Melaju Dengan Jejak Sang Prima, Kini Penggugat Berkarya

Partai Berkarya mengajukan gugatan perdata kepada KPU RI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (4 April 2023). Kasus yang bernomor registrasi 219/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst ini muncul karena kebijakan KPU RI yang tidak mengizinkan partai Berkarya mengikuti pemilu 2024. Kecewa dengan putusan itu, Berkarya Pihaknya meminta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas temuan KPU RI melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).  

Namun, pihaknya juga meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendenda KPU RI dengan menunjuk partai Berkarya untuk mengikuti pemilu 2024. Pihak penggugat, yakni partai Berkarya, juga mengajukan permohonan dalam perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum KPU RI dengan menunda Pilkada 2024.  "Menghukum tergugat untuk menunda seluruh alur tahapan Pemilu 2024, sampai penggugat dinyatakan sebagai partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPRD kabupaten/kota tahun 2024, atau sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht),".

Partai Berkarya ternyata menjadi partai politik non-peserta kedua di Pemilu 2024, setelah partai PRIMA, yang mengajukan gugatan perdata KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  Sebelumnya diketahui, Partai Berkarya juga menggugat lembaga KPU di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena gagal dalam pemeriksaan sebagai partai politik untuk pemilihan parlemen mendatang. Tercatat laporan Berkarya ini teregister dalam Nomor 001/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022. Namun, Bawaslu memutuskan untuk membatalkan kasus terhadapnya. 

Pasalnya kata Bawaslu, sementara partai Berkarya memenuhi syarat formal, ternyata syarat substantif tidak terpenuhi. Pada saat persidangan Partai Prima, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menang, dan keputusannya untuk mengalahkan Partai Prima memicu kontroversi kewenangan, konstitusi dan substansi politik.  Selain itu, KPU mendapat kecaman karena dianggap tidak serius dalam menangani kasus tersebut.

Adapun alasan menolak menunda pilkada adalah untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan konstitusi Indonesia. Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) menetapkan asas  Luber-jurdil seperti yang sering kita dengar. Namun, ada juga asas yang kurang dikenal oleh masyarakat, yaitu asas periodik, yang mana artinya pemilu tidak hanya harus diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, tetapi harus dipastikan bahwa pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali.