Ancaman Separatisme oleh Gerakan Separatisme Organisasi Papua Merdeka Terhadap Keamanan Nasional di Papua

Ancaman nonmiliter akhir-akhir ini muncul selain ancaman militer yang ditimbulkan oleh kelompok bersenjata dan terorganisir. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak hanya mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tetapi juga keselamatan semua bangsa. Ancaman non-militer dapat disertai dengan faktor ideologis, politik, ekonomi, teknologi, sosial budaya, Teknologi, budaya, informasi, dan keselamatan publik adalah beberapa ancaman yang sangat non-militer yang berasal dari dalam negara atau internal negara karena karakteristiknya yang unik.

Komponen sosiokultural ancaman semacam ini didorong oleh persoalan kemiskinan, kesesatan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Masalah sosial dan budaya terkait dengan masalah ini. Separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana alam yang disebabkan oleh manusia semuanya muncul sebagai titik-titik darinya. Konflik ini semakin lama menjadi "Wabah" yang memengaruhi persatuan hingga kesatuan negara, nasionalisme, patriotisme, serta keamanan nasional negara kita.

Konflik separatisme di Papua sering dibicarakan di negara republik ini. Penulis berkesimpulan bahwa alih-alih solusi dari pemekaran Papua yang berlebihan menjadi bukti ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Penulis menegaskan bahwa pemekaran Papua yang dilakukan secara tergesa-gesa oleh Jakarta menunjukkan ketidakmampuan Jakarta untuk bekerja sama dengan rakyat Papua untuk menyelesaikan masalah yang seharusnya ditangani oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fakta yang ditegaskan penulis bahwa pejabat pemerintah terus memandang Papua sebagai ancaman separatis menambah kebingungan. perspektif tunggal dari sudut pandang Orde Baru.

Perspektif ini perlu dipertimbangkan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang persoalan yang ada di Papua dan daerahnya, selain konflik-konflik lainnya, termasuk persoalan ketidakadilan sosial dan kurangnya penghargaan terhadap sejarah, budaya, ras, dan lokasi, antara lain. Dalam konteks ini, pemekaran daerah tidak melanggar hukum sepanjang didasarkan pada nalar, jujur melalui dialog, dan tidak melanggar hukum. Penulis menegaskan bahwa negara dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang unsur-unsur yang menjadi risiko, ancaman, dan akar dari konflik Separatisme di Papua. Penulis tidak memungkiri bahwa gangguan keamanan yang tidak mematikan terkait Papua menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Sebaliknya, penulis akan berkonsentrasi pada ancaman non-militer. Saya khawatir ancaman ini akan meningkatkan tingkat ancaman terhadap keamanan nasional di masa depan dan menjadi permanen. Penulis mengklaim bahwa keadaan di Papua tidak akan menimbulkan konflik bersenjata. Namun, konflik dapat diperpanjang dengan ancaman tambahan terhadap keamanan manusia. Mengingat banyaknya komponen negara, ancaman terhadap bangsa ini perlu dibingkai ulang. Biasanya, ancaman terhadap negara ditangani oleh militer.

Berdasarkan undang-undang No. 3 Tahun 2002 dalam hal pertahanan nasional, sistem pertahanan nasional adalah sistem pertahanan global yang mencakup warga negara, wilayah, dan sumber daya semua negara lain. Hal ini sering diselenggarakan, terpadu, terarah, dan berkesinambungan untuk menjaga keamanan negara dari segala ancaman. Pemerintah mengembangkannya terlebih dahulu. Keterlibatan warga negara, sumber daya nasional, dan wilayah semuanya berperan dalam proses pertahanan negara secara keseluruhan, menurut model sistem pertahanan negara yang diciptakan oleh Syarifudin Tippe, mantan Rektor Universitas Pertahanan Indonesia.

Penulis menegaskan bahwa input tersebut masih mentah dan masih baku belum dikembangkan di tahapan selanjutnya. Konsep warga negara, sumber daya yang belum diolah baik dari daerah maupun bangsa secara keseluruhan, dan hasil akhirnya adalah keutuhan, kedaulatan, dan keamanan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensinya, masukan tersebut meliputi tuntutan keamanan, keutuhan, kedaulatan, dan integritas nasional Indonesia serta ancaman terhadap Pertahanan Negara. Mereka menuntut keselamatan dalam konteks Papua. Tuntutan mereka juga mengancam pertahanan negara secara tidak langsung karena banyaknya pelanggaran hukum, seperti aksi dan tindakan dari kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Untuk sistem pertahanan negara, diperlukan sumber daya nasional yang berkualitas dan pemahaman tentang berbagai ancaman kontemporer. Hasilnya, ancaman keamanan baik militer maupun non-militer telah ditiadakan, sehingga Papua dapat meningkatkan sistem pertahanan negaranya. Sederhananya, jika masyarakat Papua menerima kontribusi pemerintah pusat dalam proses tersebut, hasilnya juga akan baik. Papua tidak akan menuntut kemerdekaan. Wajar saja, ancaman terhadap keamanan nasional semakin parah. Penulis menegaskan bahwa keadaan di Papua tidak memenuhi syarat konflik bersenjata. Kekacauan dan ketegangan, disebut juga dengan gangguan domestik atau gangguan internal, lebih banyak dikaitkan dengan konflik separatisme Papua. Penulis menyadari bahwa definisi “konflik bersenjata” yang digunakan oleh Pengadilan ICTY tidak berlaku untuk situasi di Papua. Kalau kita bicara tentang OPM,  baru bisa dikatakan kelompok bersenjata yang terorganisir jika kelompok tersebut sudah memiliki aturan disiplin dan struktur yang menunjukkan siapa yang berkuasa dari atas sampai bawah. Pasalnya, saat ini OPM dan pihak pendukung kemerdekaan Papua belum memiliki ikatan organisasi yang signifikan. Bendera OPM kadang-kadang tidak selalu dikibarkan selama pertempuran separatisme mereka. Ketidaksepakatan dalam organisasi dan antara OPM dan kelompok masyarakat Papua menyebabkan terbentuknya OPM. Selain itu, gerakan OPM dimulai dengan penyerangan bersenjata, perusakan, penyanderaan, demonstrasi, dan suku Arfak mengibarkan bendera West Papua di Manokwari sebelum menyebar ke wilayah lain di Irian Jaya. Untuk mencapai tujuannya, OPM memberontak melawan pemerintah Indonesia. Mereka juga mendapat dukungan internasional. Selain itu, pendekatan perlawanan OPM telah membaik. Pada awal perlawanan, OPM dan pemerintah Indonesia terlibat berbagai konflik bersenjata. Namun seiring berjalannya waktu, OPM mulai mengintegrasikan taktik diplomasi ke dalam konfliknya dengan Indonesia.

OPM terbentuk sebagai hasil dari perbedaan pendapat di dalam organisasi dan antara OPM dan kelompok masyarakat Papua. Juga, sebelum menyebar ke wilayah lain di Irian, gerakan OPM diawali dengan penyerangan bersenjata, perusakan, penyanderaan, demonstrasi, dan pengibaran bendera Papua Barat suku Arfak di Manokwari. Jaya. Karena menganggap tindakan OPM sebagai upaya separatisme yang bertentangan dengan hukum dan kedaulatan Indonesia, pemerintah Indonesia merasa berhak melakukan perlawanan bersenjata. Terakhir, dengan mulai menjawab permintaan perbedaan dalam berbagai aspek, diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang menetapkan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pengelolaan wilayah, dan menghormati nilai-nilai asli Papua sesuai dengan tanggung jawab dan hak warga negara Indonesia. Konsekuensi langsung dari kebijakan ini, Papua sekarang akan dikenal sebagai Irian Jaya.

Struktur organisasi sebuah organisasi militer dapat dilihat dari rantai komandonya dan setiap kebijakan disiplin internal. Adanya rantai komando yang memungkinkan pimpinan tertinggi untuk melaksanakan komando dan pengendalian atau merencanakan suatu operasi militer, setidaknya menunjukkan disiplin internal organisasi kelompok bersenjata, yang tidak harus tegas seperti pada militer bersenjata biasa. Jika suatu kelompok bersenjata melakukan kegiatan atau operasi sepatisme ini tidak dapat dianggap sebagai operasi militer karena merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata bersenjata dan berdasarkan rencana yang dikoordinasikan oleh pimpinan tinggi.

