Evolusi Pembiayaan Kesehatan di Indonesia

Cahya Arbitera, Firda Muthia, Luthfia Zalfa Kamilina, Meyzra Maulyda Dushanta, Mutia Devani Rahmadanti, Hasbi Miftah Faridz, Rajiv Fadillah Wikamto

Pelayanan kesehatan pada prinsipnya akan mengutamakan pelayana kesehatan yang promotif dan preventif. Pada prosesnya pelayana kesehatan tidak bisa dipisahkan oleh pembiayaan kesehatan. Biaya kesehatan yang dimaksud merupakan besarnya dana yang harus disediakan yang nantinya akan digunakan untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan dari berbagai upaya kesehatan yang memang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, serta masyarakat. (Setyawan,2015). Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015 pasal 877 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 876, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan menyelenggarakan fungsi. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan, pelaksanaan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiyaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan dan, pelaksanaan administrasi Pusat. (Kemenkes,2017)

Perencanaan serta pengaturan pembiayaan kesehatan yang memadai nantinya akan dapat menolong pemerintah di suatu negara untuk dapat memobilisasi sumber pembiayaan kesehatan dan dapat mengalokasikannya serta dapat digunakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu reformasi kesehatan di suatu negara seyogyanya memilki fokus penting dalam menjamin terselenggaranya kecukupan, pemerataan, efesiensi, efektifitas dari pembiayaan kesehatan itu sendiri. (Setyawan,2015)

Pembiayaan kesehatan di Indonesia terus berkembang sejak sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan (masa sekarang), terdiri dari beberapa periode sebagai berikut (Sida, 2018).

Pembiayaan Kesehatan Masa Penjajahan 

Pada masa ini, pemerintah Hindia Belanda bertanggung jawab secara penuh dalam pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan bersumber dari pajak dan hasil bumi yang dihasilkan di tanah Indonesia. Kebijakan pembiayaan kesehatan masyarakat sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah Hindia Belanda, warga negara Indonesia tidak dapat berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan, serta masyarakat pribumi memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

Pembiayaan Kesehatan Masa Kemerdekaan dan Orde Lama

Pada masa ini dilakukan sebuah seminar pada bulan November 1967 yang merumuskan program kesehatan masyarakat terpadu. Dalam seminar tersebut diajukan sebuah konsep pusat kesehatan masyarakat dan hasil seminar menyepakati konsep puskesmas terbagi menjadi puskesmas tipe A, B, dan C. Pembiayaan kesehatan pada masa ini bersumber hampir seluruhnya dari anggaran pemerintah. Kebijakan pembiayaan kesehatan masyarakat sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintahan Presiden Soekarno, warga negara Indonesia sudah mulai berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan, serta akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan sudah mulai terbuka. Namun,  pelayanan kesehatan berbasis kemasyarakatan pada masa ini belum bisa memberikan jaminan bahwa setiap penduduk memiliki status kesehatan yang baik.

Pembiayaan Kesehatan Masa Orde Baru

Pembiayaan kesehatan pada hari ini bukan berasal dari pemerintah; melainkan dilakukan oleh sektor swasta yang ditandai dengan banyaknya angkatan kerja sakit dari berbagai daerah di Indonesia.Askes, yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup bagi non-sipil, pensiunan, veteran, dan keluarganya) ASTEK yang didirikan pada tahun 1977, tercantum dalam PP Nomor 33 Tahun 1977 (milik PT.Jamsostek didirikan pada tahun 1995 sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 1995) dan bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada sektor swasta dan BUMN Asabri yang fokus pada kebutuhan TNI, RI, dan PNS Departemen Pertahanan selain keluarganya.

Pembiayaan Kesehatan Masa Reformasi

Pada masa ini juga ada masalah dengan pendanaan sistem kesehatan yaitu karena krisis ekonomi. Anggaran negara untuk perawatan kesehatan dipotong pada periode reformasi pertama. Peran swasta juga meningkat pada periode ini, ditandai dengan berdirinya rumah sakit swasta di beberapa wilayah Indonesia. Pembiayaan kesehatan kebijakan pemerintah lebih difokuskan pada program untuk mengurangi dampak krisis ekonomi yang dialami masyarakat secara langsung dan salah satunya adalah program JPS-BK. Pelaksanaan otonomi daerah juga berimplikasi signifikan terhadap kebijakan pembiayaan kesehatan. 

Pembiayaan Kesehatan Masa Sekarang

Masa sekarang pembiayaan sektor kesehatan mulai menjadi prioritas pembangunan. Pembiayaan kesehatan pada masa ini tidak lagi sepenuhnya bersumber dari anggaran pemerintah tetapi juga dilakukan oleh sektor swasta yang ditandai dengan meningkatnya jumlah rumah sakit swasta yang didirikan di berbagai wilayah di Indonesia. Kebijakan pembiayaan kesehatan masyarakat tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali penuh pemerintahan pusat, seiringnya berjalannya sistem otonomi daerah, setiap daerah otonom berhak menentukan perencanaan sendiri pembangunan kesehatan di daerahnya.Partisipasi masyarakat terus meningkat dalam upaya kesehatan yang bersumber masyarakat (UKBM) seperti posyandu dan kader kesehatan.

Pada dasarnya perkembangan pembiayaan di Indonesia tidak lepas dari kebijakan pemerintah, walaupun Pembiayaan kesehatan terus berevolusi tetapi tetap memiliki tujuan yang sama yaitu menyelanggarakan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan serta pembangunan nasional. 

REFERENSI

Sida, N. A. (2018). Pembiayaan Kesehatan. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

 Kemenkes. (2015). Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan . https://www.kemkes.go.id/article/view/15110900015/pusat-pembiayaan-dan-jaminan-kesehatan.html

Setyawan, F. E. B. (2015). SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN. https://doi.org/10.1038/271360a0

SIDA, NURRAMADHANI A. "PEMBIAYAAN KESEHATAN."