   Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh bapak Oman Fathurahman di kelas 4C BSA, di sana dijelaskan bahwa ada beberapa rumusan moderasi beragama. Yang pertama, mengedepankan kehidupan bersama. Sikap pertama yang harus diambil adalah menjaga kerukunan dan persatuan di antara umat Islam. Perbedaan metode penentuan hilal seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan, tetapi justru dijadikan sebagai kekayaan intelektual dan kultural dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan beragama, prinsip hidup berdampingan secara harmonis sangat penting. Umat Islam di Indonesia harus mengedepankan semangat kebersamaan dan saling menghormati. Dengan demikian, perbedaan metode penentuan hilal tidak akan memecah belah umat, tetapi justru memperkaya diskusi dan pemahaman keagamaan.Dengan mengedepankan sikap saling menghormati dan memahami, perbedaan metode penentuan hilal tidak harus menjadi sumber konflik.
   Yang kedua, memahami esensi ajaran agama, NU maupun Muhammdiyah, keduanya memiliki dasar-dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, perlu ada saling memahami dan menghargai metode yang digunakan masing-masing pihak, kemudian balik lagi pada tujuan tujuan utama, yaitu menjalankan ibadah dengan khusyuk dan benar. Keduanya berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Mereka berusaha memastikan bahwa setiap ibadah yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun metode yang digunakan berbeda, baik NU maupun Muhammadiyah, tetapi memiliki niat yang sama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan syariat yang benar. Perbedaan dalam metode tidak seharusnya mengaburkan tujuan mulia tersebut. Dengan saling memahami, umat Islam bisa lebih fokus pada tujuan utama dari ibadah yang dilakukan.
   Yang ketiga, mengutamakan martabat kemanusiaan. Setiap keputusan atau tindakan dalam penentuan hilal itu harus mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap kemanusiaan. Hal ini penting untuk menjaga martabat umat Islam dan menghindari konflik yang dapat merusak keharmonisan sosial. Dalam menjalankan praktik beragama, martabat kemanusiaan harus dijunjung tinggi di setiap aspek kehidupan. Perbedaan pendapat dalam metode penentuan hilal tidak boleh merendahkan martabat umat Islam atau memicu konflik yang dapat merusak tatanan sosial. Perbedaan harus dilihat sebagai bagian dari dinamika yang sehat dalam masyarakat, yang seharusnya memperkaya wawasan dan memperkuat persatuan, bukan sebaliknya.
   Yang keempat, membangun kemashlahatan umat. Setiap keputusan terkait penentuan hilal harus mengarah pada kemaslahatan umum. Meskipun ada perbedaan, keputusan yang diambil harus bertujuan untuk kebaikan bersama dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Kemaslahatan umum menjadi tolok ukur dalam pengambilan keputusan keagamaan. Umat Islam harus berpikir jauh ke depan, mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang diambil. Dalam konteks penentuan hilal, keputusan yang diambil harus bisa memberikan manfaat yang luas dan menghindari potensi kerugian bagi umat.
   Yang kelima, berpegang pada prinsip adil dan imbang. Pendekatan yang diambil harus adil dan berimbang, tidak memihak pada salah satu metode saja. Pemerintah sebagai mediator harus bersikap netral dan mempertimbangkan pandangan kedua belah pihak. Prinsip keadilan dan keseimbangan sangat penting untuk menjaga keharmonisan. Pemerintah, sebagai pihak yang bertanggung jawab, harus memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat. Dengan sikap yang adil dan imbang ini dapat meminimalisir konflik yang akan terjadi.
   Yang keenam, mematuhi konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Konstitusi dan peraturan pemerintah terkait penentuan hilal harus diikuti sebagai bentuk kesepakatan bersama. Hal ini untuk memastikan adanya satu suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi seluruh umat Islam di Indonesia. Mematuhi konstitusi adalah bentuk penghormatan terhadap kesepakatan bersama sebagai bangsa. Dalam hal penentuan hilal, keputusan yang diambil harus didasarkan pada peraturan yang berlaku. Hal ini untuk memastikan bahwa keputusan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat.
   Pendekatan moderasi beragama berperan penting dalam mengatasi perbedaan penentuan hilal antara NU dan Muhammadiyah. Dengan mengutamakan toleransi, kedua kelompok bisa menghargai pandangan masing-masing tanpa mengedepankan perbedaan sebagai sumber konflik. Penghormatan terhadap metode dan tradisi yang berbeda memungkinkan kedua pihak untuk tetap teguh pada keyakinan mereka, sambil tetap menjaga kerukunan.
   Dialog yang terbuka dan konstruktif dapat menjadi jembatan untuk mengklarifikasi alasan di balik perbedaan tersebut. Melalui diskusi yang saling menghargai, baik NU maupun Muhammadiyah bisa menemukan titik temu atau setidaknya mencapai kesepahaman tentang pentingnya saling menghormati perbedaan pandangan dalam semangat persatuan umat Islam. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengatasi perbedaan penentuan hilal, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan persatuan umat beragama.
   Dengan demikian, moderasi beragama menjadi landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang harmonis dan toleran. Meskipun NU dan Muhammadiyah memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keutuhan dan kemajuan umat Islam. Dengan semangat moderasi beragama, perbedaan ini dapat dijadikan sebagai kekayaan yang memperkaya wawasan luas dalam pengetahuan tentang Islam di Indonesia, bukan sebagai sumber konflik yang memecah belah.
