Monev SKPD Berbasis IT

By. Fikri Jamil Lubay

Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah banyak mengatur tentang kegiatan tata kelola Perbendaharaan Negara. Setiap pelaksanaan pembangunan harus tercatat dan terlaporkan dengan baik dan sudah distandarkan sebagaimana mestinya suatu kegiatan tata kelola perbendaharaan dalam bernegara itu dilaksanakan.

Peraturan pelaksanaannya pun telah menggariskan suatu kewajiban pemerintah dari pusat (kementerian/lembaga/departemen dan non departemen) serta Pemerintah Provinsi (gubernur dan SKPD Provinsi) serta Pemerintah Kabupaten/Kota ( Bupati/Walikota bersama SKPD Kabupaten/Kota) untuk dapat menyajikan suatu laporan yang baik dengan harapan hasil dari laporan itu akan akuntabel, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pengelolaan terhadap suatu laporan pemerintah terkhusus di Kabupaten/Kota sering kali menemui sebuah masalah (kalau tidak mau disebut kendala) yang terkadang cukup rumit yang meliputi tidak hanya kualitas laporan yang disajikan namun juga tingkat kepatuhan terhadap penyampaian pelaporan.

BEBERAPA PERMASALAHAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) SKPD

Sangat Tidak jarang ditemui pelaporan terhadap suatu kegiatan pembangunan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti penyajian yang disajikan di warung-warung saji dan tidak bisa dinilai baik kuantitas laporannya apalagi kualitas laporan yang disampaikan.

Jamak juga ditemukan alasan klasik di internal SKPD bahwa SDM yang mengurus suatu pelaporan begitu belum dimiliki dan kalaupun ada, SDM tersebut belum memiliki suatu kompetensi yang memadai dan cukup untuk menyajikan sebuah pelaporan yang baik, tepat dan benar.

Akibat akhirnya adalah sulit sekali ditemukan suatu pelaporan yang baik, tepat dan benar dari suatu SKPD yang bisa menjadi role model oleh SKPD lainnya di daerah (kabupaten/kota). Selain itu juga data basis yang dibutuhkan sering kali tidak memuaskan terutama pihak perencana pembangunan dalam menetapkan kelayakan program prioritas suatu kegiatan di Kabupaten/Kota tersebut.

Kesenjangan penyajian data yang terjadi sering kali mengakibatkan kesulitan memprediksi capaian hasil-hasil pembangunan secara akurat. Kesulitan juga sering menghantui dalam men-tracing kebasahan data yang tersaji. Pijakan awal yang berbasis pada akurasi data juga sering kali menjadi masalah tersendiri.

Karena itu lah dibutuhkan suatu sistem yang menyeluruh dan bisa diakses secara akuntabel oleh seluruh SKPD. Sistem tersebut harus lah SKPD oriented danuser friendly serta up-dating-nya juga bisa dilakukan secara sustaine (berkelanjutan). Sistem yang dibangun itu juga nantinya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menyajikan data semata serta kemudahan akses terhadap data,  namun juga harus mampu menjawab keseragaman/homogenitas (standar) penyajian data yang kualified.

Salah satu diskusi Monev di SKPD. Foto Pribadi

Diskursus yang kurang sehat dan perdebatan yang berisi saling salah-menyalahkan (blamming) juga harus mampu diakomodasi didalam sistem yang akan dibangun tersebut. Kelengkapan akan suatu manual book juga harus konsisten terhadap sistema pelaporan. Sehingga fungsi akhir dari suatu pelaporan sebagai instrumen monitoring dan evaluasi dapat terjaga dengan baik.

SOLUSI YANG DITAWARKAN

Secara umum pemerintah kabupaten/kota telah memiliki instrumentasi yang beragam untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Dan, secara kelembagaan pemerintah kabupaten/kota telah memiliki Bappeda sebagai intrumentasi perencanaan sekaligus juga memiliki tupoksi statistik yang berakar kepada kegiatan monitoring dan evaluasi.

Diskusi pemecahan masalah terhadap Monev SKPD. Foto Pribadi

Berbagai sistem telah coba diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dari yang tradisional (manual) sampai yang berbasis teknologi informasi (IT) dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dengan tidak menampik bahwa monitoring dan evaluasi secara manual masih sering menjadi kebutuhan suatu daerah, namun sepertinya sudah saatnya daerah (terkhusus kabupaten/kota) memanfaatkan kemajuan zaman yang sudah akrab dengan perkembangan IT.

Kekhawatiran dahulu kala bahwa seluruh masyarakat bisa mengakses seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, pun saat ini sudah menjadikan kewajiban pemerintah untuk menyajikan data apa adanya dan memberikan akses kepada masyarakat luas untuk membelalakkan mata secara jernih ikut serta mengawasi kegiatan pembangunan yang ada didaerahnya.

Tidak zamannya lagi juga hasil monitoring dan evaluasi disimpan rapat-rapat dilemari buku sebagai pajangan berdebu yang jarang atau bahkan tidak pernah dibuka untuk menjadi data basis dalam proses perencanaan selanjutnya.

Demikian halnya juga, perkembangan IT saat ini juga sudah harus menyentuh proses pembangunan termasuk pelaporannya dari awal (perencanaan) sampai kehilirnya (monitoring dan evaluasi). Sudah saatnya juga solusi  pendekatan  IT terhadap suatu monitoring dan evaluasi menjadi instrumentasi wajib untuk memudahkan akses SKPD terhadap kemudahan, ketepatan dan kebenaran pelaporan yang disampaikan.

Salam...