Namun demikian, meskipun dikatakan kekuasaan secara politik tadi tidak dapat dikuasai oleh orang-orang kaya. Seringkali kekuasaan untuk memperoleh dan menentukan harga tetap dipegang oleh mereka. Sehingga seperti sewa tanah, upah tenaga kerja, serta harga komoditas. Dapat dimainkan oleh mereka-mereka pemegang tombak perekonomian.
Jika ditarik dari segi teoritis pengertian demokrasi, tentunya hal demikian sangatlah berbanding terbalik dengan maksud yan dijelaskan oleh sistem demokrasi. Dimana kekuasaan yang berada di tangan rakyat, yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat serta untuk kepentingan rakyat bersama. Hanyalah dapat dilaksanakan oleh rakyat dan dari rakyat, untuk mesejahtetkan sebagian kecil dari mayoritas umat manusia.
Peran negara sebagai elemen yang paling strategis, kemudian diharapkan dapat hadir sebagai pengatur dan pengendali kegiatan-kegiatan yang menyangkut kehidupan rakyat. Ditambah orang-orang yang sebagian kecil tadi menguasai ekonomi paham akan penciptaan civil society, maka bukan sebuah kemustahilan sebuah kemaslahatan bersama dan kebahagian masyarakat luas akan terbentuk.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
