Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang Dipertanyakan dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara

Dalam pelaksanaan pembangunan super besar yang akan berdampak pada satu negara seperti ini, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) sangatlah penting untuk diterapkan. Tidak hanya mengenai isu-isu yang sudah dijelaskan di atas, tapi keseluruhan prinsip pembangunan berkelanjutan guna merealisasikan bentuk pemerintahan yang baik. Keempat isu di atas harusnya sudah tidak ada dalam pembangunan tingkat nasional apalagi sekelas pemindahan Ibu Kota Negara. Untuk itu pemerintah harus benar-benar turun tangan dalam menangani isu-isu tersebut agar tidak ada komponen pembangunan yang teralienasi.

Dalam prinsip partisipasi, masyarakat dari lapisan bawah hingga atas, utamanya warga lokal calon Ibu Kota Negara baru wajib dilibatkan. Mulai dari penyampaian sosialisasi dan pemahaman konsep pembangunan, proses pelaksanaan, hingga tahap evaluasi. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyampaian sosialisasi dan pemahaman konsep pembangunan akan mendorong mobilisasi opini masyarakat terhadap rencana pemindahan Ibu Kota Negara ini, dan menolak bahkan mengubah kebijakan yang sekiranya tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tapi selain dari masyarakat lokal calon Ibu Kota Negara baru, partisipasi dari seluruh warga Indonesia juga sama pentingnya dalam proses pembangunan ini. Mengatasi kendala luasnya wilayah negara, solusi yang bisa dilakukan dalam menarik aspirasi seluruh warga negara adalah dengan menegakkan perlindungan dan kebebasan berekspresi masyarakat di media sosial agar informasi mengenai wacana pemindahan Ibu Kota Negara dapat menyebar luas di masyarakat. 

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya tentang keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, tetapi juga tentang kesejahteraan antar generasi dan bagaimana menjadikan lingkungan sebagai bagian yang wajib dilindungi dalam proses pembangunan. Oleh karena itu konsep keadilan sangatlah penting, tidak hanya bagi masyarakat, tapi bagi seluruh komponen pembangunan, termasuk lingkungan.

Terlepas dari itu semua, poin paling penting adalah prinsip transparansi dalam pembangunan. Transparansi menjadi langkah awal untuk menilai apakah pembangunan Ibu Kota Negara baru ini telah berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan atau tidak. Transparansi juga pada akhirnya akan mempengaruhi prinsip-prinsip lainnya dalam proyek pemindahan Ibu Kota Negara yang berbasis pembangunan berkelanjutan ini. Oleh karena itu, penting untuk pemerintah, khususnya Kementerian PPN dalam menunjukkan transparansi pemahaman, perencanaan, serta pelaksanaan proyek pemindahan Ibu Kota Negara ini kepada seluruh warga negara Indonesia.

SIMPULAN 

Proyek pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan timur merupakan pembangunan tingkat nasional mega besar. Proyek ini adalah proyek yang akan berdampak pada seluruh komponen negara, sehingga pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun, terdapat prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang masih dipertanyakan dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara Baru ini. Di antaranya adalah partisipasi, transparansi, keadilan, kesetaraan gender.

Partisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara baru masih belum terlaksana dengan baik karena perwakilan yang dipanggil pemerintah untuk berdialog mengenai proyek ini nyatanya tidak bersifat representatif terhadap masyarakat lokal lapisan bawah. Prinsip keadilan terhadap generasi yang akan datang mengenai lingkungan yang berisiko dirusak dalam pembebasan lahan untuk populasi masyarakat IKN baru juga masih menjadi isu. Ditambah dengan meningkatnya ketimpangan gender di IKN baru sebesar 20% dari IKN terdahulu, serta transparansi Kementerian PPN terkait pemahaman, perencanaan, serta pelaksanaan proyek pemindahan IKN kepada seluruh warga negara Indonesia yang dinilai kurang, semakin mendukung fakta bahwa pembangunan IKN baru ini memang belum menyempurnakan indikator pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus benar-benar dibenahi oleh pemerintah demi mewujudkan Ibu Kota Negara baru yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA 

Bappenas. (2020). Naskah Akademik Ruu Ikn 20 Maret 2020. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Debi. (2022). Ibu Kota Baru: Pemerintah Klaim dapat Dukungan Warga Lokal, Petani Adat sebut 'Yang Diundang hanya elite' dan 'Kami Belum pernah Diajak Berunding'. BBC News Indonesia. 

Kominfo. (2020). Pembangunan Ibu Kota Negara libatkan Masyarakat Lokal Hingga Kembangkan sektor Industri Digital Dan Inovasi. Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 

Rohma, M. N. (2022, September 13). Rencana Pemindahan Ibu kota tidak memenuhi Prinsip Pembangunan berkelanjutan. The Conversation.