Rektor Universitas Wijaya Putra (UWP), Dr. Budi Endarto, S.H., M.Hum., Â bersuara keras atas terhadap dinamika yang terjadi pada pengelolaan Pendidikan Tinggi di Indonesia belakangan ini. Hal itu disampaikannya pada upacara pelantikan Rektor dan Pejabat Struktural UWP, Rabu (24 /07/24) di Dome UWP Kampus Benowo.
Budi Endarto yang juga merupakan Ketua Asosiasi badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) Jawa Timur sejumlah poin kritik terkait dinamika Pendidikan Tinggi dewasa ini. Mulai dari sejumlah kebijakan yang berpotensi mematikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) hingga skandal Guru Besar yang terjadi di sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa terdapat sejumlah kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah cenderung mematikan perguruan swasta, seperti penerimaan mahasiswa baru PTN via jalur mandiri yang dibuka secara besar-besaran, kebijakan PTN-BH, penutupan Dosen DPK, kebijakan merger, Konsep ASN Dosen terkini dan sebagainya.
"Padahal PTS adalah mitra bagi Pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi selain PTN. Oleh karenanya, upaya-upaya yang dapat mematikan Perguruan Tinggi Swasta ini harus dihentikan." Tegasnya.
Pun demikian halnya dengan kebijakan PTN-BH yang membuat kampus-kampus negeri membuka besar-besar jalur mandiri. Sebab dengan status PTN-BH, mereka bisa mengelola anggarannya secara mandiri sehingga berpotensi menjadi suatu ladang bisnis di sektor jasa pendidikan. Akibatnya, banyak PTS yang mengalami penurunan jumlah mahasiswa.
"Masalah ini dialami oleh seluruh PTS di Indonesia. Di samping itu, dosen-dosen PTS banyak yang eksodus ke PTN. Celakanya lagi, tidak ada lagi pengadaan Dosen DPK yang membuat banyak PTS kesulitan mendapatkan SDM yang mumpuni. Ini juga berpengaruh terhadap rasio mahasiswa dan dosen." Kata Budi Endarto.
Ia juga menyinggung skandal penetapan Guru Besar yang terjadi di berbagai perguruan tinggi, termasuk di PTN..Secara berani, ia memaparkan dugaan siasat para akademisi, politisi, hingga pejabat publik demi menjadi Guru Besar. Ia menyampaikan bahwa skandal tersebut merupakan fenomena gunung es terkait problematika Pendidikan Tinggi di Indonesia.
"Hari ini kita telah melihat runtuhnya nilai moral, etika dan integritas akademik. Mereka berani melakukan cara pragmatis demi kepentingannya semata", Ujarnya.
Ia berpesan kepada seluruh pejabat struktural yang berjumlah 41 pejabat struktural dari 7 Fakultas, 14 Program Studi serta seluruh struktur jabatan di lingkungan UWP yang dilantik  agar tetap berpegang teguh pada nilai moral, etika dan integritas akademik.
