Membaca berita dibeberapa media akhir-akhir ini baik cetak maupun online. Ada berita yang menjadi headline, namun tidak sedikit juga yang menulis disudut kecil saja topik yang begitu penting untuk diketahui masyarakat banyak, yaitu Presiden Joko Widodo akan melakukan penghentian sementara (moratorium) izin tambang dan kebun sawit.
Tulisan yang mencolok itu seperti yang dituliskan di Kompas.com, hari kamis, tanggal 14 April 2016 dengan judul “Moratorium Tambang dan Sawit Gagasan Jokowi adalah Langkah Berani, Tetapi...”. Kompas.com pada hari itu juga menulis “Jokowi Akan Keluarkan Moratorium Lahan Sawit dan Tambang”.
Untuk para aktifis lingkungan tentu berita ini penting dan berani yang dilakukan oleh seorang Kepala Negara yang begitu tergantung dengan melimpahnya sumber daya alam, mineral, gas, minyak bumi termasuk juga batubara serta sawit yang jadi bahan baku utama minyak goreng dan lain-lain.
Mengapa berita ini penting dan sekaligus berani...?
Berita ini menjadi penting karena para pemangku kepentingan terutama para aktifis dan penggiat lingkungan menjadikan pemerintah sebagai bahan rujukan kebijakan untuk melakuan penyesuaian gerakan dalam mendorong keberpihakan banyak fihak terhadap keberlangsungan hidup lingkungan dan isi-isi yang menghuninya. Statement Pemerintah apalagi sekelas Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tentu menjadikan berita ini bukan berita biasa.
Berita ini bak air ditengah gurun sahara yang luas, dimana marginalisasi kebijakan yang selama ini faktanya selalu berfihak kepada para pemodal yang merusak lingkungan bukan lah cerita baru serta tabu di bumi Pertiwi yang notabene-nya menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33.
Berita ini tentu sangat tidak populer untuk orang-orang diseputaran Jokowi yang memiliki keinginan yang lain untuk mengubyah-uyah sumber daya alam milik anak cucu mereka juga. Berita ini juga menghapus keraguan banyak orang apakah Presiden Jokowi berani tegas terhadap para cukong atau mafia sumber daya alam Indonesia. Terkhusus cukong dan mafia batubara.
Penulis pernah menulis di Kompasiana pada tanggal 29 Maret 2016 dengan judul "Prabumulih, Kota yang Menolak Eksploitasi Tambang Batubara".
Tulisan itu begitu banyak mengundang tanya dari para sahabat/rekan-rekan aktifis lingkungan dan komunitas lain. Tetapi penulis tetap tegas bahwa perlu dilakukannya tidak hanya penghentian sementara izin tambang batubara, namun juga jangan sampai ada eksploitasi batubara terkhusus, Kota-Kota kecil seperti Kota Prabumulih Sumatera Selatan untuk selama-lamanya.
Tulisan itu mengingatkan kembali bahwa untuk hidup sejahtera tidak perlu dengan mengeksploitasi batubara. Sekarang bisa dilihat efek buruk eksploitasi batubara itu. Salah satu kabupaten ysng begitu gencar mengeksploitasi batubara mulai menikmati hasilnya. Pada Hari Minggu, tanggal 17 April 2016 yang lalu dilanda banjir bandang. Banjir itu bukan hanya banjir hidrostatik (naiknya permukaan sungai) tetapi juga membawa material seperti kayu lain-lain, dan daerah yang selama ini tidak pernah terjangkau banjir sekarang kebanjiran..