Setelah dilakukan pengecekan fakta oleh media-media peserta kolaborasi.Cek Fakta, beberapa klaim atau pernyataan yang disampailan oleh kedua capres dalam debat kedua pada Minggu (17/2) kemarin ternyata ada yang tidak benar.
Beberapa hal yang menjadi sorotan publik antara lain klaim capres nomor urut 01, Joko Widodo  yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2014 impor beras turun. Faktanya, merujuk pada beberapa data yang ditemukan tim kolaborasi Cek Fakta,  pernyataan Jokowi  tersebut tidaklah tepat alias salah. ((Jokowi Sebut Impor Beras Indonesia Sejak 2014 Turun, Benarkah?))
Begitu juga dengan pernyataan Jokowi bahwa dalam tiga tahun ini tidak ada kebakaran hutan, ternyata juga tidak benar. Â Bahkan, sejak awal 2018 saja, kebakaran hutan dan lahan di Riau memakan 5.776 Hektarre dengan rincian kebakaran paling luas di Rokan Hilir sebanyak 1.985,35 Hektare. ([Salah] Jokowi Klaim 3 Tahun Terakhir Tak Ada Kebakaran Hutan?)
Sementara pernyataan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto bahwa banyak infrastruktur yang dilakukan grusa grusu tanpa Feasibility Study juga dinilai tidak benar alias mengada-ada.Â
Elrika Hamdi dari Energy Finance Analyst IEEFA menyatakan semua proyek infrastruktur pasti menggunakan Feasibility Study dan Detailed Engineering Design sebagai pedoman pembangunan bagi para kontraktor sipil atau EPC.
Bila tidak ada FS dan DED, tidak mungkin kontraktor dapat melakukan pembangunan meski keandalan FS dan DED dari masing-masing proyek terkadang dipertanyakan, terutama yang berhubungan dengan dampaknya terhadap lingkungan. (Capres Prabowo sebut proyek infrastruktur tidak melalui feasibility study )
***
Debat capres yang rencananya akan diadakan lima kali hingga menjelang hari pencoblosan pada 17 April nanti merupakan serangkaian kampanye Pilpres 2019.
Maka tak mengherankan, yang disampaikan capres ketika debat lebih cenderung mengedepankan narasi 'kampanye' ketimbang pemaparan visi-misi.
Di kalangan masyarakat awam, politik sering diidentikkan dengan 'tipu menipu'. Idiom 'politik itu kotor' sudah jamak menjadi anggapan masyarakat.
Begitulah memang nyatanya para politikus di negeri kita, termasuk politikus yang mencalonkan diri (dicalonkan partai politik/gabungan partai politik) untuk menjadi presiden. Demi mendapat simpati agar rakyat mau memilih, apa pun akan dilakukan meski apa yang disampaikan adalah hoaks.
Dalam situasi seperti ini, ketika menggunakan hak pilih dalam pemilu (pilpres)  masyarakat dituntut untuk  'cerdas' dan harus tidak boleh percaya begitu saja dengan apa yang disampaikan capres dalam Debat Capres.
Namun, ketentuan 'cerdas dan harus tidak boleh percaya begitu saja'Â itu tidak berlaku bagi pendukung fanatik Jokowi dan pendukung fanatik Prabowo karena bagi pendukung fanatik Jokowi, apa pun yang dilakukan (dikatakan) Prabowo pasti tidak ada benarnya. Begitu juga dengan pendukung fanatik Prabowo, apa pun yang dilakukan (dikatakan) Jokowi pasti salah.
....
Salam cerdasÂ
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H