*Kontradiksi dari konflik :
Rwanda mengalami polemik permasalahan yang berujung pada terjadinya serangkaian konflik, di mana konflik ini mempunyai keterkaitan terhadap konflik-konflik lainnya yang terjadi paska konflik tersebut telah usai. Konflik yang terjadi berulang kali mempunyai akar permasalahan yang kompleks. Konflik-konflik yang terjadi sudah ada sejak masa kolonial kemudian berkembang karena adanya perubahan-perubahan yang diintervensi oleh para kolonial.
*Sikap yang ada tentang isu-isu tersebut :
Dimana para etnis Hutu yang merupakan suku mayoritas di Rwanda memiliki rasa iri dan benci serta perasaan balas dendam terhadap etnis Tutsi yang hanya suku minoritas karena Tutsi lebih dibanggakan oleh para kolonial serta unggul dalam berbagai aspek daripada etnis Hutu, yang menjadikan ini sebuah budaya diskriminasi etnis dan kebijakan yang diskriminatif.
*Perilaku akibat problematika yang ada :
Terjadinya kesenjangan sosial atas ideologi rasisme yang dilakukan para kolonial terhadap kedua etnis tersebut, yang memunculkan perlakuan balas dendam oleh etnis Hutu terhadap etnis Tutsi yang menimbulkan banyak dampak serta kerugian atas konflik tersebut.
Lebih lanjut Galtung berpendapat bahwa ketiga komponen ini harus muncul bersama-sama dalam sebuah konflik total. Sebuah struktur konflik tanpa sikap atau perilaku yang bersifat konflik merupakan sebuah konflik laten (konflik struktural). Arti dari pernyataan ini adalah bahwa pada dasarnya segitiga konflik yang ditawarkan Galtung ini secara tidak langsung juga dapat menggambarkan atau melihat formasi kekerasan yang diakibatkan oleh konflik, yakni kekerasan langsung, struktural, dan kultural.
Jika dilihat dari gambar di atas bahwa terdapat sebuah garis yang menandakan adanya pembatas antara kekerasan terlihat dan tidak terlihat. Setiap masing-masing bentuk kekerasannya dapat dikatakan bahwa:
1). Kekerasan langsung seringkali didasarkan atas penggunaan kekuasaan (resource power).
2). Kekerasan struktural adalah terciptanya penggunaan kekuasaan struktural, seperti seseorang yang memiliki wewenang dalam menciptakan kebijakan publik.
3). Kekerasan kultural adalah kekerasan yang berbasis pada ideologis atau budaya.
