Dinamika Historis Konstitusional

3. Salah satu cara untuk mencegah korupsi

       Adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat.

4. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekruitan pegawai negeri dananggota militer baru.

     Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadidalam kondisi ini. Dalam hal perekruitan pegawai negeri dan anggota militer jugaperlu dikembangkan.

Sebagian orang dalam moderasi beragama, relasi gender dan relasi seksual bersifat longggar, tengah-tengah antara anti kekerasan seksual dan permisifikasi seksual. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, termasuk dalam relasi gender dan relasi seksual, sesuai dengan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun, kepentingan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Dari definisi ini, dalam moderasi beragama terdapat 9 prinsip yang melekat,yaitu kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi.

         Pembangunan negara hukum yang berkeadilan juga dipengaruhi oleh dinamika sosial politik. Masyarakat yang sadar hukum dan aktif dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan penegakan hukum akan membantu membangun negara hukum yang berkeadilan. Pemerintah juga harus bertanggung jawab dalam memberikan akses dan pelayanan hukum yang adil dan merata untuk seluruh masyarakat.

Nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat juga mempengaruhi pembangunan negara hukum yang berkeadilan. Negara yang lebih bisa menghargai hak asasi manusia dan tidak bertindak secara diskriminatif berdasarkan suku, agama, maupun ras akan lebih mudah membangun negara hukum yang berkeadilan.

Pembangunan negara hukum yang berkeadilan juga dipengaruhi oleh konteks penegakan hukum yang ada saat ini. Negara harus mampu memperkuat lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan hakim, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan independen dan profesional. Selain itu, negara juga harus mampu mengatasi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merusak integritas sistem hukum.