Pemberantasan Korupsi
Revisi UU KPK: Dendam Yang Terus Membara
Oleh : Abdul Fickar Hadjar
I. Resistensi terhadap KPK
Sejak lahirnya KPK (UU KPK) telah melahirkan resistensi dari beberapa pihak, terutama pihak yang merasa dirugikan. Resistensi ini kemudian melahirkan upaya upaya pelemahan, yang oleh Pimpinan KPK jilid I disebut “perlawanan balik koruptor” (corruption fide back) dan jika dikelompokkan bentuk-bentuk perlawanan itu adalah:
1. Pelemahan melalui upaya hukum, antara lain melalui “judicial review” ke Mahkamah Konstitusi, tuntutan praperadilan ataupun gugatan perdata ke pengadilan negeri;
2. Kriminalisasi terhadap komisioner maupun petugas pelaksana (kasus Bibit Candra, kasus BW-AS, Kasus Noval) (pada hakekatnya juga perlawanan hukum);
3. Perebutan / klaim kewenangan penanganan kasus (kasus Anggodo, Djoko Susilo, Ditlantas);
4. Pelemahan bahkan upaya pembubaran melalui perubahan regulasi di DPR (Revisi UU KPK yang terus coba dilakukan beberapa kali)
Dan jika diidentifikasi siapa saja pihak-pihak yang melakukan upaya pelemahan ini, maka dapat dipastikan mereka adalah pihak-pihak yang menjadi “kelompok sasaran” dari UU KPK, yaitu koruptor penyelenggara Negara dan koruptor penegak hukum, serta koruptor swasta yang terkait dengan dua yang lain tersebut.
Dari sekian banyak pelemahan melalui upaya hukum, yang beberapa puluh kali judicial review dan tuntutan praperadilan, yang monumental untuk dicatat antara lain:
a. penghapusan tafsir sifat melawan hukum materiil dari perbuatan korupsi dalam UU No.31/1999 tentang Korupsi (sifat melawan hukum formil = melawan peraturan perundang-undangan, sedangkan sifat melawan hukum materiil = melanggar kepatutan/kesusilaan baik) (Abdulah Puteh);
b. dipisahkannya UU KPK dengan UU Pengadilan Tipikor dan diperluasnya kewenangan PN Tipikor mengadili perkara korupsi yang tidak hanya ditangani KPK saja, termasuk juga yang ditangani kejaksaan (Mulyana Kusumah);
c. perluasan lingkup kewenangan praperadilan, yang tidak lagi terbatas pada penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan yang tidak sah serta permohonan ganti rugi, tetapi juga “penetapan tersangka”(Kasus BG);
Selebihnya perlawanan hukum dilakukan untuk mempreteli kewenangan dan memperlemah KPK.
- Kriminalisasi terhadap komisioner dan penyidik KPK adalah rahasia umum atau fakta notoir. Cicak vs Buaya jilid 1, 2 dan 3 simbol terjadinya kriminalisasi, dan yang terakhir ini kita menunggu penyelesaian akhir kasus AS & BW melalui deponering Jaksa Agung dan belum jelasnya penyelesaian terhadap NB.
- Upaya pelemahan yang paling mendasar dan dahsyat adalah pelemahan melalui upaya perubahan regulasi yaitu upaya revisi terhadap UU KPK. Sejarah mencatat sudah beberapa kali dilakukan upaya pelemahan melalui perubahan UU KPK, bahkan upaya yang terakhir yang dilakukan adalah upaya pembubaran KPK, hal ini Nampak dari usulan perubahan yang membatasi eksistensi (usia) KPK hanya 12 tahun kedepan. Ditengah masifitas korupsi di Indonesia pada saat ini, upaya pelemahan bahkan pembubaran menjadi sesuatu yang ironis.
Tentu saja upaya perlawanan tersebut berpengaruh terhadap kinerja KPK, bahkan menjadi hambatan yang signifikan, diantaranya suasana kekhawatiran kriminalisasi. Namun di sisi lain nampaknya hambatan-hambatan diatas justru telah melahirkan kekuatan dan tantangan, yaitu kerja-kerja KPK utamanya dibidang pemberantasan (fungsi represif) tanpa mengenyampingkan fungsi pencegahan (preventif), telah melahirkan tidak hanya banyak simpati, tapi juga gerakan-gerakan nyata masyarakat yang membela KPK, lebih luas memberantas Korupsi melalui pengawasan masyarakat. Dukungan masyarakat adalah kekuatan yang lahir murni karena kerja-kerja KPK diangap telah memen
II. Konteks Usulan Revisi UU KPK
Tantangan pemberantasan korupsi ke depan semakin kompleks. Bukan hanya karena modus operandi korupsi yang semakin canggih dan tak mudah dideteksi, melainkan upaya-upaya melemahkan lembaga tersebut. Upaya-upaya tersebut di antaranya dengan mengurangi kewenangan KPK melalui revisi UU KPK.
Tentu saja isu pelemahan KPK melalui revisi UU senantiasa dibantah oleh para pemegang kekuasaan pembentuk UU alias DPR, bahkan sebaliknya mereka menyatakan revisi UU KPK ini adalah untuk memperkuat KPK, ini juga yang dikemukakan oleh Presiden yaitu revisi dimaksudkan untuk memperkuat KPK, benarkah demikian ?
