Ketika beberapa hari yang lalu KPK menangkap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan bersama 8 orang lainnya dalam serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, Depok, dan Banyumas, saya sempat berpikir bahwa meski UU KPK telah direvisi, lembaga antirasuah tersebut ternyata masih "garang".
Terlebih lagi penangkapan Komisioner KPU oleh KPK ini terkait dugaan suap yang melibatkan tokoh PDIP sebagai partai politik penguasa. Tentunya (mestinya), dalam rentetan penyelidikan selanjutnya akan (mestinya) menyeret tokoh penting partai moncong putih tersebut.
Dalam perkembangan selanjutnya, nama Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memang ramai menjadi pemberitaan media. Hasto diduga sebagai pihak yang ikut terlibat (bahkan menjadi aktor penting) dalam kasus ini.
Namun, ketika rencana penggeledahan ruangan Hasto di kantor DPP PDIP pada Kamis, 9 Januari 2020 itu gagal, perkiraan saya bahwa KPK masih berani 'menyentuh' tokoh parpol penguasa, ambyar seketika.
Dari kegagalan KPK menggeledah ruangan Hasto inilah, lelucon pemberantasan korupsi dengan dasar UU KPK hasil revisi tampak begitu kentara. Dalam hal ini, keberadaan Dewan Pengawas-lah yang memegang peranan penting untuk 'bermain', bahkan akan menentukan hasil penyelidikan (dan penyidikan).
Sungguh teramat lucu dan menggelikan (baca: memuakkan) ketika setelah melakukan OTT, KPK masih harus menunggu surat izin Dewan Pengawas untuk melakukan penggeledahan. Tapi apa mau dikata, begitulah memang aturannya.
Langkah KPK menetapkan 4 orang, termasuk Wahyu Setiawan dan eks-caleg PDIP Harun Masiku menjadi tersangka memang tergolong sigap dan cepat. Akan tetapi, kegagalan KPK menggeledah ruangan Hasto sebagai lanjutan dari OTT untuk pengembangan penyelidikan merupakan lelucon konyol yang mudah diterka ending-nya.
Hasto merupakan salah satu "orang kuat" di PDIP. Sudah tentu, partai pimpinan Megawati tersebut akan berusaha secara maksimal agar nama Hasto tetap "bersih".
Dalam kasus ini, publik hanya dikejutkan di awal, ketika media ramai-ramai memberitakan OTT KPK menangkap Komisioner KPU atas dugaan suap proses PAW anggota DPR RI dari PDIP. Namun selanjutnya, publik terus disuguhi lelucon dan bukti-bukti "keampuhan" UU KPK hasil revisi.
Diawali Hasto dengan jurus "puyer kupu-kupu", PDIP terus membuat manuver untuk membela diri, bahkan malah membentuk tim hukum untuk menyerang balik KPK.