Menginginkan kemerdekaan yang lebih besar dari orang Papua karena mereka hidup dengan standar hidup yang lebih rendah daripada provinsi lain di Indonesia. Padahal, pemerintah pusat telah memberikan triliunan rupiah kepada Papua Nugini. Itu belum termasuk banyaknya dana tambahan yang diajukan Gubernur DPR. Selain pendanaan Otonomi Khusus selama lima tahun, yakni sekitar 30 triliun, pembangunan Papua sudah seharusnya terjamin. Namun, dana tersebut tidak cukup untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Ada banyak masalah birokrasi di Papua yang mempersulit masyarakat untuk berbagi sumber daya secara adil. Sederhananya, Barry Buzan menyatakan bahwa memahami keamanan nasional mensyaratkan saling ketergantungan semua pemangku kepentingan untuk menjamin setiap orang merasa aman.

Untuk sumber daya yang akan didistribusikan secara adil, saling ketergantungan diperlukan. Sayangnya, hal ini tidak diamati di Papua. Penulis berpendapat bahwa Papua akan mengalami ketidakstabilan akibat kondisi tersebut. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional jika dibiarkan. Kekerasan berbasis karakter dan berkembang, seperti “api dalam sekam” yang memiliki komponen kesukuan, kekerasan antar kelompok yang terutama disebabkan oleh sifat kekerasan, agama, dan ras, misalnya. Tentu saja, situasi ini mengancam stabilitas sosial dan politik, seperti yang ditunjukkan oleh gerakan separatis atau keinginan untuk merdeka.

Eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan ekonomi, homogenisasi identitas budaya, dan homogenisasi pemerintah daerah merupakan faktor ancaman non-militer di Papua jika kita tidak berbuat apa-apa. Ketiga unsur tersebut di atas, yang dapat kita klasifikasikan sebagai bagian dari proses sekuritisasi, merupakan ancaman stabilitas keamanan jangka panjang Papua karena secara tidak langsung “menyerang” tatanan sosial negara. Jika sumber daya alam tidak mencukupi, ketimpangan akan meningkat dan ekonomi akan berkembang jika identitas budaya dan komunitas tidak dilestarikan. Individualisme dan kepribadian saingan perlahan menghancurkan identitas budaya Papua.

Penulis menyimpulkan bahwa efek domino berurutan menurunkan kualitas Indonesia secara keseluruhan sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut. Secara khusus, konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah atas isu-isu seperti keseragaman identitas, budaya, dan pemerintahan daerah, serta seringnya pemerintah pusat menggunakan langkah-langkah keamanan yang represif, yang menimbulkan ancaman signifikan terhadap papua berdasarkan kekohesifan budaya serta perdamaian dan keadilan sosial Indonesia secara general. Akibatnya, jika terjadi konflik non-militer, keamanan nasional Papua kembali terancam.

Mendukung hak pilih rakyat Papua dalam referendum Papua Merdeka (OPM) yang akan berlangsung setelah referendum OPM, merupakan prioritas utama Indonesia dalam rencana pemerintah mengakhiri konflik. Sebuah faksi politik di partai yang berkuasa di Indonesia memiliki saham yang lebih kecil di OPM. Dalam skenario ini, mereka tidak dapat mengklaim Papua sebagai wilayah Indonesia karena hal tersebut. OPM melanjutkan praktik separatisnya dengan merekomendasikan referendum warga negara Indonesia. Dalam hal ini, horse-trading merupakan metode negosiasi yang jika digabungkan dengan dialog antara dua orang atau lebih, bisa menjadi sangat efektif. Di sisi lain, pemerintah Indonesia perlu bersiap menggunakan strategi dialog yang menitikberatkan pada peningkatan efektivitas aspek politik, arah pembicaraan, dan negosiasi. Selain itu, pemerintah Indonesia telah memulai pembahasan tentang pemilihan HAM. Namun, beberapa faktor harus diperhitungkan agar pilihan ini berhasil.

Nama : Filzah Evelin Amirah Barges 

Nim    : 07041282126091

Mata Kuliah : Studi Keamanan Internasional

Dosen pengampu : Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc