Dear KPK, Apa Kabar Kasus Korupsi Romy?

Kita tidak ingin para penjahat ekonomi krah putih itu gentayangan di dalam pemerintahan. Menjadi duri dalam daging. Dan dapat mengganggu keseriusan pemerintah di dalam mengemban amanah dari rakyatnya.

Masyarakat yang cerdas akan bisa melihat mana yang patut didukung dan disanjung karena kerja nyatanya. Bukan pemuja buta hanya karena mengidolakannya. Siapapun orangnya tidak peduli tokoh hebat atau ulama sekalipun, selama bermain-main dengan amanah maka akan mendapat balasan yang setimpal.

Jejak Kader PPP di Pusaran Korupsi

Selain Romi Sang Ketua Umum, mungkin kita juga masih ingat dengan kasus korupsi dana penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 lalu. Tepatnya Kamis (22/5/2014), KPK menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka. KPK juga mengeledah ruang kerja Suryadharma Ali dan Dirjen Haji-Umrah, Anggita Abimanyu.

Suryadharma Ali adalah merupakan kader militant Partai Persatuan Pembangunan. Jabatannya sebagai Menteri Agama tentu tidak lepas dari loyalitasnya sebagai kader PPP. Namun, korupsi yang dilakukannya sungguh tidak mencerminkan sikap sebagai politisi yang bijak. Bahkan, Nama Suryadharma Ali saat itu sangat mencoreng pamor PPP.

Saat ini, PPP juga harus siap-siap kembali mendapat coretan hitam karena ulah Ketumnya sendiri. Bayangkan jika seorang ketua umum partai besar sekelas PPP masih korupsi, apa yang akan terjadi? Romi harus mempertaruhkan jabatannya sebagai Ketua Umum.

Bagaiamanpun kelanjutannya kabar pemanggilan Romi oleh KPK pada Agustus kemarin, sebagai masyarakat biasa kita tentu sama-sama berharap agar kasus ini dapat segera diselesaikan, KPK harus tegas. 

Jika Romi sudah terbukti jadi tersangka, segera tetapkan hukuman dan berikan sanksi politik yang setimpal. Namun jika KPK masih 'sungkan' menjadikan Romi  tersangka sebagaimna kasus tahun 2014 lalu, maka cukuplah masyarakat awam yang tau apa dan bagaimana fungsi KPK sebenarnya. Lebih dari itu, kami cukup tau bahwa Ketua Umum PPP tidak bisa memberikan tauladan yang baik dan tidak bisa menjaga marwahnya sebagai partai yang dianggap bagian dari "partai nasionalis relegius".