Mohon tunggu...
Fiisyatil Kamilah
Fiisyatil Kamilah Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Mahasiswa HI

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Ekonomi Politik Internasional: Pengertian dan Teori

1 Maret 2024   09:05 Diperbarui: 1 Maret 2024   09:08 75
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pengertian Ekonomi Internasional

Ekonomi politik merupakan sebuah studi yang mempelajari mengenai interaksi keterkaitan antara peristiwa politik dan kegiatan ekonomi, hubungan antara negara dan pasar, hubungan antara sektor domestik dan juga sektor internasional, serta mempelajari hubungan antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Menurut Thomas Oetley jika dispesifikan kepada ekonomi politik internasional studi ini memperlajari tentang bagaimana interaksi pasar dan aktor politik didalamnya dapat membentuk sebuah kebijakan pemerintah. Ekonomi politik internasional juga mempelajari bagaimana persaingan antara pihak yang kuat dan lemah bersaing dalam pusaran ekonomi global agar dapat menciptakan sebuah perkembangan dari ekonomi global itu tadi.

Fokus dari pembahasan ekonomi politik internasional ini adalah terletak pada bagaimana hubungan antara pasar dan aktor politik yang terlibat dalam kegiatan ekonomi interasional ini. Aktor dari ekonomi politik internasional ada negara, perusahaan, dan juga organisasi internasional yang bergerak pada bidang ekonomi salah satu contohnya adalah World Trade Organization (WTO). Dalam ekonomi politik internasional terbentuknya sebuah kebijakan yang nantinya akan diadopsi dan memengaruhi kinerja pemerintah juga bisa disebabkan oleh interaksi antara ketertarikan ekonomi nasional dan juga proses dari politik internasional.

Di dalam ekonomi politik internasional terdapat sebuah keinginan atau tujuan dari pemerintah yang mengalami pertentangan antara kemauan negara yang ingin mengoordinasikan ketergantungan ekonomi dan otonomi politik negaranya. Negara dalam hal ini menginginkan dua tujuan dari ekonomi politik internasional agar dapat berjalan secara bersamaan yaitu negara ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari perdagangan internasional, di sisi lain negara juga ingin menjaga kestabilan otonomi politik, nilai moral dan kebudayaan serta tatanan sosial yang sudah dimiliki. Ekonomi politik internasional berjalan dengan mengikuti alur pasar, dimana jangkauan dari pasar itu diekspansi dari aspek geografis dan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dan diberbagai bidang tentunya dengan melakukan ekspansi atau perluasan melalui sistem harga dari pasar.

Ekonomi politik internasional memiliki empat isu netral yang menjadi kajiannya menurut Thomas Oatley. Pertama ada sistem perdagangan internasional yang dalam konteks ini terjadi persaingan antara pihak yang kuat dan lemah dalam membentuk sebuah kreativitas, proses, dan dampak yang ditimbulkan akibat sistem yang berpusat pada WTO dan rancangan perdagangan antar kawasan yang tengah berjalan. Kedua ada sistem moneter internasional yang menjelaskan bahwa dengan sistem yang ada pada perdagangan internasional bisa memberikan kebebasan melakukan transaksi ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di negara yang berbeda-beda. Ketiga, perusahaan multinasional yang didalamnya berjalan aktivitas dari pihak yang kuat dan lemah dari perusahaan multinasonal dapat menjadi acuan atau rujukan pemerintah untuk membuat sebuah aturan atau regulasi terkait aktivitas perusahaan multinasional. Terakhir ada pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini hal yang menjadi sorotan adalah bagaimana strategi spesifik dan efektif yang dipilih oleh negara berkembang yang sedang membangun perekonomian negaranya dan mencoba menjabarkan mengapa pemerintahan negara tersebut memakai suatu strategi ekonomi yang berbeda-beda.

Teori-Teori dalam Ekonomi Politik Internasional

  • Teori Merkantilisme

            Dalam teori merkantilisme dijelaskan bahwa kesejahteraan suatu negara dapat dilihat dari banyaknya aset yang dimiliki oleh negara tersebut. Dalam merkantilisme elite-elite politik menjadi pemimpin terdepan dalam hal pembangunan negara modern, dan perekonomian internasional dilihat sebagai arena untuk beradu konflik antara kepentingan nasional yang bertentangan dibanding sebagai sebuah arena kerja sama yang saling menguntungkan. Dalam pandangan merkantilisme yang paling diutamakan adalah politik dibandingkan dengan ekonomi dan ada beberapa sifat pokok dari merkantilisme diantaranya ada perdagangan yang dilakukan antarnegara, keinginan negara untuk mencapai sebuah kemakmuran dan berusaha untuk mengembangkan sebuah kekuasaan dan hubungan yang terjalin erat antara kebutuhan kekuasaan dengan perdagangan dan agama.

Bentuk aset yang sempat disinggung diatas dalam pandangan merkantilisme dapat berupa emas atau perak yang dimiliki oleh negara dan bisa memperbanyak jumlahnya dengan cara melakukan ekspor serta sebisa mungkin untuk tidak melakukan impor agar neraca perdagangan dengan negara lain bisa selalu positif. Hal ini menjadi salah satu ide yang dibentuk dari teori merkantilisme. Adapun ide lain yang juga dibentuk dari berkembangnya teori merkantilisme yaitu emas dan perak merupakan aset negara, mendorong kegiatan ekspor, kolonisasi dan monopolisasi, larangan penetapan pajak bagi produsen, penguatan pemerintah pusat untuk mempertahankan kebijakan merkantilisme, dan mendorong pertumbuhan penduduk yang tinggi namun juga harus diikuti dengan melimpahnya sumber daya alam sebagai bagian dari penguatan pasokan militer untuk melanggengkan pengelolaan merkantilisme agar semakin kuat.

Meski begitu ada beberapa tokoh yang menyampaikan kritikannya terhadap pemikiran ekonomi dari sudut pandang merkantilisme ini yang disampaikan oleh Francois QL yang mengatakan bahwa kegiatan perdagangan dan industri harusnya tidak boleh disubsidi oleh pemerintah terkait dengan pajak produsen tadi. Tokoh lain yang juga menyampaikan kritikannya terhadap pandangan merkantilisme ini adalah David Hume yang mengatakan bahwa dengan melakukan penumpukan aset seperti emas dan perak bisa menyebabkan inflasi, menurunnya ekspor barang dan meningkatnya kuantitas impor sehingga menyebabkan defisit impor yang akhirnya membuat raja miskin.

  • Teori Liberalisme

            Teori liberalisme juga merupakan salah satu teori yang digunakan dalam menelaah ekonomi politik internasional. Asumsi yang terbentuk dari teori liberalisme ini adalah manusia sebenarnya tidak ingin terjadi konflik dan bisa menyelesaikan konflik dengan melakukan sebuah kerja sama, mengapa demikian? Karena manusia merupakan makhluk rasional yang bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Dalam konteks ekonomi liberalisme lebih menekankan kepada pasar bebas dan menurunnya tingkat intervensi negara dalam urusan pasar.

            Dalam teori liberalisme ada pemikiran utama yang terkait dengan pasar yaitu pemikiran dari Adam Smith. Adam Smith juga menjadi salah satu tokoh yang mengkritisi pemikiran merkatilisme selain Francois dan David Hume dimana Adam Smith menentang pemikiran merkantilisme yang mengatakan bahwa kesejahteraan suatu negara bisa diukur dengan banyaknya aset atau modal yang disimpan. Melalui perbedaan pendapat ini muncul pemikiran liberalisme yang mengatakan bahwa negara atau pemerintah tidak boleh ikut campur urusan pasar dan hanya boleh berperan sebagai pengawas. Negara atau pemerintah juga bisa masuk dalam kegiatan ekonomi untuk menentukan sebuah kebijakan karena dalam proses pembuatan kebijakan diperlukan elemen-elemen politis yang dimiliki oleh pemerintah negara. Pada intinya liberalisme menekankan pentingnya ekonomi diatas segalanya termasuk dari urusan politik walaupun dalam beberapa kondisi, politik juga diperlukan dalam membentuk sebuah kebijakan.

  • Teori Marxisme

            Terakhir ada teori marxisme yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Frederich Engel. Dalam teori Marxisme persoalan ekonomi merupakan suatu persoalan yang harus diutamakan di atas persoalan yang lain termasuk politik. Dalam teori marxisme muncul sebuah pemikiran bahwa negara ini dikuasai oleh kaum borjuis yang memiliki kekuasaan atas sumber-sumber material atau alat produksi, sehingga kebijakan negara digerakkan oleh kaum borjuis begitupun dengan kebijakan yang dibuat pemerintah negara kebanyakan bersifat untuk menguntungkan kaum borjuis. Dalam konteks ekonomi juga ada kaum proletar atau kaum buruh yang dilihat sebagai pihak lemah yang dieksploitasi oleh kaum borjuis dan kebijakan negara yang memihak kaum borjuis tadi. Para penganut teori marxian juga memandang terjadinya sebuah konflik ini bisa diakibatkan dari faktor ekonomi yaitu mencari pasar dan keuntungan yang lebih banyak. Dengan demikian permasalahan politik tidak bisa berjauhan dengan permasalahan ekonomi yang bersifat ekspansif ini.

Referensi

Abidin, Y. (2022). Pengantar Ekonomi Internasional. Lembaga Penerbitan UNAS.

HI UNIDA Gontor (2021). Ekonomi Politik Internasional. https://hi.unida.gontor.ac.id/ekonomi-politik-internasional 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun