Dalam konteks pemilu, pendidikan politik dapat berperan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem politik, proses pemilihan umum, dan strategi kampanye. Pemahaman yang mendalam tentang strategi kampanye akan membantu pemilih untuk membuat keputusan yang lebih rasional dalam memilih calon pemimpin.
Tinjauan Pustaka:
Pendidikan politik dalam bahasa Inggris umumnya disebut sebagai political socialization. Istilah political socialization dapat diartikan sebagai proses sosialisasi politik dalam bahasa Indonesia. Secara harfiah, "socialization" mengacu pada proses di mana individu mempelajari dan mengadopsi norma, nilai, dan perilaku dari kelompoknya. Dalam konteks politik, political socialization berarti proses di mana individu belajar tentang politik, sistem politik, dan peran mereka sebagai warga negara.Â
Menurut Kartaprawira (1988:54), pendidikan politik adalah suatu usaha untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara optimal dalam sistem politik mereka. Konsep ini sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi, yang menekankan bahwa masyarakat harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas partisipasinya. pendidikan politik memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi.
Baihaqi (2015) mendefinisikan strategi sebagai suatu alat dan cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Strategi politik kemudian diartikan sebagai alat politik untuk mendapatkan sesuatu, baik itu mendapatkan kemenangan, jabatan, kekuasaan. Selanjutnya (Herpamudji, 2015) menjelaskan bahwa  Kampanye yang merupakan sarana untuk pencapaian cita-cita politik membutuhkan strategi, yang akan menjadi sangat penting. (Anwar, M Khoirul dan Selviana, 2006) menyatakan bahwa kampanye Pemilu yang tujuan utamanya menarik suara sebanyak mungkin tidak sekedar melibatkan rakyat individu maupun kelompok dalam berfikir. Keterlibatan emosional terhadap partai atau tokoh yang diwakili memegang peranan utama dalam membentuk keputusan seseorang terkait pilihan terhadap kandidat.
Signifikansi pemilihan umum sebagai alat pelaksanaan kedaulatan rakyat juga diuraikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 yang mendefinisikan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang ini menegaskan bahwa melalui pemilu, rakyat memiliki peran aktif dalam menentukan arah dan kepemimpinan negara sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang dijelaskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Metode:
Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis konten. Sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan artikel online akan digunakan untuk melakukan tinjauan pustaka tentang pendidikan politik, strategi kampanye, dan pemilu. Hasil dari tinjauan pustaka ini akan dianalisis dan disajikan dalam bagian hasil dan pembahasan.
Hasil dan Pembahasan:
Pendidikan politik memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan bernegara, bertujuan untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Pendidikan politik pada dasarnya adalah bagian dari pendidikan bagi orang dewasa yang dilakukan secara sengaja, sistematis, dan edukatif dengan tujuan membentuk individu yang memiliki kesadaran politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan politik (Kartini K, 2009: 64). Diharapkan bahwa melalui pendidikan politik, individu dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, memiliki wawasan yang progresif, dan menunjukkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk berkontribusi dalam menentukan arah masa depan negara atau daerah.
Pendidikan politik memiliki peran krusial dalam memahami strategi kampanye Pemilu 2024. Melalui pendidikan politik, diharapkan masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, memiliki wawasan masa depan, dan menunjukkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk berkontribusi dalam menentukan arah negara atau daerah ke depan. Tingkat pengetahuan politik masyarakat saat ini sangat penting, terutama karena bangsa ini masih dalam fase transisi. Masyarakat harus cermat dalam memilah dan memilih serta hati-hati mengikuti dinamika perubahan politik, khususnya menghadapi Pemilu serentak 2024 di Indonesia, termasuk pemilihan Presiden, DPR, DPD, dan DPRD pada bulan Februari 2024 mendatang, yang akan menentukan nasib dan arah kemajuan Negara dan Daerah.
