Pembiayaan Kesehatan Masa Reformasi
Pada masa ini juga ada masalah dengan pendanaan sistem kesehatan yaitu karena krisis ekonomi. Anggaran negara untuk perawatan kesehatan dipotong pada periode reformasi pertama. Peran swasta juga meningkat pada periode ini, ditandai dengan berdirinya rumah sakit swasta di beberapa wilayah Indonesia. Pembiayaan kesehatan kebijakan pemerintah lebih difokuskan pada program untuk mengurangi dampak krisis ekonomi yang dialami masyarakat secara langsung dan salah satunya adalah program JPS-BK. Pelaksanaan otonomi daerah juga berimplikasi signifikan terhadap kebijakan pembiayaan kesehatan.Â
Pembiayaan Kesehatan Masa Sekarang
Masa sekarang pembiayaan sektor kesehatan mulai menjadi prioritas pembangunan. Pembiayaan kesehatan pada masa ini tidak lagi sepenuhnya bersumber dari anggaran pemerintah tetapi juga dilakukan oleh sektor swasta yang ditandai dengan meningkatnya jumlah rumah sakit swasta yang didirikan di berbagai wilayah di Indonesia. Kebijakan pembiayaan kesehatan masyarakat tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali penuh pemerintahan pusat, seiringnya berjalannya sistem otonomi daerah, setiap daerah otonom berhak menentukan perencanaan sendiri pembangunan kesehatan di daerahnya.Partisipasi masyarakat terus meningkat dalam upaya kesehatan yang bersumber masyarakat (UKBM) seperti posyandu dan kader kesehatan.
Pada dasarnya perkembangan pembiayaan di Indonesia tidak lepas dari kebijakan pemerintah, walaupun Pembiayaan kesehatan terus berevolusi tetapi tetap memiliki tujuan yang sama yaitu menyelanggarakan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan serta pembangunan nasional.Â
REFERENSI
Sida, N. A. (2018). Pembiayaan Kesehatan. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
 Kemenkes. (2015). Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan . https://www.kemkes.go.id/article/view/15110900015/pusat-pembiayaan-dan-jaminan-kesehatan.html
Setyawan, F. E. B. (2015). SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN. https://doi.org/10.1038/271360a0
SIDA, NURRAMADHANI A. "PEMBIAYAAN KESEHATAN."
