By. Fikri Jamil Lubay
Tanggal 1 (satu) Mei kemarin terjadi gegap gempita di seantero negeri. Para buruh yang sejatinya telah diliburkan oleh pemerintah (karena tanggal merah) memadati hampir diseluruh jalanan protokol ibukokota terutama ibukota provinsi-provinsi diseluruh Indonesia. Peringatan hari buruh yang biasa disebut May Day benar-benar menjadikan masyarakat buruh tumpah ruah dijalanan untuk sekedar melepas hasrat yang dibungkus dengan aspirasi. Isu ketidak adilan dan kesenjangan tetap menjadi isu utama dan hangat yang diangkat menjadi topik utama demonstran buruh di hari mereka itu.
Tapi lupakah kita dengan hari ini, tanggal 2 Mei 2017...?
Dahulu diwaktu Sekolah Dasar, di zaman Orde Baru (maaf kalau ada yang alergi dengan sebutan itu), seremonial Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) lebih gempita atau tidak kalah dengan hari-hari nasional yang lain termasuk hari buruh. Kegiatan-kegiatan positif lebih bergema dihari itu yang diperingati sebagai sebuah momentum bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Pendidikan sejatinya menjadi hak setiap Warga Negara Indonesia, namun ditahun ini sepertinya tetap jauh panggang dari api. Pendidikan gratis yang digadang-gadang dan didengung-dengungkan itu sejatinya juga kebanyakan hanya menjadi kamuflase elit yang memiliki uang untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Keterjangkauan pendidikan para masyarakat Indonesia yang saat ini masih “mayoritas miskin” adalah bentuk ketimpangan yang sepertinya semenjana. Biaya pendidikan disekolah-sekolah negeri yang berlabel unggulan terutama tingkat SMAN/SMKN semakin membuat orang-orang miskin terpinggirkan. Mereka hanya bisa menikmati sekolah dipinggiran yang notabene-nya para guru-guru yang terpaksa (dipaksa) mengajar disekolah-sekolah itu. Bisa dibayangkan kualitas para lulusannya. Mereka masih bisa disebut beruntung menjadi buruh yang terpinggirkan diperkotaan (dunia kerja). Karena memang mutu lulusannya yang tidak memadai (unqualified).
Isu ketimpangan pengajar (pendidik) tidak hanya meliputi jumlah namun juga kualitas para pengajar tersebut. Sertifikasi yang diagungkan pun tidak menjadikan kualitas pendidikan menjadi baik. Sepertinya kualitas para pendidik tidak (belum) menjadi out put utama dari sertifikasi tetapi lebih kepada bagaimana penghasilan bisa bertambah dan kesejahteraan para pendidik membaik. Hampir tidak ditemukan lagi “guru-guru tanpa tanda jasa” yang melegenda itu. Tidak lagi juga terdengar kabarnya para “Oemar Bakri” mengayuh sepeda dengan untaian dan belaian keikhlasan yang menyebabkan ilmu-ilmu mudah ditransfer dan melekat dalam sanubari manusia terdidik penerus generasi bangsa.
Tulisan ini tentu tidak ingin melihat para guru menjadi “Oemar Bakri” dizaman itu. Tentu juga tulisan ini tidak ingin menjadikan dan menghakimi para guru tidak boleh kaya harta. Tentu juga tidak. Namun tulisan ini lebih kepada menggugah para pendidik dan anak negeri untuk lebih berempati dengan budaya lokal yang telah kita miliki sejak dulu agar bangsa ini tetap besar dan tetap bisa berkarakter, sebagaimana juga diamanatkan didalam revolusi mental Presiden Jokowi.
Kita sering disenangkan dengan angka-angka makro statistik yang sudah puluhan tahun menina bobokkan kita. Kita bangga dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi dan terus meningkat, namun disisi lain kita tidak memiliki rasa malu ketika masih banyak sekolah yang beralaskan tikar, berdinding bambu, beratap langit serta akses kesekolah yang sulit.
Isu-isa hangat, sentral dan mengisi ruang cermin pendidikan di negeri ini sekarang banyak dan bebas berseliweran. Misalnya adalah banyaknya pelajar terlibat dan terjerat narkoba, mencuri, pemerkosaan, pergaulan bebas, geng motor, begal dan bahkan penganiyaan serta pembunuhan. Isu hasil-hasil riset anak bangsa berseliweran dan diakui di luar negeri sana namun banyak hasil-hasil riset didalam negeri hanya menjadi penghias dan pemanis lemari serta tersusun dengan rapi dan alergi diterapkan. Isu jual beli ijazah palsu dan mereka menjadi pejabat serta mengelola negara. Isu guru menampar murid, guru dipolisikan oleh murid dan isu strategis lainnya yang terkait dengan pendidikan karakter dan budaya seperti hanya menjadi cerita dongeng dan santapan harian yang tidak pernah memberikan pembelajaran positif bagi anak negeri terutama para pengambil kebijakan dan para pendidik itu sendiri.
Film Laskar Pelangi adalah salah satu potret buram kurang berpihaknya Pemerintah dan instrumentasinya bagi dunia pendidikan. Program Indoenesia mengajar pun tentu tidak luput dan dimaksudkan agar semua Warga Negara Indonesia memiliki akses ke dunia pendidikan yang layak.
