Pemerintah Indonesia akhirnya resmi menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia secara sah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium atau PT Inalum melalui proses yang cukup panjang dan diwarnai dengan kabar miring yang menyertainya.
Pada mulanya, ketika kabar Ini menyeruak, justru saat itu Jokowi dicibir. Bahkan politisi senior partai amanat nasional Amien Rais menyebutnya sebagai kabar bohong. Padahal maksud pemerintah saat itu adalah upaya transparansi publik. Eh, malah dijadikan bahan perundungan.
Pemerintah Jokowi pun tak luput dari kritik bapak bangsa, Amien Rais, simbol lokomotif Reformasi yang tak pernah kehabisan batu bara. Â
"Seolah-olah kita sudah senang karena Freeport kembali ke tangan Ibu Pertiwi. Buat saya, itu hanya, maaf, bohong-bohongan, karena operasional masih mereka, semuanya masih mereka" kata Amien Rais, seperti dikutip dari Mojok.co (16/7).
Kondisi pak Amien saat ini ibarat orang yang jatuh kemudian tertimpa tangga. Nazarnya tahun 2014 yang belum ditunaikan, kini harus menelan tudingannya sendiri setelah CEO Freeport McMoran Inc, Richard Andkerson dan Rio Tinto sepakat menandatangani SPA dengan Dirut PT Inalum, Budi Gunadi.
Dengan begitu, sah sudah 51 persen saham PT Freeport kembali kepada pangkuan ibu Pertiwi. Wajar kalau Gubernur Papua Lukas Enembe bakal mendukung Jokowi Ma'ruf pada Pemilu 2019. Padahal Lukas Enembe berasal dari Partai Demokrat yang notebene mendukung Prabowo Sandiaga.
"Semua presiden tidak mampu menyelesaikan provinsi Papua. Itu kami catat. Yang terbaik Pak Jokowi, semua persoalan di Papua dia memahami," ujar Lukas setelah dilantik Jokowi di Istana Negara tempo lalu.
Prestasi membanggakan ini tentu menjadi catatan emas tersendiri bagi pemerintahan Jokowi. Selama Orde Baru sampai dengan periode pemerintahan SBY, Freeport masih menjadi perusahaan adidaya dan untouchable.
Bahkan mungkin hanya segelintir rakyat Papua yang bisa mendapatkan manfaat keberadaan salah satu tambang emas yang menjadi pembayar pajak terbesar di Indonesia ini.
Jadi, tak ada alasan lagi bagi Jokowi untuk memberikan sebesar-besarnya manfaat kembali pada putra putri Papua. Kabar baiknya, 10% saham akan dimiliki oleh Pemerintah Daerah di Papua.
Hal ini juga memastikan bahwa PTFI akan membangun smelter yang mereka janjikan. Dengan dibangunnya smelter, nilai konsentrat yang diolah di dalam negeri akan lebih tinggi. Selain itu juga akan menyerap banyak tenaga kerja.
Divestasi saham ini menjadi salah satu jalan terbaik untuk Indonesia. Coba tengok Venezuela yang kini porak poranda karena nasionalisasi tambang. Ekonomi terpuruk, teknologi tak pernah diperbaharui, SDM pun pada kabur.
Keberhasilan divestasi saham Freeport ini tak lepas dari peran beberapa menteri brilian pemerintahan Jokowi seperti Ignasius Jonan, Sri Mulyani, Rini Soemarno dan Direktur Inalum Budi Gunadi.
Tidak mudah lho mendapatkan saham yang tadinya cuma 9,36 persen, melonjak langsung hingga 51,23 persen. Kemenangan ini jelas bukan hanya kemenangan yang dipersembahkan bagi rakyat Papua tapi juga bagi Indonesia.
Namanya kabar baik pasti tidak akan disukai oleh oposisi. Seperti biasa, Wakil Ketua DPR Fadli Zon berkilah bahwa upaya divestasi saham Freeport ini hanya bentuk pencitraan pemerintah Jokowi. Biarlah Fadli Zon menganggap apapun suksesnya divestasi saham ini, dikutip dari Merdeka.com.
Yang jelas, tambang Grasberg di Papua yang ditaksir memiliki cadangan emas terbesar di dunia ini benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Papua sendiri yang selama ini sudah terlalu lama terisolasi.
Cadangan emas PTFI diperkirakan sekitar US$150 miliar. Kalau cuma buat menutupi anggaran Hambalang yang dikorupsi sih cukup banget. Apalagi kalau Indonesia mau jadi tuan rumah Asian Games lagi. Jadi tuan rumah Olimpiade juga bisa banget.
Mudah-mudahan proses pengambilalihan saham ini bisa berjalan lancar di tengah nyinyir-nyinyir oposisi yang kejang-kejang melihat prestasi pemerintah saat ini. Kata Jonan, proses pengalihan saham sudah selesai, tinggal menyelesaikan transaksinya.
Budi Gunadi juga menambahkan transaksi akan dituntaskan maksimal November mendatang. PT Inalum sudah siap dengan dana sekitar US$3,85 miliar. Yang jelas, demi menjaga stabilitas rupiah, PT Inalum hanya akan memanfaatkan pinjaman dari bank asing, bukan bank plat merah seperti yang selama ini santer dibicarakan.
Harapannya tentu saja rakyat Papua bisa menikmati pembangunan. Bisa mencicipi bbm satu harga ke seluruh pelosok. Bisa mendapatkan akses pendidikan yang setara dan akses kesehatan yang lebih baik lagi. Agar, putra putri Papua bisa lebih kompetitif menjadi generasi penerus bangsa.
