Kembalinya Peran Cawapres dalam Mendulang Suara Pilpres 2024

PILPRES 2024 hampir pasti menampilkan tiga Calon Presiden yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dengan dukungan partai-partai yang telah mencapai Presidential Threshold, gerakan promosi mulai dilakukan.

Hingga kini, tiga bakal calon presiden tersebut belum memilih atau belum dipasangkan dengan bakal calon wakil presiden. Timbang menimbang perhitungan relasi suara dilakukan dengan cara-cara silaturahim elit politik. 

Melihat elektabilitas ketiga calon tersebut tidaklah timpang. Misal Prabowo ditataran 28 hingga 31 persen, Ganjar 26 hingga 30 persen maupun Anies ditataran 23 hingga 25 persen. Hal ini menjabarkan survei LSI teranyar yang dilansir kompas.com  3 Mei 2023 yakni Prabowo 18,3 persen, Ganjar 16,2 persen dan Anies 13,1 persen.

Dalam pembahasan survei yang memiliki margin of error 3 hingga 4 persen, angka tersebut sangat ketat bersaing. Hal itu pula yang memastikan Pilpres 2024 menjadi dua kali pemilihan karena kemungkinan tidak melewati angka di 50 persen. Terakhir Pilpres dua putaran terjadi pada tahun 2004, yakni hampir 20 tahun berselang yang menyisakan SBY-JK dan Mega-Hasyim.

Berkaca pada elektabilitas Capres saat ini, sangatlah penting peran dari Cawapres dalam Mendulang suara. Terakhir, hanya pada Pemilu 2004 peran Cawapres sangat penting. Tiga Pilpres berikutnya hanyalah peran SBY dan Jokowi yang berhasil mendulang suara tinggi.

Pada 2004 Amien Rais duet dengan Siswono Yudo Husodo, Hamzah Haz-Agum Gumelar, Megawati-Hasyim Muzadi, SBY-JK dan Wiranto-Salahudin Wahid. Cawapres-cawapres kala itu memiliki peran vital dalam pendulangan suara. Misal Siswono dan JK yang memecah suara Golkar sebagai partai yang berkuasa puluhan tahun. 

Kemudian Agum Gumelar dari ABRI yang pada saat itu masih baru dalam hal penghapusan dwifungsi, sehingga track record Agum dengan ABRI sangat mendulang suara tinggi dalam masyarakat. Hasyim Muzadi dan Salahudin Wahid Cawapres yang berpotensi mendulang suara NU. 

Paska 2004

Kemudian paska 2004, Yaitu pada Pemilu 2009 menghadirkan 3 pasang Capres dan Cawapres yakni Megawati-Prabowo, SBY-Boediono dan JK- Wiranto. Cawapres Prabowo, Boediono dan Wiranto bukanlah tidak berperan. Namun SBY efek menjadi lumbung utama peraihan suara.

Hal tersebut selaras dengan peraihan suara partai yang mengusungnya Partai Demokrat yang pada 2004 hanya 7,45 persen menjadi 20,85 persen pada 2009 serta diikuti kemenangan mutlak sekali putaran SBY-Boediono 60,8 persen. Terlebih mengingat Boediono merupakan Capres-Cawapres dengan relasi suara yang sama yakni suara eksekutif pemerintahan. Artinya kala itu SBY yang dipasangkan dengan siapa saja bakal menang.

Lalu kita masuk pada Pilpres 2014 yang menduelkan Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta. Romantisme kerakyatan Joko Widodo memunculkan Jokowi Effect. Menang di era sosial media yang memiliki penyebaran cepat, membuat segala romantisme kerakyatan Joko Widodo dari Walikota Solo hingga Gubernur DKI Jakarta modal kemenangan yang mencapai hampir 71 juta suara atau 53,15 persen diikuti PDIP yang menerima manfaat meraih 109 kursi DPR RI atau 18,95 persen suara rakyat nasional. Peran JK dan Hatta sebagai pendamping tetap ada, namun tidak menentukan.

Kemudian, masuklah kita pada Pilpres 2019. Sebagai incumbent, Jokowi tak perlu mencari pasangan yang mendongkrak elektabilitas. Cukup hanya menggandeng tokoh Islam sebagai jawaban pemerintahan yang anti Islam pada 2014-2019 yakni Wakil Presiden saat ini KH.Ma'ruf Amin.

Masih ingat kala itu, kemeja putih yang dikenakan Mahfud MD dalam menunggu penentuan Cawapres pasangan Jokowi. Seketika saja berubah menjadi KH. Ma'ruf Amin, mengisyaratkan siapapun pasangan Joko Widodo kala itu pastilah menang (Pasangan yang  dengan syarat, tidak pernah melakukan tindak kriminal atau pun korupsi).

Cawapres 2024

Saat ini, salah memilih Cawapres sama dengan kalah. Pentingnya kematangan SWOT dalam pemilihan pasangan. Menutupi kelemahan dan ancaman dengan kekuatan dan peluang dengan unsur utama elektabilitas. 

Prabowo sebagai Capres yang bakal diusung Gerindra dan PKB, tepat menggandeng basis NU dari PKB, namun perlu difikirkan pecahnya suara NU, sehingga harus benar-benar kader NU yang memiliki elektabilitas dan masa, semisal Khofifah Gubernur Jawa Timur. Apalagi Jawa Timur merupakan miniatur suara politik nasional. Terlebih Khofifah dapat meraup suara perempuan nasional.

Ganjar Pranowo, secara isu tak bisa dipungkiri memerlukan sosok yang cenderung mengarah ke basis masa Islam. Karena penting untuk menggabungkan suara basis liberal dan Islam untuk kemenangan. Mungkin agak sulit bagi PDIP, namun bagi PPP partai Islam hal ini bisa terwujud, apakah itu Menteri Pariwisata Sandiaga Uno yang telah banyak mendapatkan suara basis Islam pada Pilpres 2019 lalu. 

Lalu Anies Baswedan hanya perlu tokoh politik nasional. Basis Islam Non NU telah dikuasi oleh Anies, kini harus mencari tokoh nasional yang cenderung human interest. Misal sosok yang sejak kecil hidup susah, namun mampu sukses menjadi tokoh nasional. Pasangan untuk Anies memang sulit. Mungkin ada Chairul Tanjung, tapi perlu kampanye maupun promosi yang intens dan efektif, bahkan kalau bisa membuat drama agar menarik pemilih. 

Menduetkan Prabowo-Anies?

Hal ini akan mengembalikan suara Prabowo di 2019. Jika menyisakan dua pasangan, maka hasil akan sama pada 2019. Karena pemilih Anies cenderung cloningan dari pemilih Prabowo-Anies. Kita akan melihat kemenangan mutlak Anies Baswedan di Aceh dan Sumatera Barat pada 2024 nanti sebagaimana Prabowo-Sandi pada 2019. Maka duet ini sebaik mungkin untuk dihindari. Meskipun akan membuat perlawanan sulit bagi aviliasi Capres Jokowi-PDIP.

Pada intinya, Pilpres kali ini akan ditentukan oleh Cawapres untuk menjadi pemenang.

Penulis: Alumni IMM Aceh