga mengingatkan tentang bahaya kemiskinan yang sering kali menjadi penyebab terjadinya ekstremisme dan kekerasan di Indonesia.


Gusman yakni Indonesia di tahun 2045 atau 100 tahun kemerdekaan Indonesia akan mampu berdaulat dan menjadi bangsa yang disegani di dunia.


Selain kekurangan tadi, hal positif yang harus diapresiasi dalam 69 tahun perjalanan Indonesia dan sepuluh tahun pemerintahan SBY adalah proses demokrasi yang telah berjalan dan semakin baik.


"Indonesia telah menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, negara dengan perekonomian terbesar ke-16 di dunia, yang salah satunya ditunjukkan dengan paritas daya beli (PPP) terbesar kesepuluh di dunia. Kita sadari bahwa Indonesia adalah negara besar, dan kita harus mewujudkannya," tuturnya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun