Pun demikian dengan RUU HIP. Meski pada akhirnya DPR RI menyadari kesalahannya karena secara diam-diam telah mengganti kata 'pembinaan' menjadi 'haluan', kengototan DPR membahas RUU HIP atau RUU PIP ini juga menimbulkan banyak pertanyaan.
Untuk apa memeras-meras sila Pancasila? Trus, memasukkan pidato Bung Karno dalam pasal Undang-Undang? Duh ...
Kalau tujuannya untuk menguatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) -- membuatkan dasar hukum sebuah lembaga, seperti orde baru dulu membentuk BP7, buat saja UU yang mengatur tentang kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan BPIP. Sudah!
Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai ideologi berbangsa dan bernegara tidak perlu diutak-atik lagi. Tidak perlu menafsir-nafsirkan dan memeras-meras sila Pancasila kemudian dimasukkan dalam sebuah UU.
Jika DPR menganggap keberadaan BPIP teramat sangat penting, sehingga ada kekhawatiran setelah Presiden Jokowi lengser nanti BPIP akan dibubarkan, buat saja UU (RUU) tentang BPIP. Seperti berdirinya Komnas HAM yang awalnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, kemudian dibuatkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Komnas HAM sebagai landasan hukumnya.
Seandainya RUU HIP 'hanya' sebuah rancangan UU yang berisi tentang  keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang BPIP, saya yakin RUU HIP tidak akan menimbulkan kontroversi dan menuai protes dari berbagai pihak (meski dari sisi urgensinya masih perlu dipertanyakan).
Namun sayangnya, dalam menyusun dan membahas sebuah RUU, DPR RI seperti berjalan sesuai dengan agendanya sendiri. Â Bahkan, di tengah desakan publik agar RUU HIP dibatalkan, DPR masih saja ngotot untuk terus membahas RUU ini dengan meminta nama rancangan regulasi itu diubah menjadi RUU PIP. Lebih miris lagi, DPR RI malah mendepak RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020.
Sungguh, betapa tidak bergunanya DPR kita!
