Analisis Fintech Syariah di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah

Nama: Nur Luthfia Kasturi

NIM: 042111433048

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prodi Ekonomi Islam

Hubungan Antara Fintech Syariah dengan Maqashid Syariah

Pada  dasarnya  akad  yang  terdapat  dalam Fintech tidak  bertentangan  selagi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, Fintech Merujuk kepada salah satu asas muamalah yaitu an-taradhin yang memiliki arti saling ridho diantara kedua belah pihak. Atas dasar inilah akad atau transaksi yang terjadi diantara kedua belah pihak menjadi sah. 

Berbeda  dengan  lembaga  keuangan konvensional,  lembaga keuangan syariah  harus mendasari  operasionalnya  dengan  prinsip  syariah  yakni  pelarangan  atas riba, gharar dan maysir sehingga lebih menekankan kepada sistem bagi hasil (profit and loss sharing) sebagai penggantinya. 

Para pakar muslim  sudah  banyak  yang  menjelaskan  bahwa  landasan  bunga (interest)  sangat  dilarang  karena  dapat menimbulkan terjadinya ketidakadilan (injustice) dalam tatanan ekonomi masyarakat. 

Sebaliknya,  lembaga ekonomi syariah secara konsepsional didasarkan atas  prinsip  kemitraan  berdasarkan  kesetaraan (equity) keadilan fairness),  kejujuran (transparan), dan hanya  mencari  keuntungan yang  halal  semata  (falah oriented). Kenyamanan  yang  diberikan  atas  transaksi  melalui Fintech Berbasis  syariah  tidak lepas dari karakteristik bisnis syariah yang bersandar kepada pondasi ekonomi syariah yaitu ketuhanan (ilahiah), keadilan (al-adl), kenabian (an-nubuwwah), pemerintahan (al-khilafah), dan hasil (ma’ad). 

Akad Fintech Syariah

Berbeda dengan fintech konvensional, fintech syariah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam, seperti larangan bunga atau riba, skema akad, tidak dilakukan dengan cara penipuan (gharar), tidak memberikan mudharat pada penggunanya, dan harus ada kejelasan antara pembeli dan penjual. Fintech syariah menerapkan dua skema akad, yaitu: