Sayangnya PERDA ini konteksnya ketertiban umum di luar ruang alias di jalanan, karena itu PSK dalam operasional penertibannya setara dengan gelandangan dan pengemis, artinya lagi PERDA ini tidak menjangkau juridiksi ketertiban di hotel-hotel atau di ranah online.
Soal terminologi PSK, mba Sri dari Komnas Perempuan mengajukan keberatan, istilah ini mengesankan bahwa ini pengakuan terhadap sebuah profesi. Padahal, katanya, Â kenyataannya mereka yang menggeluti profesi itu lebih banyak bukan didasarkan pada "kerelaan" melainkan terjebak bahkan "di-framing" oleh pihak-pihak tertentu dalam dunia prostitusi. Dan mba Sri menyebut istilah yang lebih tepat PEDILA kepanjangan dari "Perempuan Dilacurkan".
Kita harus memilih, Â saya bilang, di Belanda prostitusi itu dilegalkan yang konsekuensinya Pemerintah, selain menarik pajak, juga melindungi baik keamanan (dengan menyiapkan panic button) maupun kesehatan. Ini pernah dilakukan oleh Mantan Gubernur Ali Sadikin dengan lokalisasi Kramat Tunggak.Â
Tapi memang ini bertentangan dengan pilihan kita sebagai Negara "Berketuhanan Yang Maha Esa" dan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia, meskipun disadarai bahwa (sebagaimana dikatakan Nasir Jamil) prostitusi  berkembang bersama peradaban manusia.
Prostitusi itu harus diatur dalam KUHP dalam term-nya sendiri, jangan dikaitkan dengan perselingkuhan, karena dalam prostitusi itu ada motifnya sendiri yaitu komersial, artinya substansi yang menjadi objek kriminalisasinya adalah  "relasi seksual yang bersifat komersial". Â
Relasi ini telah menghina perempuan, telah menghina kemanusiaan dan bertentangan dengan nilai-nilai Negara berketuhanan, sehingga ia menjadi delict biasa tanpa harus "diadukan" oleh korban. Jangan takut dengan konteks penegakannya, karena "muncikari" adalah alat bukti yang paling kuat.
Hukum hanyalah salah satu upaya merespon kebutuhan jawaban atas suatu permasalahan, masih banyak jawaban-jawaban yang harus kita upayakan bagi problem-problem kehidupan yang sesungguhnya. Wallahu alamu bishawab (19219)