Jika dilacak banyak realitas dan fenomen yang muncul yang dapat dikaitkan dengan keinginan kuat merevisi UU KPK, antara lain :
- Stigma bahwa KPK dilahirkan sebagai respon dari lemahnya / kurang optimalnya lembaga penegakan hukum penegakan korupsi (Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan), sehingga dibuatlah KPK dan Pengadilan Khusus Tipikor;
- KPK diharapkan menjadi trigger mechanism bagi lembaga-lembaga penegak hukum lain (ic Kepolisia dan Kejaksaan) untuk menjadi kuat, kenyataannya KPK yang menjadi kuuat;
- Telah banyak politisi seperti Mentri, anggota DPR, Pimpinan Partai, serta penyelenggara Negara sperti Kepala daerah (gubernur, Bupati/Walikota) dan kalangan birokrasi yang menjadi sasaran atau korban KPK dalam melaksanakan tugasnya memberantas korupsi;
- Berulangnya kasus Cicak Vs Buaya, ketika oknum kepolisian tersentuh KPK;
- Pernyataan politisi yang menyatakan bahwa KPK lebih menakutkan dari terorisme;
- Pernyataan bahwa KPK seharusnya diawasi, karena Vatikan saja ada pengawasnya;
- Ada orang yang meninggal dalam status tersangka KPK;
Realitas-realitas inilah sedikit banyak telah menjadi motif bagi pihak-pihak yang bernafsu ingin merevisi UU KPK, meski selalu dengan alas an untuk menguatkan, tetapi seluruh rangkaian realitas itu menggambarkan konteks revisi adalah pelemahan KPK, bahkan pembubaran KPK.
III. Revisi UU KPK upaya melemahkah KPK melalui teks
Langkah DPR untuk mematikan KPK saat ini justru merupakan anti klimaks. "KPK itu dilahirkan selain sebagai anak kandung reformasi, KPK juga merupakan amanat dari konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang pemberantasan korupsi. Jadi, jika sekarang ada upaya-upaya untuk membatasi, melemahkan bahkan membubarkan KPK, maka selain akan menghianati reformasi juga Indonesia akan dituduh melanggar konvensi PBB.
Dari empat poin revisi yang diusulkan DPR RI jelas terungkap upaya pelemahan KPK. DPR hanya ingin mengelabui saja dengan mengatakan bahwa revisi UU KPK akan memperkuat keberadaan KPK, Keempat poin yang dimaksud Abdul adalah pembentukan dewan pengawas KPK, pemberian wewenang SP3, penyadapan yang dibatasi dan KPK tak berwewenang merekrut penyelidik dan penyidik sendiri.
Pertama, Dewan Pengawas yang akan diangkat Presiden dan diantaranya bertugas mengawasi kerja KPK dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan UU merupakan kesesatan berfikir. Karena keberadaan Dewan Pengawas selain bukan merupakan bagian dari “unsur penegak hukum” yang diberi wewenang yudisial, keberadaannya juga berpotensi mengintervensi kerja-kerja KPK. Padahal, mekanisme hukum untuk mengawasi dan mengontrol kerja-kerja KPK sudah tersedia. Disamping itu sebagai sebuah lembaga Negara DPR kerapkali mengawasi aktivitas KPK dengan cara memanggil untuk didengar juga keterangan dan laporan kinerjanya.
Secara yuridis, ada mekanisme hukum untuk kontrol dan awasi KPK, misalnya melalui praperadilan, melalui judicial review MK sebagaimana dikemukakan diatas, bahkan jika komisioner KPK melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang, bisa diproses secara pidana. Karena itu, juka Dewan Pengawas dipaksakan kehaduirannya, dapat dipastikan ditujukan untuk melemahkan KPK.
Kedua, pemberian wewenang SP3 kepada KPK terlalu berlebihan, tidak diperlukan bahkan berpotensi penyalahgunaannya oleh komisioner KPK baik karena kepentingannya sendiri maupun akibat intervensi oleh kekuasaan lain (Politik & Uang), karena itu pemberian wewenang SP3 kepada KPK dapat melemahkan KPK sendiri.
Pasal 44 UU KPK menyatakan, jika dalam tingkat penyelidikan telah didapat 2 (dua) alat bukti yang cukup, penyelidik dapat menyerahkannya kepada Komisioner. Karena itu kemudian KPK dapat langsung menetapkan tersangka bersamaan dengan menaikannya ke tingkat penyidikan. Sebaliknya, jika dalam tahap penyelidikan tidak ditemukan bukti, maka penyelidikan dihentikan. Pada tahap penyelidikan inilah KPK menerapkan “SP3” (penghentian pnyeldikan) untuk tidak meneruskan ketingkat penyidikan.
Jadi perkara-perkara yang sampai ke tingkat penyidikan bahkan ke Pengadilan Tipikor adalah perkara-perkara yang telah cukup alat buktinya. Jika KPK diberikan kewenangsn SP3 dapat pasti akan banyak pihak mengintervensi dan menekan komisioner KPK untuk meng-SP3-kan kasus-kasus yang ditangani. SP3 membuat KPK mudah diintervensi dan berpotensi besar disalahgunakan oleh komisioner KPK.
Ketiga, terkait penyadapan yang harus mendapat izin dari Dewan Pengawas. Seperti ikemukakan diatas usulan ini merupakan kesesatan berpikir karena dewan pengawas bukan pelaksana penegakan hukum, sehingga tidak bisa diberi wewenang perizinan. Hal ini akan mengacaukan sistem hukum yang ada. Izin penyadapan ini juga rentan dengan intervensi politik dan kebocoran informasi, di tengah masifitas korupsi.
Sementara poin KPK tidak berwewenang rekrut penyelidik dan penyidik sendiri, menurut Abdul membuat KPK tergantung pada instansi lain dan KPK sulit merekrut penyelidik dan penyidik yang berintegritas dan profesional untuk memberantas korupsi. Karena penyidik dan penyelidik dari instansi lain mempunyai dua kaki dan dua kepentingan yang pada suatu momen tertentu akan sangat merugikan kemandirian KPK.
