Birokrasi dan Keamanan Publik: Mengurai Fenomena Penembakan Mobil Rental di Indonesia

Lembaga independen ini harus bebas dari campur tangan politik maupun institusi pemerintah untuk menjaga objektivitas. Dalam kasus penembakan mobil rental, lembaga seperti ini akan memiliki kemampuan untuk mengungkap fakta secara transparan dan memberikan rekomendasi sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat. Studi oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menunjukkan bahwa negara-negara dengan lembaga pengawas independen yang kuat memiliki tingkat pelanggaran aparat yang lebih rendah.

Selain itu, lembaga ini dapat berfungsi sebagai penengah dalam konflik antara masyarakat dan aparat. Dengan melibatkan masyarakat dalam pelaporan kasus secara langsung, lembaga ini dapat meningkatkan partisipasi publik dan memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran tidak berakhir tanpa penyelesaian. Pemerintah perlu mendukung pembentukan lembaga ini melalui alokasi anggaran, pelatihan khusus, dan kebijakan yang mendukung kemandirian operasionalnya.

3. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Aparat

Pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada nilai-nilai integritas dan tanggung jawab adalah elemen kunci dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Aparat perlu memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melayani masyarakat, bukan menggunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi. Program pelatihan ini harus menjadi bagian dari kurikulum wajib di setiap institusi aparat negara, baik sipil maupun militer.

Pelatihan yang diberikan harus mencakup aspek hukum, etika, dan komunikasi interpersonal. Selain itu, simulasi situasi nyata juga perlu dilakukan untuk membantu aparat menghadapi tekanan di lapangan tanpa melanggar batas wewenang. Misalnya, pelatihan untuk mengelola konflik secara damai dapat membantu mencegah eskalasi kekerasan seperti yang terjadi dalam kasus penembakan di Tangerang. Negara-negara seperti Norwegia dan Finlandia telah menerapkan pelatihan ini dan terbukti memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap aparatnya.

Pendidikan tidak hanya berhenti pada pelatihan awal, tetapi harus berlanjut melalui evaluasi berkala. Aparat yang menunjukkan perilaku bermasalah harus diberikan pembinaan khusus atau, jika diperlukan, diberhentikan dari tugas. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat menciptakan budaya kerja yang lebih berintegritas, sekaligus memutus siklus pelanggaran yang selama ini terjadi.

Kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang menjadi pengingat penting bahwa birokrasi yang lemah dapat menjadi akar dari berbagai masalah serius, termasuk penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat. Dengan reformasi birokrasi yang menyeluruh, kolaborasi antar instansi, dan partisipasi aktif masyarakat, kepercayaan publik terhadap birokrasi dapat dipulihkan. Insiden seperti ini seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.