"Infrastruktur apa yang akan Bapak bangun untuk mendukung perkembangan unicorn Indonesia?" tanya Jokowi.
"Yang Bapak maksud unicorn? Maksudnya yang online-online itu, iya, kan?" jawab Prabowo.
Gara-gara pertanyaan itu, BPN meradang. Alasannya Jokowi dianggap menjebak dengan pertanyaan tentang unicorn.
Tapi, tak hanya itu saja yang membuat BPN marah. Saat Jokowi menyinggung soal 330 ribu hektare lahan yang "dikuasai" Prabowo pun sampai membuat beberapa petinggi BPN mendatangi tempat duduk pimpinan KPU dan melakukan protes.
Langkah BPN tersebut sebetulnya blunder. Hal itu justru menunjukkan bahwa BPN memahami kalau Prabowo tak memahami unicorn. Padahal seperti pendapat beberapa pakar, jika saja Prabowo bisa mengolah pertanyaan tersebut justru bisa membalikkan keadaan.
Sayang, seperti pendapat Adian Napitupulu bahwa Prabowo memang tidak menguasai masalah. Menurutnya, Prabowo seperti ragu dengan pertanyaan Jokowi.Â
Sebetulnya jawaban Prabowo tak salah-salah amat. Prabowo mengatakan bahwa akan memangkas sejumlah regulasi. Seperti kita tahu bahwa saat ini memang startup banyak yang menabrak regulasi. Contohnya saja polemik Taksi Online dengan Dishub misalnya.
Disinilah Jokowi hadir untuk memberikan jalan kelonggaran regulasi pada startup yang baru berkembang saat itu. Gojek misalnya, Jokowi dan Ahok saat itu justru mendukung keberadaan Gojek di tengah meningkatnya penolakan taksi online dan ojek online merebak di daerah Jabodetabek.
Harus diakui bahwa Gojek menggerakkan ekonomi, mitranya saja sudah lebih dari 900 ribu dengan 125 ribu merchant yang bekerja sama dengan Gojek.
Itu belum termasuk Bukalapak yang menggandeng 700 ribu pelaku usaha di Indonesia. Malahan pada Januari 2019 Bukalapak mengungkapkan ada 4 juta pelapak dan 50 juta pengguna di Bukalapak.Â
