Fungsi dikembangkannya hak kepemilikan adalah untuk menjadi pemandu dalam sistim perekonomian agar individu/komunal/negara dapat mempunyai status hukum yang jelas yang diakui oleh berbagai pihak terhadap kekayaan yang ia miliki. Konsep kepemilikan pribadi ini adalah salah satu yang paling mendasar dalam teori ekonomi liberal sebagai antithesis terhadap sistim kepemilikan pada Negara komunis yg meniadakan sistim kepemilikan pribadi/komunal. Kalau pada sistim Komunis, hampir seluruh kekayaan sepenuhnya dikuasai oleh Negara, termasuk penguasaan atas tanah, dimana masyarakat, baik individu maupun komunal hanya berhak atas sewa/pemanfaatan lahan tersebut, dan sewaktu-waktu Negara mengambilnya, maka masyarakat harus memberikannya
Pada dasarnya secara garis besar, kepemilikan bisa dibagi kepada tiga jenis kepemilikan, yakni kepemilikan pribadi, kepemilikan komunal, dan kepemilikan Negara.Dalam makalahnya, Harold Demsetz juga menyinggung saat-saat ketika hak kepemilikan pribadi/komunal dapat saja diambil sewaktu-waktu ketika bertabrakan dengan kepentingan Negara yang lebih besar. Negara punya power untuk melakukan pencabutan tersebut, dikarenakan untuk sesuatu tujuan ‘welfare’ yang lebih besar kepada masyarakat luas
Pandangan ini sebenarnya juga telah diadopsi sepenuhnya oleh UUD 1945 khususnya pasal 33, dimana pada-pada sumber daya tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Contoh lain adalah ketika masyarakat harus mengalah ketika memberikan kepemilikan tanahnya untuk suatu pembangunan di daerah tersebut, seperti pembangunan jalan, terminal, pasar, dll
Selanjutnya pada sumber lain, disebutkan bahwa Karakteristik Hak Kepemilikan itu diantaranya (Tietenberg, 1992)Â :
1.Eklusifitas, dimana pemanfaatan atas hak milik secara eklusif hanya jatuh kepada tangan pemiliknya
2.Transferability, yakni dimana seluruh hak kepemilikan dapat dipindahkan kepada dari satu pemilik kepada pemilik lain secara sukarela, baik hibah, jual beli, sewa, dll
3.Enforceability, yakni dimana hak kepemilikan dapat dihormati dan ditegakkan dan dijamin dari perampasan orang lain
Seseorang/sekelompok orang baru bisa dikatakan mempunyai sepenuhnya hak property right jika mereka mempunyai kuasa terhadap tiga karakteristik diatas. Untuk menganalisis persoalan pembajakan hasil seni melalui VCD bajakan atau pembajakan karya intelektual berupa pembajakan buku, secara sederhana dapat kita jelaskan melalui karakteristik diatas, dimana pemilik hak patennya tidak lagi mempunyai ekslusifitas karyanya, tidak bisa menikmati pembayaran terhadap transaksi jual beli produk mereka di pasaran, serta tidak adanya penghormatan dan penegakan hukum yang jelas terhadap pembajakan hasil karya-karya mereka. Sesungguhnya pada kasus ini, Property Right mereka telah dirampas secara paksa oleh para pembajak, dan seringkali pemerintah terlihat tidak terlalu proaktif untuk menegakkan hukum kepemilikan ini.
Bahkan parahnya, menurut data yang dikeluarkan oleh PERC, Indonesia menempati peringkat pertama se-Asia sebagai Negara terburuk dalam perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Indonesia mendapatkan nilai terburuk dengan skor 8,5 dari maksimum 10 poin.
Poin terbaik untuk perlindungan hak atas kekayaan intelektual diraih Singapura dengan skor 1,5. Kemudian Jepang 2,1; Hong Kong 2,8; Taiwan 3,8; dan Korea Selatan (4,1). Di dasar daftar itu, Vietnam menempati posisi terburuk kedua dengan skor 8,4; China 7,9; Filipina 6,84; Thailand 6,17; dan Malaysia 5,8. (Data PERC Agustus 2010)
Parah memang, tapi inilah faktanya dimana Negara seolah-olah tidak berdaya terhadapa penegakan hak kepemilikan ini, yang secara otomatis juga akan mengakibatkan kelesuan perekonomian dalam memproduksi barangnya serta kemalasan para intelektual untuk menghasilkan karyanya. Entahlah?
